Video Viral Kades Jalancagak Subang, Mempertanyakan Skema Distribusi untuk Dampak Sosial Covid-19

| SUBANG – Pernyataan video dari Kepala Desa / Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai distribusi bantuan sosial untuk warga yang terkena dampak Covid-19 telah menyebar di media sosial dan WhatsApp Group,

Dalam video berdurasi 38 menit 3 detik, Kades Jalancagak, Indra Zaenal Alim, memberikan pernyataan disertai tiga pejabat desa.

Indra mengatakan dia kecewa dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di media massa dan media sosial terkait dengan janji memberikan bantuan sosial kepada orang-orang yang terkena virus korona.

"Dalam membuat keputusan untuk mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat, terutama kaum miskin baru dan miskin (misbar) yang terkena dampak Covid-19, harus dipelajari secara menyeluruh, terstruktur, dan sistematis, sehingga di masyarakat bawah tidak ada kebisingan dan boomerang untuk Pemerintah Desa, "kata Indra saat dihubungi Viralmedia.Fun, Selasa (28/4/2020).

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk makanan dan uang tunai, diharapkan Indra menjadi penyangga dan mengurangi beban masyarakat dalam krisis ekonomi akibat serangan Covid-19.

Dia meminta, Presiden, Menteri Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, khususnya Gubernur Jawa Barat, ketika mengeluarkan kebijakan untuk masyarakat, terutama yang terkait dengan masyarakat desa, terutama yang terkait dengan bantuan, untuk berhati-hati dipikirkan terlebih dahulu.

"Jangan sesekali menggembar-gemborkan bahasa bahwa kamu akan mendapat bantuan. Penduduk kami benar-benar sudah tenang, sebelum ada pernyataan dari ayah (Gubernur). Dengan pernyataan itu warga akan mendapat bantuan, ini semua kacau. Dan terutama kami sebagai Kepala Desa, termasuk Bupati, bingung, "katanya dalam sebuah pernyataan di video.

Jika bantuan sosial tidak disediakan dalam studi ilmiah yang terstruktur dan sistematis, menurutnya, maka ini jelas target akhir masyarakat adalah Pemerintah Desa.

"Intinya saya berbicara sebagai pelayan publik dan pemerintah terendah mewakili semua kepala desa di Kabupaten Subang pada khususnya, saya meminta bantuan dari para pembuat kebijakan dalam memutuskan kebijakan pertama yang akan dipelajari, terstruktur dan sistematis secara menyeluruh sehingga orang-orang di bawah ini tidak gaduh, "katanya.

Sebelum memberikan bantuan, kata Indra, terlebih dahulu harus ditentukan kuota bantuan untuk setiap Kabupaten / Kota, kemudian kebijakan tentang bantuan akan dibahas.

"Padahal, saat ini, bantuan tidak menggunakan data dari kami. Data dari RT dan RW yang menerima data kemarin tidak digunakan. Ini masalahnya," katanya. ***

Editor: Muhammad Zein

__Terbit pada
28 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *