Tanggap Darurat Covid-19, BPN Memberikan Kemudahan Pendaftaran Tanah

Tanggap

* Ilustrasi Kementerian ATR / BPN di Jakarta. (Foto: dok ATR / BPN)

Jakarta, Viralmedia.Fun – Pandemi Covid-19 mempengaruhi banyak sektor seperti kesehatan, ekonomi, perdagangan, jasa, dan sebagainya. Untuk alasan ini, pemerintah perlu mengantisipasi dampak yang ditimbulkan setelah pandemi berakhir, terutama di sektor ekonomi.

Seperti kita ketahui, beberapa waktu lalu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan arahan sehingga langkah-langkah untuk memitigasi dampak Covid-19, perlu responsif. Mendukung hal ini, Kementerian Agraria dan Perencanaan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN) telah memberikan sejumlah rangsangan sehingga perekonomian tidak begitu kuat terkena dampak, salah satunya adalah dengan memperpanjang jangka waktu validitas hak atas tanah. dan periode registrasi untuk Keputusan Pemberian dan perpanjangan atau perpanjangan Hak atas Tanah yang telah atau akan berakhir hingga akhir tahun.

"Dalam kondisi Covid-19, tentu saja kita semua tahu bahwa dampak yang paling mengkhawatirkan adalah dampak ekonomi, yang berarti bahwa pemerintah terus mengambil berbagai langkah untuk mengatasi hal ini karena Covid-19 memiliki dampak ekonomi yang semakin tidak dapat dipertahankan. Kita harus menyelamatkan semua kegiatan ekonomi. Di sini, peran Kementerian ATR / BPN adalah bagaimana kami dapat memberikan layanan lahan kepada masyarakat agar tidak terganggu karena tidak ada layanan dari BPN, "kata Menteri ATR / Kepala BPN, Sofyan A. Djalil melalui siaran pers tertulis, Rabu (29/4 / 2020).

"Kementerian ATR / BPN akan memberikan relaksasi bagi perusahaan yang mungkin kehabisan hak pakai (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB), kami memperpanjangnya sampai akhir tahun. Dengan kata lain, berakhirnya HGU dan HGB Periode dapat mengganggu aktivitas bisnis pengusaha termasuk semua turunan yang terkait dengan masalah tersebut. Intinya adalah bagaimana BPN memberikan layanan terbaik, jangan sampai perusahaan melakukan PHK atau mengganggu kegiatan usahanya karena layanan BPN tidak optimal, "tambahnya.

Sejalan dengan ini, Menteri ATR / Kepala BPN telah menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Perencanaan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 88.1 / SK-HR.01 / IV / 2020 tanggal 16 April 2020 tentang Perpanjangan Masa Hak atas Tanah dan Periode Waktu untuk Pendaftaran Keputusan tentang Pemberian, Perpanjangan atau Pembaruan Hak atas Tanah yang telah atau akan berakhir selama Penyakit Virus Corona 2019 Periode Tanggap Darurat 2019 (COVID-19) dan dilanjutkan melalui Surat Edaran Nomor 7 / SE-100.HR.01 / IV / 2020 17 April 2020, tentang Kemudahan Layanan Penentuan dan Pendaftaran Hak atas Tanah selama Status Tanggap Darurat COVID-19, yang juga membaca kemudahan dalam menyerahkan dokumen lengkap bukti pembayaran pembayaran pajak untuk pengalihan hak atas tanah dalam bentuk Biaya Pengadaan Tanah dan Bangunan (BPHTB)) dan / atau Pajak Penghasilan (PPh) sebagai bentuk kebijakan layanan pertanahan untuk memberikan stimulus kepada masyarakat, sehingga diberikan ada instruksi untuk implementasi.

"Pentingnya memperpanjang masa berlakunya hak atas tanah dan masa pendaftaran surat keputusan pemberian dan memperbarui hak atas tanah dimaksudkan agar masyarakat tidak sulit untuk mengurus tanah dalam keadaan seperti ini, karena seperti diketahui banyak sektor terkena pandemi ini. Dengan menyediakan fasilitas ini, masyarakat dapat dibantu oleh mereka yang sedang atau sedang bekerja untuk memperpanjang masa jabatan, "kata Sekretaris Jenderal Kementerian ATR / BPN, Himawan Arief Sugoto sejalan dengan suara di Bundar.

Dalam Surat Edaran dinyatakan bahwa Kebijakan tentang kemudahan layanan pertanahan disediakan untuk layanan penentuan hak atas tanah, sebagai berikut:

1) Hak untuk Berkultivasi, Hak untuk Membangun dan Hak untuk Menggunakan yang telah kedaluwarsa atau akan kedaluwarsa selama Penyakit Darurat Corona Virus 2019 (Covid-19) periode tanggap darurat mulai 31 Maret 2020, diberikan perpanjangan periode validitas hingga 31 Desember 2020.

2) Pemberian perpanjangan masa berlaku untuk Hak Mengolah, Hak Membangun dan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam angka 1) diproses sesuai dengan ketentuan undang-undang, dihitung dari periode kadaluwarsa dari hak dalam buku tanah.

3) Jika sampai 31 Desember 2020 pemegang hak belum mengajukan permohonan perpanjangan hak, maka hak atas tanah akan berakhir.

4) Hak untuk Menggunakan, Hak untuk Menggunakan dan Hak untuk Menggunakan yang masa berlaku hak-haknya sebelum 31 Maret 2020, tidak diberikan kebijakan kenyamanan sesuai dengan Surat Edaran ini.

Fasilitas lain yang disediakan oleh Kementerian ATR / BPN adalah kebijakan tentang kemudahan layanan pertanahan yang disediakan untuk mendaftarkan keputusan pemberian, perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah. Namun, Keputusan yang memberikan, memperpanjang atau memperbarui hak yang berakhir sebelum 31 Maret 2020 tidak memberikan kebijakan kenyamanan.

Dengan kemudahan kebijakan yang diberikan, ini dapat mengurangi beban masyarakat saat ini, sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 tahun 2020 tentang Penentuan Non-Bencana dalam Penyebaran Penyakit Virus Corona 2019 di mana saat ini masyarakat perlu disediakan dengan mudah dan tidak membebani masyarakat, karena Pemerintah melalui Kementerian ATR / BPN selalu hadir dalam membantu kelangsungan hidup masyarakat seperti sekarang ini. (Memiliki)

__Terbit pada
29 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *