Sri Mulyani Sentil Anies Baswedan tentang Anggaran


Viralmedia.Fun – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa masih banyak daerah yang belum merealokasi anggaran. Realokasi ini dimaksudkan untuk menangani dampak virus Corona.

"Saya juga akan menyampaikan kepada semua kepala daerah, ini bukan hanya untuk Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta), masih banyak APBD di daerah ini yang belum berubah," katanya dalam teleconference, Jumat lalu (17/4) / 2020).

Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa anggaran DKI Jakarta masih dapat dialokasikan kembali, seperti belanja pegawai dan barang.

"Jika kita melihat tempat DKI seperti itu, pengeluaran karyawan yang tinggi hampir Rp. 25 triliun, belanja barang adalah Rp. 24 triliun. Saya tahu mereka bisa melakukan realokasi, memfokuskan kembali, sementara kita akan mempercepat pembayaran DBH (dana bagi hasil), "katanya.

Selain itu, Sri Mulyani juga memberikan penjelasan tentang DBH. Ini sebagai respons terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta pemerintah pusat untuk segera menarik DBH.

Menurut Sri Mulyani, pembayaran DBH 2019 akan dilakukan setelah menerima audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Apa yang Anies minta untuk DBH 2019 kami. Setiap daerah, jadi DBH 2019 yang kami bayarkan sesuai dengan UU APBN harus berbeda dengan realisasinya. Jadi apa yang terjadi pada akhir APBN, laporan keuangan diaudit oleh BPK, BPK menyatakan & # Oh, ternyata penerimaan pajak semuanya, jadi DBH tahun lalu yang kurang bayar harus dibayar & # 39 ;, "kata Sri Mulyani.

"Yah, DBH 2019 ini biasanya sesuatu yang terjadi, pertama diaudit oleh BPK sehingga BPK mengatakan & # 39; Oh ya pemerintah kurang & # 39 ;, audit BPK dari bulan April ke LKPP diserahkan ke DPR pada bulan Juli, setelah itu kami membayar UU. Biasanya dibayarkan pada Agustus-September, "tambahnya.

Sri Mulyani merinci bahwa DBH dibagi menjadi dua. Pertama, ada DBH 2020 yang dibayar berdasarkan asumsi asumsi tahun 2020.

Kedua, ada DBH 2019 yang diperkirakan kurang dibayar.

"Ada DBH 2020 yang kami anggarkan berdasarkan estimasi pendapatan kami, ada DBH 2019 yang diperkirakan kami bayar kurang karena mungkin tidak dialokasikan sesuai dengan kenyataan bahwa kami harus membayar," katanya.

Yang jelas pemerintah sadar bahwa pendapatan daerah (PAD) saat ini sedang menurun. Karena itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa ia akan membayar 50% dari DBH 2019 sambil menunggu hasil audit dari BPK.

"Hari ini, berbagai PAD daerah turun, jadi Anies mengatakan harus membayar dulu, itu DBH pada 2019. Tekniknya memang harus menunggu dari audit BPK. Namun, karena sekarang ini mendesak, kami memutuskan kami akan membayar 50% sementara menunggu audit BPK. " Ya memang "Itu saja untuk 2019," jelasnya.
Baca juga: Banyak Daerah Belum Merealokasi Anggaran, Sri Mulyani Sentil Anies

Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mempercepat pembayaran DBH.

"Kami telah mengeluarkan PMK percepatan yang akan membayar sebagian atau 50% dari DBH yang harus dibayarkan pada kuartal keempat, kami akan dibayar April ini," jelasnya. (Detikcom / artikelasli)

__Terbit pada
18 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *