Serahkan 5 Poin Rekomendasi, DPR Usulkan Cetak Uang Rp. 600 T


Viralmedia.Fun – Wabah virus Corona atau COVID-19 memiliki dampak luar biasa pada perekonomian Indonesia. Pemerintah harus mengeluarkan banyak anggaran untuk mengatasinya

Badan Anggaran Parlemen Indonesia juga mengusulkan kepada pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mencetak hingga Rp 600 triliun. Tujuannya untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari konsekuensinya

Kepala Badan Anggaran MH Said Abdullah mengatakan pemerintah telah mengambil langkah-langkah dalam penanganannya untuk menangani pandemi virus korona, baik yang berkaitan dengan penanganan kesehatan masyarakat, dan penanganan karena dampak ekonominya.

"Tetapi melihat besarnya jumlah dana yang dibutuhkan, Badan Anggaran Parlemen Indonesia memperkirakan bahwa skenario penganggaran yang direncanakan oleh pemerintah tampaknya tidak mencukupi," katanya dalam sebuah pernyataan tertulis.

Menurutnya, hal itu didasarkan pada dua hal, yaitu ancaman kering likuiditas perbankan sebagai akibat berkurangnya aktivitas ekonomi, sehingga mengurangi kemampuan debitor untuk membayar kredit.

Kedua, meningkatnya kebutuhan untuk pembiayaan anggaran negara tidak mudah didukung dari pembiayaan utang melalui skema obligasi global, serta pinjaman internasional melalui berbagai lembaga keuangan.

Untuk dua hal ini, Dewan Anggaran DPR RI merekomendasikan kepada Bank Indonesia dan pemerintah sejumlah hal. Salah satunya uang cetakan dengan total Rp 400-600 triliun.

Berikut ini adalah rekomendasi dari Dewan Anggaran DPR:

1. Melakukan kebijakan pelonggaran kuantitatif lebih lanjut sehingga Bank Indonesia membeli repo SBN / SBSN yang dimiliki bank dengan bunga 2 persen, terutama bank domestik sehingga memiliki likuiditas yang cukup.

2. Bank Indonesia memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek kepada bank untuk memperkuat likuiditasnya, sehingga kemampuan bank sebagai transmisi keuangan tetap optimal dan sehat.

3. Bank Indonesia mencetak uang Rp 400-600 triliun sebagai opsi dukungan dan pembiayaan yang dibutuhkan oleh pemerintah. Mempertimbangkan, dalam situasi global di mana ekonomi melambat, tidak mudah untuk menemukan sumber pembiayaan, bahkan dengan menerbitkan obligasi global dengan bunga besar. Bank Indonesia dapat menawarkan imbal hasil 2-2,5 persen, sedikit lebih rendah dari obligasi global yang dijual oleh pemerintah.

4. Kebijakan mencetak uang sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas harus memperhitungkan biaya operasi moneter Bank Indonesia. Jadi biaya ini mungkin tidak ditanggung oleh Pemerintah. Karena itu, imbal hasil tidak boleh lebih rendah dari biaya operasi moneter Bank Indonesia, agar tidak menyebabkan kerugian bagi Bank Indonesia, dan tidak menyebabkan modal Bank Indonesia lebih rendah dari 10 persen dari kewajiban moneternya. .

5. Kebijakan mencetak uang sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas harus memperhitungkan dampak inflasi yang ditimbulkan, serta tekanan nilai tukar terhadap rupiah.

Lalu apa yang dikatakan Bank Indonesia?

Menanggapi hal ini, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan pencetakan uang berarti bahwa bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar. Jika tidak mampu karena kelebihan likuiditas, maka likuiditas tidak bisa diserap lagi.

"Sama seperti ketika BLBI adalah bank sentral yang mengedarkan uang. Sebaliknya, obligasi pemerintah tidak dapat diperdagangkan dengan suku bunga mendekati nol persen. Ketika inflasi naik, bank sentral tidak menggunakan SOP ini," kata Perry dalam RDP virtual dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (30/4/2020).

Dia mengungkapkan, pada periode 1998 tingkat inflasi mencapai 67% karena pencetakan uang. Ini berbeda dari operasi moneter dan menambah likuiditas di bank.

"Sekarang penambahan likuiditas yang dilakukan BI sekarang adalah Rp 503,8 triliun yang disebut pelonggaran kuantitatif (QE). Mudah-mudahan ini menjelaskan hal-hal yang kompleks dan berbeda antara mencetak uang dan QE," tambahnya.

Sebelumnya, untuk pemulihan ekonomi nasional, BI telah melakukan pelonggaran kuantitatif, yang terdiri dari Rp. 386 triliun yang berasal dari kebijakan BI pada Januari hingga Maret 2020, salah satunya adalah penurunan GWM rupiah sebesar 50 basis poin (bps), sedangkan sisanya adalah Rp. 117,8 triliun melalui kebijakan Dewan Gubernur & # 39; Pertemuan. (RDG) 13-14 April, salah satu syarat cadangan penurunan adalah 200 bps.

"Pelonggaran kuantitatif dari Januari hingga April 2020 berjumlah Rp386 triliun, kami akan membeli SBN dari pasar sekunder yang dijual oleh orang asing, jika orang asing menjual BI, membeli SBN dan menambah likuiditas untuk mengedarkan uang sebesar Rp166,2 triliun," katanya .

Perry menambahkan, pasokan likuiditas juga meningkat dari repo term perbankan, yaitu bank dasar bank untuk digunakan oleh BI. Ini juga menambah likuiditas sebesar Rp137,1 triliun.

Penambahan selanjutnya datang dari penurunan GWM rupiah pada periode Januari dan April yang, jika menambah likuiditas menjadi Rp53 triliun dan juga melalui pertukaran mata uang asing, adalah Rp29,7 triliun.

"Apa yang ditambahkan pada awal Mei akan ditambahkan sesuai dengan keputusan RDG seperti yang dinyatakan sebelumnya bahwa pemotongan persyaratan cadangan 2% akan menambah Rp102 triliun. Kami juga tidak meminta bank dalam 1 tahun untuk tidak memenuhi rasio intermediasi pada bulan Mei sehingga total setelah RDG April adalah Rp117, "8 triliun. Dan total keseluruhan Rp 386 triliun ditambah Rp 117,8 triliun adalah Rp 503,8 triliun, "katanya.

Jika mencetak uang ada potensi inflasi tinggi yang menghantui jika prosesnya tidak dilakukan dengan hati-hati. Ekonom dari Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (Indef), Bhima Yudhistira memperkirakan akan ada inflasi tinggi yang melanda Indonesia karena mencetak ratusan triliun uang ini.

"Mencetak uang tanpa aset dasar yang jelas dapat berdampak pada inflasi tinggi," kata Bhima kepada AFP, Kamis (30/4/2020).

Dampaknya bukan ancaman belaka. Negara-negara lain seperti Zimbabwe telah mengalaminya secara langsung karena pencetakan uang yang konstan. Berdasarkan catatan AFP, Zimbabwe mengalami inflasi hingga 11.250 juta persen dan bahkan menyentuh 231 juta persen pada 2008.

Salah satu pemicu ledakan inflasi adalah pasokan yang berlebihan. Presiden Robert Mugabe yang memimpin Zimbabwe selama 37 tahun mencetak uang berlebih untuk membiayai kampanye pemilihan. Saat kepemimpinannya, kondisi ekonomi terus turun.

Akibatnya, tingkat pengangguran di sana mencapai 80-94%. Banyak pabrik manufaktur tutup sementara persediaan makanan juga langka.

Banyak pekerja tidak merasakan dampak dari gaji mereka karena harga sangat tinggi karena kelangkaan barang di toko.

Inflasi yang tinggi di Zimbabwe telah membuat negara meredenominasi mata uang, dengan menyederhanakan 10 miliar dolar Zimbabwe menjadi 1 dolar Zimbabwe atau menghilangkan 10 nol. (Detik.com/artikelasli)

__Terbit pada
1 Mei 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *