Sejumlah kepala desa di Garut juga menolak bantuan Corona dari Provinsi

Penolakan kepala desa untuk menanggapi penanganan wabah korona dari Provinsi Jawa Barat terus bergulir. Selain di Subang, hari ini aksi juga terjadi di Sukabumi dan Garut.


| GARUT – Alasan penolakan bantuan umumnya karena jumlah orang yang diajukan oleh pemerintah desa terlalu jauh dari jumlah yang disepakati oleh pemerintah provinsi, sehingga kepala desa khawatir bahwa akan ada kekacauan di masyarakat.

Kepala Desa Karyasari, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Gaya Mulyana mengatakan, bagaimana tidak perlu khawatir dengan jumlah warga yang mendapat bantuan jauh lebih sedikit dari jumlah yang diserahkan oleh desa ke provinsi.

Misalnya, jumlah kepala keluarga (KK) yang diajukan dari desanya untuk mendapatkan bantuan berdasarkan hasil pendataan mencapai 1.600 rumah tangga. Namun, hanya 82 keluarga yang setuju dengan provinsi tersebut.

"Jadi ini pasti akan menimbulkan konflik. Apalagi warga sudah tahu mereka akan mendapat bantuan karena sejak awal pemerintah telah digembar-gemborkan di media," katanya, seperti dikutip dari galamedianews.com, Selasa (28/4/2020).

Gaya menyatakan bahwa para korban adalah pejabat desa, juga kepala RW dan RT. Mereka bisa menjadi sasaran dendam oleh penduduk karena mereka melakukan kontak langsung dengan penduduk.

Menurut Gaya, pemerintah provinsi menggunakan data sebelumnya untuk daftar nominasi penerima dampak Covid-19 ini, sehingga bahkan orang yang terdaftar pun telah menerima bantuan seperti program PKH dan BPNT. Sementara warga yang belum menerima bantuan sesuai dengan hasil pendataan desa tidak ditampung.

"Jadi kami memutuskan untuk menolak bantuan sebelum ada ulasan mengenai jumlah warga yang akan mendapatkannya. Jika diteruskan, akan sangat disayangkan bahwa ketua RW dan RT dapat menjadi sasaran kemarahan oleh warga yang tidak dapatkan bantuan, "katanya.

Gaya harapan, aturan yang digunakan dalam distribusi bantuan tidak kaku. Jika memang anggaran yang disediakan oleh pemerintah sangat terbatas, maka pemerintah desa harus diberi keleluasaan untuk menggunakan kearifan lokal dalam bentuk musyawarah desa, termasuk dengan mendistribusikan bantuan kepada masyarakat.

Masih dikutip dari galamedianews.com, hal yang sama dikatakan oleh Kepala Desa Cintarasa, Distrik Samarang, Sirod. Dia menyebutkan, jumlah warga yang diusulkan mendapat bantuan di desanya adalah 1.100 rumah tangga, tetapi hanya 73 keluarga yang disetujui.

Sirod juga mengaku bingung dengan kondisi ini, karena jika dipaksa menerimanya pasti akan menimbulkan masalah dan konflik baru di masyarakat. Di sisi lain, jika ditolak, itu bisa berdampak negatif pada kepala desa karena ia bisa menjadi target kemarahan gubernur.

"Sejujurnya, saya benar-benar bingung, bagaimana saya ingin diterima, dan bagaimana ditolak. Karena kuota dari provinsi tentang jumlah keluarga yang akan mendapat bantuan terlalu jauh dari jumlah yang sudah kami ajukan dan ajukan, "dia berkata.

Sirod bahkan mengungkapkan, ada beberapa desa di kecamatan Samarang di mana jumlah penerima manfaat dari provinsi jauh lebih sedikit dan kurang dari satu persen, seperti di Desa Tanjung Anom. Dari ribuan yang diusulkan, hanya 3 keluarga yang disetujui, sehingga kepala desa sekarang sangat bingung.

Sirod mengatakan, selain bantuan dari gubernur, pihaknya juga menyesalkan bantuan dalam menangani Covid-19 yang bersumber dari dana desa (DD) yang juga dianggap rawan menimbulkan konflik. Itu karena kriteria penerima manfaat terlalu sulit, sehingga jarang ditemukan warga dengan kriteria seperti itu.

Sementara itu, Ketua Apdesi Kabupaten Garut, Asep Basyir, membenarkan penolakan bantuan Covid-19 dari gubernur oleh sejumlah kepala desa di Kabupaten Garut.

Menurut Asep, selain jumlah warga yang akan mendapatkan bantuan yang terlalu jauh dari yang diusulkan desa, penolakan itu juga disebabkan oleh sistem distribusi yang juga dianggap gila.

Asep mengatakan, sistem penyaluran dari gubernur terlalu rumit. Dari gubernur batu disalurkan melalui Dinas Sosial, kemudian ke kecamatan, Bulog, Pos Giro, dan kemudian didistribusikan ke masyarakat menggunakan layanan Gojek.

"Saluran distribusi sudah dahsyat seperti itu. Apalagi, akhirnya distribusi ke masyarakat dilakukan dengan menggunakan layanan Gojek yang tentu sangat rentan," kata Asep yang juga Kepala Desa Sukarame, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut.

Kerentanan ini dalam menyalurkan bantuan gubernur, Asep menjelaskan, adalah karena kesadaran bahwa itu jauh dari apa yang diusulkan desa. Seperti di desanya, dari 2.400 rumah tangga yang diserahkan, hanya 86 keluarga yang disetujui sehingga pasti akan menimbulkan konflik. ***

Editor: denkur

__Terbit pada
28 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *