PSBB Tingkat Provinsi Jawa Barat, Tampaknya Akan Dilakukan

Pembatasan sosial berskala besar tingkat provinsi kemungkinan akan diluncurkan. Ini diangkat dalam rapat koordinasi gubernur dengan bupati dan walikota.


| BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memimpin rapat koordinasi melalui konferensi video dengan bupati / walikota dari 17 daerah yang belum mengadakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) di Jawa Barat.

Dalam rapat koordinasi, para peserta Rakor setuju untuk menyerahkan PSBB Tingkat Provinsi Jawa Barat kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Emil menyimpulkan bahwa PSBB tingkat provinsi merupakan kebutuhan di Jawa Barat. Kemudian, pengajuan PSBB ke Kementerian Kesehatan dilakukan melalui satu surat, yaitu dari Kepala Satuan Tugas Percepatan Covid-19 Jawa Barat alias gubernur.

"Saya berkesimpulan bahwa kami menyepakati PSBB provinsi. Menjadi keharusan, itu juga memudahkan birokrasi, sehingga hanya satu surat dari Kepala Satuan Tugas Akselerasi Covid-19 Provinsi (Jawa Barat) tentang Akselerasi," kata Emil, saat melakukan rapat koordinasi di Gedung Pakuan, Rabu (29/4/2020).

"Jadi semua kota / kabupaten yang ada sekarang, bisa menggunakan dasar hukum dari Satgas (Jawa Barat) surat kepada Kementerian Kesehatan untuk dijadikan dasar penerapan PSBB di daerah masing-masing," lanjutnya.

Jika proposal disetujui akhir pekan ini, PSBB Tingkat Provinsi Jawa Barat direncanakan akan dilaksanakan pada hari Rabu, 6 Mei 2020.

"Jadi, proses persetujuan oleh Kementerian Kesehatan biasanya diberikan pada hari Sabtu. Kemudian mulai hari ini hingga Selasa (5/5/20) minggu depan, saya meninggalkan nona / bapak (bupati / walikota) yang sudah melakukan sosialisasi di media massa. , di RT / RW tentang apa saja persiapan PSBB di daerah masing-masing sehingga bisa dikondisikan di masyarakat, "jelas Emil.

Di masa depan, akan ada sejumlah kabupaten / kota yang akan mengimplementasikan PSBB sebagian berdasarkan penyebaran COVID-19 di wilayah mereka, termasuk Kabupaten Cianjur.

"Kami setuju untuk PSBB. Tapi (wilayah) Cianjur Selatan peta (distribusi) masih hijau. Jadi, kami sepakat (PSBB Provinsi), tetapi Cianjur kemungkinan hanya sebagian Cianjur Utara," kata Penjabat. Bupati Cianjur Herman Suherman dalam rapat koordinasi.

Bupati Ciamis Herdiat Sunarya juga menyetujui implementasi PSBB skala provinsi. Namun, dia yakin penerapan PSBB harus diikuti dengan memperketat aturan tentang larangan pulang, terutama bagi migran yang datang dari zona merah.

"Kami setuju dengan PSBB ini. Namun, kami berpendapat dengan tren menurun (kasus positif COVID-19), itu tidak berarti bahwa PSBB berhasil atau tidak. Yang perlu kita waspadai adalah imigran dari zona merah. Jadi, Anda harus diperketat untuk kembali ke rumah dari zona merah, "kata Herdiat.

Sementara itu, Bupati Majalengka Karna Sobahi mengatakan, pihaknya setuju dengan implementasi PSBB yang akan disampaikan melalui surat dari COVID-19 Jawa Barat Satuan Tugas untuk Mempercepat Ketahanan jika efektif mengurangi COVID-19 kasus positif. Selain itu, banyak kasus positif COVID-19 di Majalengka adalah kasus impor atau berasal dari luar Majalengka.

"Jika kita dapat mengurangi kasus positif (COVID-19) kami sangat setuju dengan PSBB. Karena banyak kasus positif di Majalengka adalah kasus impor," kata Karna. ***

Editor: denkur

__Terbit pada
29 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *