PSBB sebagai Bentuk Perlindungan Pemerintah Masyarakat

Viralmedia.Fun, _Untuk mengatasi pandemi Covid-19, Pemerintah mengambil langkah yang cukup serius dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB).

Dasar hukum untuk memberlakukan PSBB adalah PP No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar dalam Konteks Percepatan Penanganan Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19).

PSBB termasuk hiburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. PSBB sendiri telah diterapkan di 10 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Dengan menerapkan PSBB, Pemerintah berharap dapat mengurangi jumlah penderita virus korona positif yang masih terus bertambah. Namun ternyata, penerapan PSBB mengalami berbagai kendala.

Sebagaimana dinyatakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kendala dalam mengimplementasikan PSBB di DKI Jakarta adalah masih banyak kantor yang beroperasi secara normal.

Di sisi lain, Bupati Bogor Ade Yasin, mengatakan hambatan mendasar terhadap implementasi PSBB di Kabupaten tersebut. Bogor adalah bahwa masyarakat tidak memahami PSBB dan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap PSBB.

Dalam hal penerapan CBDR itu sendiri, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu relaksasi tempat kerja dan pembatasan kegiatan keagamaan.

Terkait dengan relaksasi di tempat kerja, masih banyak kantor atau perusahaan yang tidak mengindahkan ketentuan ini sehingga pekerja mengambil risiko untuk terus bekerja sehingga mereka tidak dianggap bolos dan gaji mereka tidak dikurangi.

Selain itu, pekerja juga memilih untuk terus bekerja karena takut kehilangan pekerjaan mereka di saat kesulitan ekonomi seperti ini.

Bahkan, pergi bekerja membuat mereka lebih rentan terhadap virus korona, terutama bagi pekerja yang menggunakan transportasi umum.
Masalah lain yang perlu dipertimbangkan dan menghambat implementasi PSBB terkait dengan pembatasan kegiatan keagamaan.

Memasuki bulan Ramadhan 1441 H, sejumlah pemimpin agama Islam telah meminta umat Islam untuk mematuhi ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah terkait dengan pelaksanaan ibadah selama bulan Ramadhan, seperti tidak melakukan makan atau berbuka bersama. , dan tidak memegang Doa Tarawih di masjid.

Sebelumnya, Pemerintah bersama MUI dan para pemimpin agama Islam juga mendesak umat Islam untuk tidak melaksanakan sholat Jum'at di masjid-masjid dan tidak melakukan kegiatan keagamaan lain yang menyebabkan konsentrasi massa.
Namun, banding Pemerintah juga diabaikan oleh beberapa kelompok Muslim.

Sebagai contoh, di Kota Pekanbaru, Riau, Kepala Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Pekanbaru, Irba Sulaiman, mengatakan bahwa sekitar 100 masjid di Kota Pekanbaru masih mengadakan sholat berjamaah termasuk Doa Tarawih.

Masalah serupa disampaikan oleh Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Jakarta Hendra Hidayat, bahwa masih ada sekitar 40 masjid yang melaksanakan Sholat Tarawih di jemaah.

Bahkan, di Wilayah Pulogadung, Jakarta Timur, sejumlah warga merusak rumah salah seorang warga lainnya yang diduga melaporkan adanya sholat tarawih di jemaah di lingkungan mereka kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Padahal, PSBB merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat agar tidak terkena virus korona.

Ini adalah perwujudan dari Paragraf Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berisi tujuan Republik Indonesia, yaitu "Melindungi semua orang Indonesia dan seluruh darah Indonesia, mempromosikan kesejahteraan masyarakat, mendidik kehidupan bangsa, menerapkan tatanan dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. "

Namun, upaya Pemerintah juga harus disertai dengan kesadaran masyarakat itu sendiri. Ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah tidak akan berfungsi dengan baik jika masyarakat tidak patuh.

Karena itu, agar implementasi PSBB dapat berjalan dengan baik dan optimal, masyarakat perlu mematuhi semua ketentuan PSBB.

Jika ini bisa dilakukan, niscaya Indonesia akan dapat melewati pandemi Covid-19 dengan cepat, dan ekonomi dan sektor-sektor lain dapat dengan cepat pulih dan dapat memulihkan kesejahteraan rakyat seperti sebelumnya.

oleh Fikri Syariati

* Penulis adalah pengamat masalah sosial dan politik

__Terbit pada
30 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *