Perusahaan Industri dapat diluncurkan saat PSBB, Ini Persyaratan dari Emil

"Tolong sampaikan berita tentang persetujuan untuk PSBB, saya akan memberikan kebijakan untuk industri-industri untuk tetap dapat membuktikan kebebasan (penyakit) Covid-19," kata Gubernur Jawa Barat.

| BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan industri agar tetap terikat selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini sesuai dengan persyaratan, pabrik industri memiliki sertifikat bebas Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat dihadiri rapat via teleconference bersama para pelaku industri ekspor-impor di Jabar dari Gedung Pakuan, Jalan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (21/4/2020).

"Tolong sampaikan berita tentang persetujuan untuk PSBB, saya akan memberikan kebijakan untuk industri-industri untuk tetap bisa membuktikan kebebasan (penyakit) Covid-19," kata Gubernur yang akrab disapa Emil itu.

Emil mengatakan, syarat agar perusahaan-perusahaan industri tetap menerapkan saat PSBB di tengah pandemi corona, harus membuktikannya dengan melakukan tes massal terhadap semua karyawannya. Perusahaan dapat menyetujui hasil tes diumumkan, tidak ada perusahaannya yang terpapar Covid-19.

“Jika pabrik mau tetap buka dan bisa menjamin keaslian kebebasan Covid-19, kami siap siapkan amannya, (perusahaan) harus punya Sertifikat Bebas Covid-19 dengan cara (contohnya) pabrik dengan seribu orang (perusahaan) melakukan tes massif di pabriknya, ”Katanya.

Emil menuturkan, mulai dari direktur utama hingga satpamnya, selama ada orang yang memindahkan wilayah, perusahaan memberikan jaminan dari sisi kesehatan, kawasan itu aman. Jika dijamin, maka kawasan pabrik itu harus memiliki izin mobilitas, izin kerja.

Dirinya berharap, kebijakan ini menjadi salah satu solusi dari Pemprov Jawa Barat agar ekonomi bisa terus berjalan di tengah pandemi ini.

Orang nomor satu di Jawa Barat itu, juga mendukung pihaknya tidak perlu mewakili Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau menambah karyawan di Rumahkan di Jabar. Pasalnya, jika itu terjadi, maka jumlah penerima bantuan sosial dalam persyaratan jaring pengaman sosial ikut bertambah.

“Di dalam jaring pengaman sosial itu terdapat orang-orang (penerima bantuan) yang ada di rumahkan, di PHK, atau ada yang orang hilang. Saya sebagai Kepala Gugus Tugas (Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar) berpikir, bagaimana ekonomi-ekonomi industri ini tidak terhenti, meminta tidak masif tidak terjadi PHK, meminta tidak masuk ke kelompok bantuan sosial, karena (pabrik) satu pabrik tutup maka akan ada seribu PHK, seribu (penerima) masuk bansos, ”tuturnya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2020 terkait pedoman PSBB di lima wilayah Bandung Raya yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang, sektor industri strategis yang masuk dalam katagori satu dari empat katagori pengecualian penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja / kantor.

Pada usaha katagori, selain industri strategis, sektor lain yang dapat dioperasikan kesehatan, bahan makanan / minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, administrasi dasar, utilitas publik dan industri sebagai objek vital, juga kebutuhan sehari-hari.

Dalam Pergub tersebut, juga mengatur tentang protokol kesehatan yang harus dilakukan dalam distribusi Covid-19 dan juga beberapa sektor yang dilakukan selama PSBB. ***

Editor: Muhammad Zein

__Terbit pada
21 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *