Permenhub PSBB Dinilai Melanggar Hukum Karantina Kesehatan

Jakarta: Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 18 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Mencegah Distribusi Covid-19 dianggap bertentangan dengan peraturan lain. Salah satunya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

"Berdasarkan Undang-Undang Disiplin, seharusnya tidak dekat satu sama lain, itu harus di rumah," kata pengamat kebijakan publik dan perlindungan konsumen Agus Pambagio di Jakarta, Minggu, 12 April 2020.

Dia menilai peraturan itu akan mempersulit petugas mengawasi pembatasan sosial skala besar (PSBB) di lapangan. Sebab, aturan itu cenderung ditentang oleh pengendara motor yang ketahuan mengangkut penumpang.

Apa tanggapan Anda terhadap artikel ini?

"Temui orang-orang mengendarai sepeda motor pembonceng, Anda mengatakan itu melanggar Permenkes dan Pergub. Kemudian mereka yang naik sepeda motor mengatakan ini di Permenhub tidak apa-apa," katanya.

(Baca: Hukuman Tinjauan Pemerintah untuk Pelanggar PSBB)

Dia meminta Kementerian Perhubungan untuk segera dicabut dan diganti. Ketentuan yang memungkinkan pengendara sepeda motor untuk naik bersama harus dilepas.

"Segera mencabut dan merevisi Permenhub No. 18 Tahun 2020 sesegera mungkin," katanya.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 18 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam konteks Pencegahan Penyebaran Covid-19 memungkinkan pengendara sepeda motor umum dan pribadi untuk mengangkut penumpang. Asal, memenuhi persyaratan yang ditentukan, termasuk kendaraan dan atribut pengemudi harus didesinfeksi sebelum dan sesudah digunakan. Pengemudi juga harus memakai topeng dan sarung tangan.

(REN)

__Terbit pada
12 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *