Pengacara Sulawesi Selatan dan Kepolisian Daerah Dalam Kasus Perusakan Hutan Bakau Makassar

Makassar, ViralMedia.Fun.com – Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) telah mulai meningkatkan penanganan kasus perusakan hutan mangrove di daerah Lantebung, Desa Bira, Kabupaten Tamalanrea, Makassar.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Informasi dan Hukum Kantor Kejaksaan Agung Sulawesi Selatan, Idil saat ditemui di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kamis (30/4/2020).

"Laporan telah tiba dan tim sedang meninjau laporan itu," katanya.

Mengenai elemen dugaan korupsi dalam insiden yang cukup viral di media sosial, Idil mengatakan dia juga akan dieksplorasi.

"Semua akan dieksplorasi, kemungkinan di luar itu (Korupsi) nanti kita akan lihat prosesnya," katanya.

Polisi Daerah Sulawesi Selatan (Polda) melalui Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) juga mengeksplorasi Penghancuran Lingkungan Kawasan Mangrove Lantebung, Desa Bira, Kabupaten Tamalanrea, Kota Makassar.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Kejahatan Khusus (Dirkrimsus) Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Komisaris Besar Agustinus Berlianto Pangaribuan ketika dihubungi melalui Telepon Seluler, Rabu (22/4/2020).

"Kami sedang mengumpulkan bahan dan informasi (Pulbaket)," katanya.

Mengenai penanganan kasus, Agustinus menyatakan bahwa ia telah mengerahkan tim untuk menyelidiki perusakan Zona Hutan Bakau Lantebung dan dugaan aneksasi tanah negara.

"Kita akan lihat nanti," kata Agustinus.

Secara terpisah, Ketua Aliansi DPP Perawatan Anti-Korupsi di Sulawesi Selatan (APAK Sulsel), Mastan berharap bahwa penegak hukum dalam kasus ini Polda Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Sulawesi Selatan tidak melihat secara sempit kasus perusakan hutan mangrove. di daerah Lantebung, Makassar, hanya pada dugaan unsur kejahatan lingkungan saja.

Namun jauh dari itu, lanjut Mastan, perlu untuk memperdalam keberadaan unsur dugaan korupsi.

"Ngomong-ngomong soal korupsi, unsur-unsurnya termasuk penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara atau ekonomi negara. Sekarang terkait perusakan hutan bakau jelas dipertanyakan bahwa KLHK yang memiliki tugas mengawasi kawasan hutan. Mereka harus diperiksa sejauh yang mereka jalankan kewenangannya. Bagaimana mungkin hutan bakau musnah tanpa sepengetahuannya. Ini jelas lalai, "jelas Mastan.

Dugaan kelalaian oleh KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sehingga para pelaku dapat dengan bebas melakukan tindakan mereka merusak hutan bakau di Lantebung dan tentu saja telah merugikan perekonomian negara atau negara itu.

"Kerugian yang disebabkan oleh negara sangat jelas. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan harus fokus di sana agar kerugian negara akibat kerusakan hutan bakau dapat dipulihkan. Seret semua yang terlibat di dalamnya," kata Mastan.

Investigasi kasus perusakan hutan bakau di kawasan Lantenbung, katanya, tidak boleh berhenti begitu saja. Selain dari tindakan ilegal yang telah terjadi itu juga memiliki dampak langsung pada masyarakat lokal yang setiap hari memanfaatkan kawasan hutan bakau di sana sebagai daerah penghidupan.

"Terlebih lagi, negara ini jelas-jelas dirugikan, terutama karena daerah tersebut dimasukkan sebagai zonasi wisata. Sekali lagi kami meminta Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Agung untuk tidak mentolerir penanganan kasus ini. Kami juga akan menulis surat ke Markas Besar Kepolisian Nasional, Kejaksaan Agung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pekan ini sebagai bentuk pengawasan terhadap penanganan kasus ini agar tidak berhenti di tengah jalan, "kata Mastan.

Sebelumnya, Direktur Investigasi Kriminal Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Komisaris Polisi Agustinus Berlianto juga mengatakan bahwa jika pihaknya masih berusaha untuk memaksimalkan penanganan kasus yang cukup untuk merebut perhatian masyarakat luas.

Tim gabungan yang terdiri dari Unit Penghitungan dan Korupsi saat ini, katanya, masih bekerja untuk mengumpulkan sejumlah data (puldata) dan mengumpulkan materi informasi (pulbaket) terkait dengan kasus tersebut.

"Sementara itu tim masih dalam puldata dan pulbaket. Indikasi adanya unsur korupsi terhadap kejahatan lingkungan semua akan dieksplorasi. Kami akan menunggu hasilnya ke depan, ya," kata Agustinus.

(**)

__Terbit pada
30 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *