Pemerintah Memperpanjang WFH Selama 14 Berikutnya

Pemerintah

* Surat Edaran Menpan RB No. 50/2020. (Foto: RB Departemen Hubungan Masyarakat doc)

Jakarta, Viralmedia.Fun – Pemerintah memperpanjang masa kerja di rumah (bekerja dari rumah/ WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) selama 14 hari kerja berikutnya. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Reformasi Administrasi dan Birokrasi (PANRB) No. 50/2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Menteri PANRB No. 19/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Mencegah Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

"Perpanjangan hingga 13 Mei 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan," kata Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji di Jakarta, Senin (20/4/2020).

Perpanjangan ini mempertimbangkan Keputusan Presiden No. 11/2020 tentang Penetapan Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat Penyakit virus corona 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden No. 12/2020 tentang Penentuan Penyebaran Non-Bencana Penyakit virus corona (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Selain memperpanjang periode WFH, surat edaran juga mengatur keberlanjutan pemerintah dan layanan publik, menyesuaikan sistem kerja dengan kondisi Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB), dan penggunaan aplikasi Care Concern.

Pertama, Staf Pengawas Pegawai (PPK) di lembaga pemerintah memastikan bahwa penyesuaian sistem kerja di lingkungan kelembagaan tidak mengganggu administrasi dan layanan pemerintah kepada masyarakat.

Kedua, PPK membuat penyesuaian pada sistem kerja badan-badan pemerintah di daerah dengan penetapan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB), sesuai dengan Menteri PANRB SE No. 45/2020 tentang Penyesuaian Pekerjaan Sistem ASN untuk Instansi Pemerintah di Daerah dengan Penentuan CBS.

Ketiga, ASN diminta untuk mengunduh aplikasi Care Care dalam upaya untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. Aplikasi Care Protect dapat diunduh melalui Play Store untuk versi Android dan App Store untuk versi iOS. Selain itu, ASN diharapkan untuk mengundang keluarga dan masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam mengunduh dan menggunakan aplikasi.

Atmaji menjelaskan bahwa SE Menteri PANRB No. 19/2020 dan No. 34/2020 masih berlaku karena ada beberapa ketentuan yang tidak terdaftar dalam SE baru. "Sehingga menjadi satu dengan Menteri SE PANRB No. 50/2020," pungkasnya. (Memiliki)

__Terbit pada
20 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *