Pemerintah Kabupaten Bandung Siap Mendaftar PSBB Parsial

"PSBB yang akan dilaksanakan selama 14 hari, tidak akan dilakukan di semua wilayah Kabupaten Bandung. Kami akan melakukan sebagian PSBB, yaitu di daerah penyangga Kota Bandung, dan di daerah tempat Covid-19 didistribusikan," kata Dadang M. Naser.

| BANDUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Satuan Tugas Percepatan Penyakit Coronavirus 2019 (Covid-19), telah menyatakan kesiapannya untuk mendukung Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) di seluruh Bandung Raya yang akan mulai diberlakukan mulai Rabu, 22 April 2020.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser selaku Ketua Satgas Covid-19 di Kabupaten Bandung, saat menghadiri teleconference antara Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan kepala daerah lainnya di Bandung Raya.

"PSBB yang akan dilaksanakan selama 14 hari, tidak akan dilakukan di semua wilayah Kabupaten Bandung. Kami akan melakukan sebagian PSBB, yaitu di daerah penyangga Kota Bandung, dan daerah yang difoto memiliki distribusi Covid-19 , "kata Dadang Naser dalam kegiatan yang berlangsung di Bale Riung Soreang, Selasa (14/4/2020).

Saat ini, pihaknya sedang mempersiapkan surat resmi untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat. "Wilayah Bandung Raya harus kompak dalam menangani distribusi Covid-19. Kami akan menyiapkan logistik kebutuhan dasar, untuk memenuhi kebutuhan selama 14 hari di kecamatan yang akan menerapkan PSBB parsial ini," katanya.

Bupati menanggapi imbauan Gubernur Jawa Barat di tengah penanganan Covid-19, terkait menjaga agar perekonomian tetap berjalan, terutama untuk dunia industri.

"Pabrik-pabrik tertentu di wilayah kami terus berjalan, tentu saja dengan terus menerapkan protokol kesehatan, seperti memeriksa suhu tubuh sebelum memasuki area pabrik, mengenakan masker, menyiapkan cuci tangan atau pembersih tangan, dan menjaga jarak fisik," katanya.

Tetapi di masa depan, jika mereka masih ingin membuka, setiap pabrik harus menyediakan alat uji cepat. "Bahkan melakukan tes besar-besaran untuk semua karyawannya, sesuai arahan gubernur, ini adalah biaya investasi sebagai jaminan bahwa lingkungan kerja negatif Covid-19," pungkas Dadang. ***

Editor: Maji

__Terbit pada
14 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *