Pemerintah Didesak Segera Mengumumkan Larangan Mudik

Pemerintah

* Fadli Zon. (Foto: Humas DPR)

Jakarta, Viralmedia.Fun – Anggota Komisi I DPR Fadli Zon mendesak pemerintah untuk segera mengumumkan larangan mudik untuk mengekang penyebaran Covid-19. Fadli berharap bahwa pemerintah tidak lagi lambat dalam bergerak ke keputusan strategis berikutnya yang memang diperlukan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Dia mengatakan, sejak 10 April 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi mengadopsi status Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) diikuti oleh beberapa daerah lain di Bogor, Depok dan Bekasi. Meskipun dianggap terlambat karena kurangnya responsif dari pemerintah pusat, penerapan status ini masih lebih baik daripada dikembangkan seperti yang telah dilakukan selama lebih dari sebulan.

"Salah satu keputusan mendesak yang perlu dibuat oleh pemerintah adalah larangan pulang ke rumah. Saya bertanya-tanya, mengapa sejauh ini Pemerintah masih mendorong bolak-balik masalah kepulangan ini. Masyarakat bingung dengan berbagai pernyataan yang saling bertentangan tentang pulang ke rumah oleh pemerintah pusat. pejabat, "kata Fadli dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (15/4/2020).

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa mudik memang sudah menjadi tradisi dari generasi ke generasi. Setiap tahun, lebih dari 19 juta orang pulang ke rumah. Jumlah pelancong jauh lebih kolosal, dibandingkan dengan peserta ziarah, yang diikuti oleh total 2,4 juta orang.

Namun masalahnya adalah, otoritas agama di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, telah melahirkan sejumlah fatwa ketat yang melarang atau membatasi layanan keagamaan yang diikuti oleh umat dalam jumlah besar, tetapi pembatasan serupa belum muncul terkait dengan masalah pulang. "Pemerintah tampaknya enggan kehilangan wajah dan popularitas jika mengambil keputusan yang tidak populer," Fadli menjelaskan.

Ketua Badan Kerja Sama Parlemen Indonesia (BKSAP) menambahkan, meski sudah menjadi tradisi, mudik bukanlah ibadah wajib. Dan sementara layanan keagamaan harus disesuaikan dengan kondisi darurat, masalah kepulangan ini harus lebih mudah dibatasi dan dikendalikan oleh pemerintah. Syaratnya hanya perlu sikap tegas dari Pemerintah.

"Status PSBB, baik di DKI dan daerah lain, saya pikir tidak akan berarti banyak jika larangan pulang tidak segera diumumkan oleh pemerintah. Kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika ada ledakan dalam jumlah orang yang terpapar untuk Covid-19 di daerah. Mengingat kualitas fasilitas kesehatan di daerah tersebut tidak sebaik di Jakarta, Bandung, Yogya, atau Surabaya. Itu sebabnya, larangan mudik harus segera diumumkan, "kata Fadli.

Sekretaris Jenderal Dewan Ulama Indonesia bahkan mengeluarkan pernyataan yang lebih tegas, dilarang pulang tahun ini di tengah-tengah pandemi. Sejumlah MUI regional juga mengeluarkan fatwa tentang larangan pulang. Demikian juga Muhammadiyah telah mengumumkan bahwa mudik adalah bentuk jihad kemanusiaan.

"Artinya, lembaga-lembaga keagamaan sebenarnya memiliki satu suara dalam menanggapi kondisi darurat ini. Agak aneh bahwa Pemerintah tidak tegas dan tampaknya menunda-nunda dan mengembangkan masalah ini," kritiknya.

Oleh karena itu, Fadli berharap akan ada larangan ketat dari Pemerintah terkait kegiatan mudik, sehingga pandemi ini dapat segera diatasi. "Mari kita bekerja sama, bergandengan tangan untuk mengatasi krisis ini. Kepada pemerintah, keputusan dan kebijakan harus tepat dan cepat," kata Fadli. (Albar)

__Terbit pada
15 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *