Paket Stimulus Covid-19: Stimulus Atau Stimules?

Paket

* Fuad Bawazier

Oleh: Dr. Fuad Bawazier, Mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Menghadapi Pandemi Covid-19, Pemerintah telah mengeluarkan 3 kali stimulus, yaitu:
Pertama, Paket Wisata Meningkatkan sebesar Rp72 miliar, yang hanya merupakan ejekan karena di tengah wabah akan mendorong wisatawan. Istilah Minjam Betawi, paket menonjol. Jadi lupakan saja.

Kedua, rangsangan dengan fasilitas Pajak Penghasilan (Pajak Penghasilan), yang saya pikir juga tidak masuk karena ini adalah musim PHK dan musim WP perusahaan merugi. Jadi tidak terlalu menguntungkan alias menggembung. Jadi lupakan saja.

Ketiga adalah Paket Stimulus yang dianggap serius melalui Perpu No. 1/2020 namun sangat kontroversial dan mendapat banyak kritik sehingga membanjirnya gugatan ke Pengadilan.

Namun terlepas dari gugatan ke Mahkamah Konstitusi, analisis ini hanya akan fokus pada satu titik, apakah benar ukuran Stimulus Ekonomi dan Kesehatan adalah Rp405 triliun?

Benarkah IDR405T adalah ANGGARAN ANGGARAN NEGARA TAMBAHAN? Karena bisa dikatakan sebagai stimulus adalah jika atau harus di atas anggaran negara.

Jika dilihat dari APBN-P 2020, anggaran negara hanya akan meningkat sebesar Rp73,4 triliun, bukan Rp405 triliun.

Inilah hitungannya:
> Anggaran Belanja Pemerintah Pusat naik sebesar Rp167,6 triliun.
> Transfer ke Daerah dan Anggaran Desa berkurang sebesar Rp94.2T. Perbedaannya adalah kenaikan bersih dalam APBN sebesar Rp73,4 triliun.

Jadi, dilihat dari total atau keseluruhan anggaran negara pada tahun 2020 hanya akan ada peningkatan (stimulus) sebesar Rp. 73.4T. Bukan Rp405T.

Namun anehnya defisit anggaran (APBN-P / Amandemen) dari Rp307.2T awalnya meningkat menjadi Rp852.9T, alias melonjak sebesar Rp545.7T. Apakah ini nama stimulus? Atau rangsangan? Atau siapa yang "bermain" dengan alasan?

Ternyata lonjakan defisit terjadi karena pendapatan negara turun Rp472,3 triliun, dari Rp2233,2 triliun menjadi hanya Rp1760,9 triliun. Jadi jelas bahwa peningkatan (tambahan) defisit sebesar Rp545.7T terdiri dari pos:
1. Peningkatan APBN ……………… .. Rp. 73,4T
2. Kekurangan Penerimaan Negara ……………… Rp472,3T
Jadi defisitnya naik … Rp545,7T

Karena itu, stimulus nyata (atas / tambahan) untuk belanja negara hanya Rp73,4 triliun, yang lain adalah karena kekurangan pendapatan negara. Di antaranya (perincian) adalah pergeseran tidak signifikan dalam pos anggaran (realokasi). Misalnya, apakah anggaran untuk membuat modal baru dihapuskan atau dialihkan untuk memerangi wabah Covid-19? Bukan, meskipun tidak ada urgensi dalam memindahkan ibukota nasional, lebih-lebih di tengah kesulitan keuangan negara.

Karena itu, sepertinya perlu untuk REFERENDUM NASIONAL bertanya kepada semua orang Indonesia apakah mereka setuju bahwa IKN akan dipindahkan? Jangan menyalip orang, tetapi saya pikir kebanyakan orang akan menolaknya. Bisa jadi itu hanya cita rasa elit.

Kembali ke masalah Covid-19 Stimulus Rp405T; apakah benar bahwa Rp405T adalah tambahan untuk pengeluaran negara yang menyebabkan defisit anggaran negara meningkat menjadi Rp852.9t. Terlebih lagi, menurut Peraturan No. 1 tahun 2020, defisit bebas mungkin dalam anggaran apa pun pada tahun 2020, 2021 dan 2022, tidak terbatas pada 3% dari PDB.

Apa yang sebenarnya terjadi? Jelas peningkatan defisit itu bukan karena atau untuk Pandemi Covid-19 tetapi untuk menutupi anjloknya pendapatan negara yang diperkirakan pemerintah hanya 79% dari targetnya (lihat perhitungan di atas). Sementara stimulusnya sendiri hanya Rp73,4 triliun. Lainnya untuk obat "stimulasi" berlebihan otoritas fiskal.

Realisasi pendapatan negara yang direncanakan sebesar 79% bahkan diragukan mengingat pendapatan pajak dalam 3 bulan pertama (Januari-Maret) hanya 14,7% atau rata-rata hanya 4,9% per bulan. Jika angka ini bertahan hingga akhir tahun, itu berarti hanya 4,9% X 12 = 58,8%.

Bisa jadi pos pendapatan negara lain juga rata-rata sehingga target penerimaan negara 79% masih terlalu ambisius. Terutama tanpa Covid-19, pendapatan pajak selama beberapa tahun terakhir belum tercapai. Jadi dilihat dari pendapatan negara yang merosot, pemerintah sebenarnya menggunakan Pandemi Covid-19 dengan alasan untuk menutupinya. Tidak jujur

Selama masa ini Pemerintah, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani biasanya menggunakan alasan umum "ketidakpastian global" untuk menjelaskan (baca: pengkambinghitaman) kegagalan target ekonomi termasuk anggaran negara. Jika sekarang ada Covid-19, itu berarti ada alasan khusus, yang benar-benar nyata.

Di masa lalu, pemerintah Orde Baru juga menggunakan faktor atau argumen ketidakpastian global, tetapi target umumnya tercapai karena faktor ketidakpastian global diinternalisasikan ke dalam prediksi atau perencanaan. Pasti begitu (diinternalisasi) karena ketidakpastian global itu sendiri selalu ada alias terlampir pasti ada. Jadi tidak perlu dijadikan kambing hitam atas kegagalan terus menerus. Bosan mendengarnya. Jadilah sedikit pintar.

Jika ini skenarionya, dapat diperkirakan bahwa utang negara akan menjadi gila dan mengancam atau menyulitkan keuangan negara, pemerintah, dan generasi mendatang. Lalu apakah Indonesia akan mengalami pembayaran gagal bayar utang seperti Yunani? Sebagai anggota Uni Eropa, Yunani bisa mendapatkan bantuan dari UE. Sekarang untuk Indonesia? Siapa yang akan mencaplok? (***)

__Terbit pada
20 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *