Orang Menolak Perppu "Corona" No.1 / 2020!

Orang

* Marwan Batubara

Oleh: Dr. Marwan Batubara, KMPK

Pada 31 Maret 2020 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 / 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19) Pandemi dan / atau dalam Konteks Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Stabilitas Sistem Keuangan Nasional dan / atau Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang mewakili pemerintah, mengatakan bahwa Perppu bertujuan untuk melonggarkan sejumlah undang-undang dan peraturan yang diperlukan untuk berurusan dengan Covid-19 dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Menurut Sri Mulyani Perppu adalah langkah pertama dan menjadi dasar hukum sehingga Pemerintah dan otoritas terkait dapat mengambil langkah luar biasa dengan cepat dan tetap bertanggung jawab untuk menangani pandemi korona jika diperlukan. Dikatakan, upaya komprehensif dan cepat diperlukan mengingat penyebaran Covid-19 tidak hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah manusia yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan mempengaruhi fundamental ekonomi nasional (4/14 / 2020).

Berdasarkan Perppu No.1 / 2020 pemerintah mengalokasikan dan meningkatkan pengeluaran negara di berbagai bidang. Total pengeluaran tambahan dan pembiayaan untuk Penanganan APBN 2020 Covid-19 berjumlah Rp405,1 triliun. Tambahan Rp75 triliun ini dialokasikan untuk pengeluaran kesehatan; Rp110 triliun dalam perlindungan sosial; Rp70,1 triliun dalam insentif pajak dan stimulus untuk Kredit Usaha Rakyat; dan Rp150 triliun dalam pembiayaan pemulihan ekonomi nasional. Termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan bisnis dan pembiayaan, khususnya UMKM.

Ada 5 bab konten materi Perppu dalam 5 bab, yang didominasi oleh diskusi tentang masalah ekonomi. Meskipun judul Perppu dikaitkan dengan penyebaran korona, hampir tidak ada satu bab yang membahas pandemi Covid-19. 5 bab tersebut adalah: 1) Ruang Lingkup, 2) Kebijakan Keuangan Negara, 3) Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan, 4) Ketentuan Sanksi dan 5) Ketentuan Penutup. Secara khusus bab 3, diatur: Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan, Wewenang dan Implementasi Kebijakan BI, Wewenang dan Implementasi Kebijakan Lembaga Penjaminan Simpanan, Wewenang dan Implementasi Kebijakan Wewenang Jasa Keuangan, Wewenang dan Implementasi Kebijakan Pemerintah.

Tak lama setelah publikasi, Perppu No.1 / 2020 segera menuai kritik dari berbagai kalangan. Kritik-kritik ini termasuk isu-isu yang berkaitan dengan: * a) * relevansi penerbitan Perppu ketika merujuk pada UUD 1945; * b) * Hak anggaran DPR yang dihapuskan dalam pasal 2; * c) * potensi penipuan, moral hazard, dan korupsi dalam pasal 27; * d) * berpotensi terulangnya kejahatan sebagaimana terjadi di BLBI dalam pasal 28; * e) * potensi otoritarianisme muncul dalam pasal 28; * f) * dan lainnya. Masalah-masalah ini akan dijelaskan dalam beberapa tulisan.

Memperhatikan berbagai potensi pelanggaran dan hal-hal yang membahayakan demokrasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara, berbagai kelompok masyarakat telah mengajukan judicial review (JR) tentang Perppu No.1 / 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu kelompok yang mengajukan JR adalah Koalisi Kedaulatan Peduli Masyarakat (KMPK).

Anggota KMPK peduli terhadap implementasi pemerintahan KKN yang konstitusional, berdaulat, bermartabat, dan bebas untuk mewujudkan manfaat bangsa. Mereka termasuk Prof. Dr. Din Syamsuddin, Prof. Dr. Sri-Edi Swasono, Prof. Dr. M. Amien Rais, Dr. Marwan Batubara, Drs. M.Hatta Taliwang MIKom, KH Agus Solachul Alam (Gus Aam), Dr. HMS Kaban, Dr. Ahmad Redi, Dr. Abdullah Hehamahua, Adhie M. Massardi, Indra Wardhana, serta sejumlah tokoh dan aktivis yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.

Adapun para pengacara yang akan bertindak sebagai pengacara untuk para pembuat petisi, termasuk Prof. Dr. Syaiful Bakhri, Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, Dr. Ibnu Sina Chandranegara, Dr. Ahmad Yani, Dr. Dwi Purti Cahyawati, Noor Asyari SH. MH., Dr. Dewi Anggraini, dan lainnya. Para advokat telah bekerja sangat intens sehingga dokumen peninjauan kembali tentang Perppu No.1 / 2020 diajukan ke Pengadilan dalam waktu singkat.

Gugatan JR dari KMPK diajukan ke MK 13 April 2020. Gugatan resmi diterima Rabu, 15 April 2020. Oleh Pengadilan, gugatan tersebut telah diberikan Perkara Nomor 23 / PUU-XVIII / 2020. Pada 21 April 2020 melalui Surat No.218.23 / PAN.MK / 4/2020, Panitera Mahkamah Konstitusi memanggil Pemohon & # 39; Pengacara menghadiri Sidang Mahkamah Konstitusi Selasa, 28 April 2020 dengan Pemeriksaan Pendahuluan, diadakan di Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi.

Sekadar mengingatkan, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa UU terhadap UUD 1945, berbeda dengan Mahkamah Agung (MA) yang memeriksa peraturan di bawah UU menentang UU tersebut. Persidangan di Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip audi et alteram partem, pernyataan para pihak terdengar semua dalam persidangan, secara terbuka. Dalam sidang Mahkamah Konstitusi akan didengar keterangan pemohon, DPR dan Pemerintah, saksi dan pihak lain yang terkait dengan UU yang diuji.

Upaya JR bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara sesuai dengan konstitusi dari penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang untuk membuat undang-undang yang dimiliki oleh organ negara, yaitu DPR dan Presiden. KMPK melihat bahwa Perppu No.1 / 2020 memiliki potensi untuk melanggar konstitusi dan menyediakan cara untuk penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang oleh pemerintah. Untuk alasan ini, dalam rangka mewujudkan manfaat negara, KMPK menggunakan hak JR yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945 dan Pasal 51 UU No.24 / 2003 tentang Konstitusi Pengadilan.

Oleh karena itu, pemohon peninjauan yudisial yang menjadi anggota KMPK dijamin oleh konstitusi dan Undang-undang untuk menyerahkan uji materi pada Perppu No.1 / 2020. Karena itu secara konstitusional berhak di satu sisi dan menginginkan keuntungan bangsa di Sebaliknya, upaya JR oleh para pembuat petisi tentu tidak perlu dicurigai atau dilabeli dengan nuansa negatif.

Ada 29 pasal yang mengatur berbagai ketentuan dalam Perppu No.1 / 2020. Dalam kasus gugatan JR terhadap Perppu, Penasehat Hukum Pemohon telah meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa : a) Pasal 2 ayat (1) huruf & # 39; a & # 39; angka 1, 2 dan 3; b) Pasal 27 dan; c) Pasal 28 Perppu No.1 / 2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pada prinsipnya, Pasal 2 ayat (1) huruf & # 39; a & # 39; angka 1, 2, dan 3 terkait dengan penghapusan batas defisit anggaran 3% seperti yang disahkan hari ini. Padahal Pasal 27 terkait dengan hak kekebalan menerapkan kebijakan dan anggaran Perppu, bebas dari tuntutan perdata dan pidana. Pasal 28 terkait dengan berlakunya implementasi Perppu No.1 / 2020 dengan berbagai ketentuan dalam empat belas (14) undang-undang yang berlaku saat ini. Di sini pihak berwenang dapat bertindak di luar otoritas terhadap otoritarianisme. Deskripsi yang lebih lengkap dari 3 masalah utama ini akan dijelaskan dalam tulisan-tulisan berikut oleh Tim KMPK. ()

__Terbit pada
28 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *