Menyertai Anggaran Pelaksana Penanganan Barang dan Layanan Covid-19, Jamdatun Menyelenggarakan Pelatihan In House

Menyertai

* Pelatihan in-house (pelatihan singkat). (Foto: Dok Jaksa Agung)

Jakarta, Viralmedia.Fun – Wakil Jaksa Agung Urusan Sipil dan Administrasi (Jamdatun) Ferry Wibisono sedang melaksanakan pelatihan di rumah (pelatihan singkat) dengan tema Mengoptimalkan Implementasi Bantuan untuk Memfokuskan Kembali Kegiatan dan Realokasi Anggaran untuk Pengadaan Barang dan Jasa dalam Konteks Percepatan Pengelolaan Penyakit Virus Corona (Covid-19).

Kegiatan kegiatan yang diikuti langsung melalui fasilitas konferensi video (vicon) dilakukan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam membantu para pelaksana pengadaan barang dan jasa terkait dengan keberadaan kebijakan pemerintah sebagaimana diuraikan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 tahun 2020 tentang Kegiatan Pemfokusan Ulang, Anggaran Realokasi dan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mempercepat Penanganan Penyakit Korona 2019 (Covid 19).

Jamdatun dan stafnya sebagai bagian dari Kejaksaan Indonesia dapat memainkan peran aktif dalam proses pelaksanaan Instruksi Presiden No. 4 tahun 2020 dengan membantu proses memfokuskan kembali kegiatan dan realokasi anggaran dalam konteks percepatan penanganan penanganan pandemi Covid-19 selama masalah hukumnya hanya melalui proses kegiatan bantuan hukum.

"Untuk alasan ini, Jamdatun telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 02 / G / GS.2 / 04/2020 tentang Pedoman Bantuan Hukum dalam Pengadaan Barang / Layanan dalam Keadaan Darurat," kata Ferry dalam pernyataan tertulis dari Pusat Kesehatan Masyarakat Kejaksaan Agung. , Senin (20/4/2020).

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP), Roni Dwisusanto dari kantornya menyampaikan materi dengan judul Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa dalam Keadaan Darurat.

Ia mengatakan, pada prinsipnya pengadaan barang dan jasa dalam epidemi Covid-19 telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Keadaan Darurat dan dalam Kondisi Tertentu.

Sementara Deputi Kepala BPKP untuk Pamuk Polhukam, Iwan Taufiq Purwanto, menyampaikan materi dengan judul Pengawasan Akuntabilitas untuk Kegiatan Pemfokusan Ulang, Realokasi Anggaran dan Pengadaan Barang / Jasa dalam Konteks Penanganan Penanganan Koefisien.

"Pada dasarnya, disampaikan bahwa pengawasan pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat Co-19 membutuhkan pengawasan desain yang tepat mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pascabencana," kata Iwan. (POY)

__Terbit pada
20 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *