Menteri Desa PDTT: Lebih dari 84 Ribu Pos Penjaga Desa Diatur ke Intercept COVID-19

JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian PDTT) sebagai bagian dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menegaskan bahwa lebih dari 84 ribu desa telah membentuk "Pos Penjaga Desa", sebagai upaya memantau masuk dan non-penduduk keluar dari desa selama 24 jam.

Selain pemantauan, fungsi-fungsi lain dari Pos Penjaga Desa juga memberikan keamanan bagi penduduk bahwa desa mereka memang dilakukan dengan pengawasan serius dan dipertahankan sesuai dengan rekomendasi pemerintah dalam mencegah penularan COVID-19.

"Pos Penjaga Desa adalah hal yang sangat penting saat ini, untuk memantau mobilitas penduduk desa, baik penduduk desa dari dalam maupun luar. Untuk apa? Untuk memberikan rasa aman, bahwa desa itu memang dilakukan dengan pengawasan yang serius," kata Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar melalui informasi resmi di Pusat Media untuk Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Graha (BNPB), Jakarta, Minggu (19) / 4).

Kemudian yang juga penting tentang Pos Penjagaan Desa adalah memberikan rekomendasi dan saran, terutama bagi penduduk desa yang datang dari daerah pusat COVID-19 tentang apa yang perlu dilakukan untuk mencegah penularan virus atau korona SARS-CoV-2 yang baru. .

Penting untuk diketahui bahwa, setiap warga desa yang berasal dari daerah pusat COVID-19 akan secara otomatis dimasukkan dalam kriteria untuk Pemantauan Dapam Orang (ODP), sehingga mereka harus menjalani isolasi independen selama 14 hari, sesuai dengan protokol kesehatan yang direkomendasikan dan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Pemuda secara langsung berstatus ODP, jadi tugas sukarelawan adalah menyiapkan ruang isolasi desa," kata Mendes PDTT Halim.

Kementerian PDTT mencatat bahwa ada 8.954 desa yang telah membangun ruang isolasi, dengan lebih dari 35.000 tempat tidur.

Ruang isolasi terletak di balai desa, ruang pertemuan desa dan bangunan di desa, seperti ECE, sekolah dan rumah yang dikosongkan. Kamar-kamar yang telah disiapkan dilengkapi dengan kamar mandi, air, listrik, dan fasilitas logistik.

Sebagai informasi, Pos Penjaga Desa adalah bagian dari kegiatan dan tanggung jawab "Relawan Desa Melawan COVID-19" yang telah dibentuk dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa dan wakilnya, Ketua Badan Konsultasi Desa (BPD) dan desa pejabat serta berbagai tokoh sebagai anggota. Dalam melakukan kegiatan, Babinkamtibmas, babinsa dan fasilitator desa bertindak sebagai mitra.

Berkenaan dengan implementasi dan penganggaran, pembentukan COVID-19 Relawan Desa termasuk kegiatan Pos Penjaga Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa (Pemendes) No. 6 tahun 2020 yang berisi tiga poin yang berkaitan dengan peran desa dalam pencegahan dan penanganan COVID-19, intensif tunai dan penggunaan dana desa untuk COVID-19.

Keberhasilan dalam upaya mencegah penularan COVID-19 tergantung pada partisipasi masyarakat sebagai penjaga depan. Dari ruang lingkup RT, RW, Dusun, Desa, Kelurahan, akan berdampak pada cakupan yang lebih luas. Karenanya Mendes Halim PDTT berharap agar masyarakat dapat sepenuhnya mendukung upaya pemerintah dalam memutus rantai distribusi COVID-19.

"Kami yakin, jika masing-masing desa melakukan penanganan serius seperti yang diharapkan oleh kepala satuan tugas, Desa Mandiri, lingkup kecil selesai, akumulasi lingkup kecil akan secara otomatis berdampak pada cakupan yang lebih luas." dari kecamatan, ruang lingkup kabupaten, ruang lingkup provinsi dan tentu saja ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia, "pungkas Mendes Halim PDTT.

Agus Wibowo
Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi dan Informasi Bencana BNPB (covid19.go.id)

__Terbit pada
20 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *