Menteri Dalam Negeri Meminta Pemerintah Daerah untuk tidak mentransfer Dana Pemilihan Daerah untuk Kegiatan Lainnya

"Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota yang telah menganggarkan dana untuk pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun anggaran 2020 tidak mengalihkan dana hibah mereka ke kegiatan lain," salah satu poin dalam Menteri Dalam Negeri.

Viralmedia.Fun | JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menginstruksikan semua Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk tidak mengalihkan dana dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk kegiatan lain, meskipun pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda hingga Desember mendatang.

Dilaporkan dari cnnindonesia.com, ini disampaikan melalui Surat Edaran (SE) nomor 270/2931 / SJ terkait Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2020 yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Surat tertanggal 21 April 2020 membahas anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan Pilkada Serentak yang harus diadakan pada bulan September 2020, oleh setiap Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang akan menyelenggarakan pemilihan.

"Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota yang telah menganggarkan hibah untuk pemilihan gubernur, bupati dan walikota pada tahun anggaran 2020 tidak mengalihkan dana hibah mereka untuk kegiatan lain," kata salah satu poin dalam SE, Sabtu (25/4). .

Mengenai dana hibah untuk kegiatan Pilkada 2020 simultan, meskipun ditunda, masih harus dianggarkan di Unit Manajemen Keuangan Daerah (SKPKD). Pemerintah Provinsi juga tidak direkomendasikan untuk mencairkan dana sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Kecuali sesuai dengan keputusan KPU Nomor 179 / PL.02-Kpt / 01 / KPU / III / 2020 pada 21 Maret 2020," kata surat itu.

Dalam SE disebutkan, jika pencairan sebelumnya telah dipandu oleh kegiatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan keamanan dan kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan, maka pencairan berikutnya tidak boleh dilakukan sampai tahap pemilihan ulang secara resmi diadakan.

Sementara berkaitan dengan keamanan seperti TNI dan Polri untuk kegiatan-kegiatan di aparatur daerah, pemerintah daerah tidak harus mengucurkan dana untuk program berikutnya sampai penundaan pemilihan berlaku.

Dan Pemerintah Daerah tidak diharuskan mencairkan dana untuk kegiatan keamanan terkait pemilu hingga kegiatan itu benar-benar dilaksanakan.

Sebelumnya, KPU dan DPR telah sepakat bahwa Pilkada serentak pada 2020 akan ditunda. Mereka juga sepakat untuk mengalihkan anggaran pemilu untuk menangani pandemi Covid-19. ***

__Terbit pada
25 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *