Mengklaim sebagai anggota GABUNG, preman, Toko Bintang Sekap dan Reporter Penganiayaan

Viralmedia.Fun, _MAKASSAR – Seorang reporter media online di Makassar, Sya melarang Sartono Leky (36), melaporkan karya salah satu penjahat Toko Bintang yang diduga ke Kepolisian Makassar pada Sabtu (25/4/2020).

Alasannya, jurnalis kelahiran Marica, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu ditahan, dianiaya dan bahkan diancam akan dibunuh di Toko Bintang, Jalan Veteran Selatan pada Sabtu sore.

Peristiwa dimulai ketika larangan Sya mencakup pembatasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Makassar di toko penjual aksesori ponsel sehubungan dengan Peraturan Walikota Kota Makassar (Perwali) No. 22 tahun 2020 tentang diberlakukannya Skala Besar Pembatasan Sosial (PSBB) untuk memutus rantai transmisi coronavirus.

"Toko itu masih beroperasi. Meskipun sudah ada batasan. Di toko aku memang melihat ada banyak pengunjung yang ramai. Aku kemudian masuk dan mengambil foto," jelas larangan Sya.

Ketika Satpol PP meninggalkan lokasi, tiba-tiba seorang pria jangkung dan berambut panjang mendekati larangan Sya dan mendorongnya dengan keras. Ponsel reporter kemudian disita. Foto dan video yang disimpan dihapus.

"Di mana ponselmu? Di sini," bentak pria berambut panjang dengan wajah galak sambil menarik ponselnya dan kemudian mendorong larangan Sya dengan kasar.

Larangan Sya mencoba mempertahankan ponselnya. Tetapi tidak berhasil. Karena dia mendapat perlakuan tidak senonoh oleh beberapa orang.

"Saya didorong, dipukul, dan dicekik. Satu jam lagi saya ditahan dan disiksa di dalam toko Bintang. Saya diintimidasi seperti penjahat," cerita larangan Sya.

Bukan hanya ponsel yang diambil. Identitasnya, dalam bentuk kartu ID, kartu id pers dan kartu lainnya diambil dari dompetnya.

Pria itu, yang diduga bernama William, mengatakan larangan Sya, juga mengaku sebagai anggota TNI dan juga seorang jurnalis. Dia bahkan mengaku sebagai anggota dewan DPD, organisasi jurnalis di Makassar.

Setelah ditahan dan dianiaya satu jam lagi Sya & # 39; larangan kemudian & # 39; dibebaskan & # 39 ;. Sebelum meninggalkan toko Bintang, jurnalis kelahiran 15 November 1994 itu sebelumnya juga diancam akan dibunuh.

‘U Eh, ini ID foto Anda. Jika Anda melakukan sesuatu, saya bunuh kamu, "ancam lelaki itu.

Karena dia merasa hidupnya terancam larangan Sya tidak membuang waktu. Dia segera melaporkan kejadian itu ke Mapolrestabes Makassar. Laporan tersebut diterima oleh Kepala Polrestabes SPK Makassar Aipda Darwis.

Ketua DPD GABUNG Kota Makassar, Sabri mengutuk keras premanisme di toko Bintang. Apalagi, Williem mengaku sebagai pengurus DPD GABUNG Makassar.

"Tidak ada nama untuk Williem dalam manajemen JOIN Makassar. Kami meminta Kepala Kepolisian Makassar untuk menyelidiki secara menyeluruh kasus ini. Ini telah merugikan profesi jurnalis. Namun, dalam menjalankan tugasnya, jurnalis dilindungi oleh hukum (UU) No . 40 tahun 1999 tentang Pers, "kata Sabri.

Pada dasarnya, UU Pers melindungi baik jurnalis sebagai pelaksana kegiatan jurnalistik maupun hal-hal yang menjadi subjek dan objek berita.

"Jika preman tentu tidak dilindungi oleh hukum. Jika preman tidak memproses kejahatan, maka negara ini jelas dalam bahaya. Karena itu, jika pelaku tidak diproses, preman dilindungi. Ini tidak bisa terjadi. Karena itu akan menjadi preseden buruk, "tambah Sekretaris Dewan Kota Makassar BERGABUNG, Asril.

Menurut Asril, perlindungan hukum diberikan kepada jurnalis dalam menjalankan profesinya sesuai dengan Pasal 8 UU Pers.

"Perlindungan terhadap pers juga dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Pers. Jadi tidak ada alasan bagi polisi untuk tidak memproses para penjahat," kata Asril.

Selain itu, Asril meminta Pemerintah Kota Makassar untuk mencabut izin usaha toko Bintang yang tampaknya melecehkan Perwali tentang PSBB.

"Di sini ketegasan dan wewenang Pemerintah Kota Makassar, terutama kepada Penjabat Walikota, diuji. Jika Anda benar-benar ingin menerapkan aturan yang mereka buat, tentu saja Anda harus tegas. Jangan diskriminatif. Harus ada jadi sanksi tegas sehingga ada efek jera. Karena kalau tidak diberi sanksi, aturan yang mereka buat akan jadi ompong, "kata Asril. (*)

__Terbit pada
25 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *