Mendukung UMKM, PP Persis Bandung Setuju Bekerja RUU Cipta Karya

Diskusi Dewan Pimpinan Tafkir dari Pusat Persatuan Islam (DT PP Persis) dengan tema Ur 'Urgensi Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja untuk Kemajuan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat termasuk pembicara dari pakar hukum Aay Muhammad Furkon dan Iqbal Hasanudin, selain Mufti sendiri.


Viralmedia.Fun | BANDUNG- Dewan Tafkir Perspektif Islam PP (Persis) menghargai antusiasme untuk memotong lisensi untuk usaha kecil dan menengah dalam RUU Pekerjaan. Meskipun ada kelompok yang telah ditunda, Persis menilai bahwa rancangan undang-undang tersebut memberikan harapan bagi pemulihan ekonomi pasca krisis karena Covid-19.

‘’ Diperlukan upaya keras untuk terus mengawal RUU Cipta Karya. Tentu saja, agar artikel yang memang akan memajukan bisnis komunitas dapat dipertahankan. Meskipun yang dirasakan kurang, itu harus diperbaiki, & # 39; & # 39; kata Ketua Dewan Tafkir Persatuan Islam PP (Persis), Dr. Muslim Mufti, di Bandung (30/4/2020).

Menurutnya, meski berkenaan dengan masalah atau artikel yang dianggap segera diperbaiki, itu bisa benar-benar diperiksa dari berbagai aspek. 'Oleh karena itu, kita harus berpartisipasi dalam memantau diskusi di DPR RI, memberikan masukan dan pemikiran yang jelas untuk kepentingan bangsa secara keseluruhan. Terlebih lagi, kita tahu, karena ekonomi dunia Covid-19, termasuk kondisi kita yang sangat berat, & # 39; & # 39; kata Mufti.

Mufti mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah studi termasuk melalui Focus Group Discussion (FGD) secara virtual pada April 2020 ini. Diskusi Dewan Kepemimpinan Islamic Unity Center (DT PP Persis) dengan tema Ur 'Urgency of the Urgency of the Undang-Undang Penciptaan Ketenagakerjaan untuk Kemajuan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat mencakup pembicara ahli hukum Aay Muhammad Furkon dan Iqbal Hasanudin, selain Mufti sendiri.

Dalam diskusi yang juga dihadiri oleh Himpunan Mahasiswa (HIMA), Himpunan Mahasiswa (HIMI), Youth and Girls PERSIS, serta praktisi UMKM menyebutkan bahwa Hukum Omnibus adalah metode untuk mengintegrasikan hukum dan peraturan yang tumpang tindih di berbagai kementerian dan lembaga ke dalam satu.

‘’ Kami menganggap ini penting. Atau dengan kata lain, hukum yang menangani tumpang tindih seperti ini, sangat mendesak. Karena sejauh ini, banyak masalah timbul dari tumpang tindih. Birokrasi kami rumit, aturan yang tumpang tindih, potensi korupsi di mana-mana, jadi misalnya, banyak investor yang melarikan diri atau malas berinvestasi di sini, & # 39; & # 39; kata pria yang juga terdaftar sebagai dosen tetap di FISIP UNI Sunan Gunung Djati Bandung.

Proses RUU Cipta Karya dianggap telah melalui tahapan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang dan Peraturan.

‘’ Kami melihat bahwa isi RUU Ciptaker, yang antara lain menyediakan fasilitas untuk perizinan UMKM, sesuai dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Semakin relevan, karena Covid-19 ini banyak perusahaan yang hancur. Dan yang paling menderita adalah bisnis kecil, karena dana cadangan mereka juga kecil. Semoga undang-undang ini, jika kemudian disahkan, dapat membuka peluang seluas-luasnya bagi kebangkitan kembali bisnis kecil dan menengah, & # 39; & # 39; Aay Muhammad Furkon menjelaskan, dalam diskusi.

Baik Mufti, Aay dan Iqbal sepakat, kemudahan perizinan akan menumbuhkan wirausaha di berbagai lapisan masyarakat, sehingga mampu memberdayakan semua lapisan masyarakat.

‘’ Tentu saja, RUU ini harus didiskusikan dan dieksplorasi lagi. Ini adalah payung hukum yang akan menentukan nasib banyak pihak dan berlaku untuk waktu yang lama. Kami tidak bisa gegabah. Diskusi lebih lanjut diperlukan untuk memberikan masukan kepada Komite Kerja tentang RUU Pekerjaan sehingga RUU ini sesuai dengan semangat awal, & # 39; menyimpulkan Doktor Ilmu Politik di Universitas Indonesia.

Editor: Maji

__Terbit pada
30 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *