Mempertahankan Status WTP, Sekretaris Daerah Jawa Barat Meminta Semua Stakeholder Compact

"Jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencapai target, pendapat WTP untuk LKPD adalah yang kesembilan sejak 2011," kata Sekretaris Daerah Jawa Barat.

Viralmedia.Fun | BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 (LKPD).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan bahwa Jawa Barat seharusnya mempertahankan pendapat WTP yang telah dimenangkan delapan kali berturut-turut. Setiawan juga meminta agar semua pemangku kepentingan bersatu dan bekerja sama dalam ujian ini.

"Jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencapai target, maka opini WTP untuk LKPD adalah yang kesembilan sejak 2011," kata Setiawan setelah menghadiri pertemuan entri konferensi video dengan Badan Audit Perwakilan Provinsi Jawa Barat (BPK) di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Rabu (15/4/2020).

Selain itu, Setiawan mengatakan, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus mempersiapkan administrasi mereka dengan baik di tengah-tengah pandemi Covid-19 untuk mempertahankan pendapat WTP.

"Dan inspeksi (tahun fiskal) 2019 ini diharapkan agar Jawa Barat secara administratif dan fisik di lapangan semuanya akan berjalan dengan baik. Karena keberadaan BPK penting untuk koreksi dan umpan balik bagi kami. Kami menganggap BPK sebagai mitra sehingga pengembangan di Barat Jawa lebih baik, "katanya.

Dia juga menekankan, jika semua kegiatan dan anggaran dikelola dengan baik, maka layanan untuk masyarakat akan berjalan dengan baik. "Tidak hanya di Provinsi, tetapi juga Kabupaten / Kota yang menjadi ujung tombak pengabdian masyarakat. Jadi ini (inspeksi) adalah siklus yang harus dijaga, pemeriksaan jangan dianggap beban," katanya.

Adapun pertemuan entri dalam jaringan (online / online), Setiawan juga menjelaskan kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyerahkan audit LKPD lengkap tahun fiskal 2019 pada tanggal 20 Maret 2020 melalui email.

Sementara itu, file (hard copy) yang berisi surat pertanggungjawaban, surat peninjauan, hasil peninjauan, dan hal-hal lain yang diminta oleh BPK dikirim pada 8 April.

Setiawan juga memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat terbuka untuk berkoordinasi dan menjadi mitra bagi BPK dalam konteks audit keuangan di daerah. "Tentu saja, semoga teman-teman Kabupaten / Kota sama-sama mendukung (dari proses pemeriksaan BPK)," katanya.

Kepada Arman, Setiawan tidak lupa melaporkan kondisi Jawa Barat saat ini di tengah penyebaran Covid-19. Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya mencegah dampak pandemi ini agar tidak menyebar dan merawat pasien secara maksimal.

"Dalam anggaran 2020, kami dapat mengalihkan semua sumber daya (sumber) yang dapat kami alihkan ke Covid-19. Kami juga terus mendidik masyarakat untuk menjaga jarak dan tinggal di rumah. Selain itu kami menambahkan rumah sakit rujukan ke 105," dia berkata.

Dalam pertemuan awal, beberapa daerah di Jawa Barat juga melaporkan ke Perwakilan Jawa Barat BPK, termasuk Pemerintah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bogor, dan Kota Tasikmalaya.

Turut hadir untuk menemani Setiawan di Gedung Sate adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat Hening Widiatmoko dan Inspektur Daerah serta Bertindak. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Barat Ferry Sofwan Arif. ***

Editor: Muhammad Zein

__Terbit pada
15 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *