Larangan Pulang, Cukup Mudik Akan Diminta Kembali

Jakarta, Larangan pulang resmi dimulai hari ini. Langkah ini dilakukan untuk memutus rantai penularan virus Corona baru (COVID-19).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan sebagai bagian dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengumumkan bahwa larangan sementara atas penggunaan transportasi umum, kendaraan pribadi, dan sepeda motor untuk Hari Raya Idul Fitri 1441 H akan secara efektif diterapkan pada Jumat (24/4) pukul 00.00 WIB.

Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan larangan itu tidak berlaku untuk transportasi logistik, narkoba, petugas, pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah.

"Larangan tidak termasuk untuk pengangkutan logistik, obat-obatan, petugas, petugas pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah," kata Adita dalam sebuah pernyataan di Pusat Media untuk Satuan Tugas untuk Menangani Percepatan COVID-19, Badan Penanggulangan Bencana Nasional Graha ( BNPB), Jakarta, Kamis (13) / 4).

Larangan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengendalian Transportasi selama Idul Fitri 1441 H yang merupakan tindak lanjut dari rapat kabinet terbatas pada Selasa (21/4).

Peraturan tersebut menyatakan bahwa larangan itu diterapkan untuk penggunaan kendaraan umum, kendaraan pribadi dan sepeda motor dengan tujuan memasuki dan meninggalkan daerah itu dengan penerapan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB), zona merah, serta Jakarta, Bogor. , Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Larangan ini berlaku hingga 31 Mei 2020 untuk transportasi darat, 15 Juni 2020 untuk transportasi kereta api, 8 Juni 2020 untuk transportasi laut, dan 1 Juni 2020 untuk transportasi udara.

"Larangan ini dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan dinamika COVID-19," katanya.

Oleh karena itu, Pemerintah meminta masyarakat untuk mempersiapkan diri dan mematuhi peraturan yang melarang penggunaan kendaraan umum, kendaraan pribadi dan sepeda motor untuk mudik.

Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan telah dan akan berkoordinasi dengan semua pihak terkait seperti Kepolisian Nasional, Pemerintah Daerah, otoritas bandara, otoritas pelabuhan, dan operator kereta api mengenai penerapan peraturan ini.

"Mulai malam ini, semua elemen akan turun untuk menerapkan peraturan ini," pungkas Adita.

Reckless Going Home Akan Diminta Berbalik

Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan pelanggar larangan sementara pada penggunaan transportasi umum, kendaraan pribadi dan sepeda motor akan diminta untuk mengubah arah perjalanannya.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati

"Pada tahap awal, dari 24 April 2020 hingga 7 Mei 2020, pemerintah akan memprioritaskan pendekatan persuasif dengan mengarahkan pelanggar ke arah perjalanan mereka," kata Adita dalam sebuah pernyataan di Pusat Media untuk Satuan Tugas untuk Penanganan Percepatan COVID-19, Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Graha, Jakarta, Kamis (13/4).

Sedangkan pada tahap selanjutnya, yaitu 7 Mei 2020 hingga 31 Mei 2020, selain diminta berbalik, pelanggar juga akan diberi sanksi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku termasuk denda.

Dalam hal ini, larangan sementara atas penggunaan kendaraan umum, kendaraan pribadi dan sepeda motor untuk mudik tidak akan diikuti oleh penutupan jalan nasional atau jalan tol.

"Tidak ada penutupan jalan nasional dan jalan tol, tetapi isolasi dan pembatasan kendaraan yang mungkin lewat saja," kata Adita.

Peraturan larangan kendaraan tidak termasuk untuk mengangkut logistik, obat-obatan, petugas, pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah.

Larangan sementara diberlakukan pada kendaraan umum, kendaraan pribadi dan sepeda motor dengan tujuan memasuki dan meninggalkan daerah dengan penerapan pembatasan sosial skala besar (PSBB), zona merah, serta Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

"Tujuan dari larangan ini adalah untuk keamanan bersama untuk mencegah penyebaran COVID-19. Mari menegakkan aturan dengan tidak pulang dan bepergian selama pandemi COVID-19," tambah Adita.

Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengendalian Transportasi selama Idul Fitri Mudik 1441 H yang merupakan tindak lanjut dari rapat kabinet terbatas pada Selasa (21/4).(* Covid19.go.id)

__Terbit pada
23 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *