Kuota Bantuan dari Provinsi Terbatas, Apdesi Cianjur Prihatin Dengan Fluktuasi Tejadi

Gubernur mengeluarkan kebijakan terkait dampak wabah korona, yaitu pemberian bantuan kepada masyarakat. Namun kuota terbatas. Kepala desa bingung dan gelisah.


Viralmedia.Fun | CIANJUR – Data dari Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, jumlah orang miskin baru (Misbar) di Kabupaten Cianjur mencapai 200 ribu keluarga. Sementara bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terbatas pada kuota 99 ribu orang.

Kepala Desa Cirumput, Kecamatan Cugenang, Beni Irawan, mengatakan bahwa ketua RT dan RW di desanya mengeluhkan kurangnya bantuan yang diterima. Sementara orang-orang yang terkena dampak mendesak untuk masuk ke penerima bantuan.

"Jadi itu adalah dilema, diperintahkan oleh provinsi untuk mencatat data, sementara kuota ditentukan dan dibatasi. Desa saya hanya memiliki kuota 24 orang. Itu satu desa bukan satu RT atau satu RW," kata Beni, kepada wartawan, Kamis (16/4/2020).

Beni, yang juga Ketua Asosiasi Apdesi Kabupaten Cianjur, juga mengungkapkan bahwa banyak desa lain menerima kuota bantuan yang sangat minim. Bahkan, ada desa yang menerima bantuan dari provinsi hanya untuk 3-4 keluarga.

"Jadi jangan sampai mereka yang berada di tingkat bawah menjadi korban, dikhawatirkan nantinya, RT dan RW yang diserang dalam arti diprotes oleh warganya," jelasnya.

Dia berharap pemerintah provinsi dapat menambah kuota untuk orang miskin baru yang ekonominya dipengaruhi oleh Corona. "Jika Anda benar-benar ingin dicatat seluruhnya, seharusnya tidak ada batasan kuota, hanya sesuai dengan apa yang dibutuhkan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Ahmad Mutawali, mengatakan, jumlah orang miskin baru yang tercatat memang lebih dari 200 ribu keluarga. Sebanyak 103 ribu diusulkan untuk mendapatkan bantuan dari provinsi, sementara 100.000 keluarga lainnya akan dicari untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur.

"Data itu memang warga miskin baru di luar penerima PKH dan bantuan sosial lainnya," kata Mutawali.

Tetapi bahkan untuk bantuan provinsi, itu tidak ditampung, karena kuota yang diberikan hanya 99 ribu penerima manfaat.

"Kami sedang berkomunikasi apakah ada peningkatan atau tetap dengan kuota," katanya.

Jika angka itu tetap, lanjut Ahmad, orang miskin baru yang harus dimasukkan dalam kuota provinsi akan berusaha dimasukkan dalam penerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Namun, dia mengungkapkan, jika bantuan dari Pemerintah Kabupaten tidak akan sebesar bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang hanya merupakan kebutuhan pokok dengan nilai Rp. Itupun hanya diberikan sekali, dengan total anggaran Rp 20 miliar.

"Untuk menutup yang tidak diakomodasi oleh provinsi, mungkin dimasukkan dalam kuota untuk bantuan dari kabupaten. Meskipun tidak sama, diharapkan cukup untuk membantu orang-orang yang terkena dampak Covid-19," katanya. kata. ***

Editor: denkur

__Terbit pada
16 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *