KSPI Pastikan Akan Mengikuti Aturan Jarak Sosial di Demonstrasi 30 April. Inilah yang dia katakan


Viralmedia.Fun – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana untuk mengadakan demonstrasi untuk menolak RUU Omnibus law work (RUU) yang sedang bekerja pada 30 April 2020. KSPI memastikan bahwa ia akan terus mengikuti aturan sosial yang menjauhkan di tindakan.

"Dalam aksinya, para pekerja akan menjaga jarak dari para peserta, mengenakan topeng, dan membawa pembersih tangan," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam sebuah pernyataan tertulis, Kamis (16/4/2020).

Aksi ini direncanakan berlangsung di depan Parlemen Indonesia dan Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan akan melibatkan 50 ribu pekerja. Mereka tidak hanya menolak hukum omnibus dari RUU Cipta Karya, tetapi juga menuntut agar tidak ada PHK selama pandemi Corona.

"Tuntutan dalam tindakan ini adalah untuk menolak hukum omnibus dari RUU Penciptaan Kerja, menghentikan PHK, dan meninggalkan pekerja dengan upah penuh selama pandemi Corona," kata Said.

"Dengan asumsi yang sama, kami meminta agar aksi puluhan ribu pekerja pada 30 April juga harus diizinkan dan tidak terhalang," lanjutnya.

Selain itu, Tenaga Kerja Indonesia & # 39; Majelis (MPBI) menyesalkan sikap Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan pemerintah yang melanjutkan diskusi hukum omnibus tentang RUU Cipta Karya selama pandemi Corona. Dalam surat resmi MPBI kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), tertulis, MPBI akan mengadakan aksi nasional besar-besaran jika diskusi hukum omnibus berlanjut.

"Jika MPBI memegangnya, pasti aksinya akan sangat besar. Jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu," kata Presiden KSPSI Andi Gani.

"Kami terpaksa mengambil tindakan ini, karena ada tekanan yang sangat kuat dari anggota kami untuk segera mengadakan demonstrasi untuk menanggapi sikap DPR dan pemerintah yang terus membahas undang-undang omnibus," lanjutnya.


Andi mengatakan bahwa MBPI harus mengambil langkah tegas dalam menangani masalah hukum omnibus. Dia juga memberi pemerintah kesempatan untuk berdialog dengan pekerja terkait dengan undang-undang omnibus sebelum 30 April 2020.

"Sebagai forum gerakan, kami di MPBI harus segera menyatakan sikap kami dan mengambil langkah tegas untuk memilih tindakan. Masih ada waktu untuk dialog 7 hari sebelum tanggal 30 tidak ada tanggapan," katanya. (Detik.com/ artikel asli)

__Terbit pada
19 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *