Kriteria ini Pasien Dapat Mengklaim Biaya Perawatan Terkait dengan Virus Corona

Viralmedia.Fun – Kementerian Kesehatan (Kementerian Kesehatan) telah mengeluarkan surat edaran untuk mengubah biaya perawatan pasien terkait virus Corona (COVID-19). Pasien dengan status pemantauan (ODP), pasien yang dipantau (PDP), dan COVID-19 positif dapat mengklaim biaya perawatan.

Ketentuan-ketentuan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 / Menkes / 238/2020 tentang Pedoman Teknis Pengembalian Biaya Pengobatan Pasien Infeksi Emerging Tertentu untuk Rumah Sakit yang Mengatur Penyakit Virus Corona 2019 (COVID -19). Keputusan ini ditandatangani oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, Senin (6/4/2020).

Dalam Bab II Poin A dalam surat itu, ada tiga kriteria untuk pasien yang dapat mengklaim biaya perawatan terkait dengan COVID-19. Klaim dapat dibuat oleh ODP, PDP, dan pasien dikonfirmasi oleh COVID-19.

"Ya ada 3 kriteria untuk pasien yang dapat mengklaim biaya perawatan. Pertama, orang dalam pemantauan ODP. Yah, kami membaginya. ODP yang berusia di atas 60 tahun baik dengan atau tanpa komorbiditas atau komorbiditas atau penyakit lainnya. Kedua, ODP kurang dari 60 tahun. pendamping juga bisa. Kedua, pasien diawasi. Kemudian pasien ketiga positif dengan Covid atau dikonfirmasi oleh Covid-19, "jelas PR PR PBI, Dr. Halik Malik menjelaskan isi surat keputusan kepada AFP, Sabtu (18/4/2020).

Halik menambahkan, proses mengklaim biaya perawatan berlaku untuk semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 di Indonesia. Dia juga mengatakan pasien dalam tiga kategori ini, yang sudah membayar biaya rumah sakit, masih bisa mengajukan klaim untuk perawatan di rumah sakit.

"Termasuk mereka yang sudah membayar di rumah sakit, itu harus bisa diganti, rumah sakit nanti akan mengklaim kepada pemerintah ketika dana telah dicairkan, itu dapat dikumpulkan oleh pasien yang sudah dirawat dan menghabiskan biaya akan dibayar sejumlah biaya diverifikasi, "kata Halik.

Disebutkan dalam Poin B dan C dalam surat, layanan yang dapat diklaim adalah layanan rawat jalan dan rawat inap. Klaim biaya perawatan dapat diajukan di rumah sakit rujukan dan rumah sakit tertentu yang memberikan layanan kepada pasien COVID-19.

"Layanan pendanaan dalam layanan rawat jalan dan rawat inap termasuk administrasi layanan, akomodasi, kamar dan layanan di ruang gawat darurat, ruang rawat inap, ruang perawatan intensif, dan ruang isolasi, layanan dokter, tindakan kamar, penggunaan ventilator, bahan medis yang dapat dikonsumsi," diagnostik laboratorium dan pemeriksaan penunjang radiologis sesuai dengan indikasi medis, obat-obatan, peralatan medis termasuk penggunaan APD di ruangan, rujukan, mayat, dan layanan kesehatan lainnya sesuai dengan indikasi medis, "itu tertulis dalam dekrit.

Sementara itu, terkait dengan pasien dengan status asimptomatik (OTG), Kementerian Kesehatan menjelaskan mereka tidak memerlukan perawatan di rumah sakit. Menurutnya, pasien dengan status OTG perlu melakukan isolasi independen sehingga mereka tidak perlu mengklaim biaya perawatan apa pun.

"Sebenarnya ada ODP, PDP, ada juga konfirmasi. Jika OTG benar-benar memiliki virus yang merupakan pembawa tetapi tidak mendapat gejala, tidak ada rasa sakit, tidak ada demam, batuk tidak ada apa-apa, artinya pada saat itu ia perlu diperlakukan atau tidak? "Dia adalah isolasi independen, kan? Jika dia tidak dirawat, isolasi diri yang cukup tidak perlu diklaim, sehingga dalam Permenkes 238 itu dapat diklaim oleh ODP, PDP, dan konfirmasi, "jelas Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan Sundoyo ke AFP.

Lebih lanjut Sundoyo menjelaskan bahwa ODP dan PDP adalah orang yang telah melakukan kontak langsung dengan pasien dengan COVID-19 yang dikonfirmasi dan memiliki gejala. Sedangkan OTG adalah orang yang memiliki virus tetapi tidak memiliki gejala.

"Jika dia OTG tanpa gejala tidak perlu diobati maka disarankan untuk berada di rumah, kecuali dia sudah positif dan kemudian dia memang memiliki gejala demam seperti sesak berbeda, dia harus dirawat," kata Sundoyo.

"Jadi ini sebabnya OTG tidak secara eksplisit dinyatakan dalam pedoman teknis klaim karena OTG tanpa gejala. Misalnya, tanpa gejala, tidak mungkin baginya untuk diperlakukan dengan logika hukum, jadi ketika ia tidak perlu untuk dirawat, berarti tidak perlu mengklaim, "lanjutnya. com)

__Terbit pada
19 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *