Ketua Firdaus SMSI: Pemerintah Harus Mencatat Keberatan Dewan Pers

"Pemerintah dan DPR harus bisa menjadi panutan bagi masyarakat dalam hal upaya mencegah penyebaran Covid-19 dan tidak mengambil tindakan yang menyebabkan gejolak di masyarakat," kata M. Nuh


Viralmedia.Fun | JAKARTA- Pemerintah harus memperhatikan keberatan Dewan Pers, yang mewakili elemen pers dalam demokrasi, untuk menunda pembahasan RUU KUHP dalam rapat kerja di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

Demikian disampaikan oleh Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus dalam keterangan pers tertulisnya, Sabtu (18/4/2020)). SMSI adalah organisasi dari 600 perusahaan media online di Indonesia.

"Sikap SMSI jelas, mendukung apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh yang berorientasi pada kebebasan pers," kata Firdaus.

Seperti dilansir banyak media, di tengah pandemi global saat ini yang juga melanda Indonesia, Komisi III DPR RI dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna Laoly) memutuskan untuk melanjutkan diskusi, RUU KUHP KUHP) dalam rapat kerja, Rabu (4/4/2020).

Tidak hanya itu, pemerintah juga telah mengirimkan draft RUU Kerja ke Parlemen Indonesia.

Menanggapi hal ini, dalam sebuah pernyataan pers tertanggal 16 April 2020, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh mendesak Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah untuk menunda pembahasan berbagai rancangan undang-undang, termasuk KUHP dan RUU Penciptaan Karya, hingga kondisi lebih kondusif, sehingga implementasi proses legislasi dapat berjalan secara memadai, memadai dan mendapatkan legitimasi, saran, dan masukan maksimum dari masyarakat sipil dan komunitas pers.

Dewan Pers terus menghargai langkah pemerintah dalam mengatasi pandemi global Covid-19. Karenanya sangat penting bahwa perhatian semua pihak termasuk Parlemen Indonesia dicurahkan pada upaya kolektif untuk menangani pandemi dan dampaknya terhadap semua sektor dan aspek kehidupan masyarakat.

"Pemerintah dan Parlemen harus bisa menjadi panutan bagi masyarakat dalam hal upaya mencegah penyebaran Covid-19 dan tidak mengambil tindakan yang menyebabkan gejolak di masyarakat," kata M. Nuh dalam rilisnya.

Dewan Pers juga menolak pembahasan RUU KUHP terkait dengan pasal-pasal yang dapat mempengaruhi kebebasan pers termasuk Pasal 217-220 (Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden), Pasal 240 dan 241 (penghinaan terhadap Pemerintah), Artikel 262 dan 263 (penyiaran tipuan), Pasal 281 (gangguan dan penyesatan proses peradilan), Pasal 304-306 (tindak pidana terhadap agama), Pasal 353-354 (Penghinaan terhadap Kekuasaan Publik dan Lembaga Negara), Pasal 440 (pencemaran nama baik) , dan Pasal 446 (polusi orang mati) dan artikel lainnya (draft RUU KUHP 15 September 2019).

Dewan pers juga menolak diskusi tentang RUU Ketenagakerjaan, khususnya upaya untuk mengubah Pasal 11 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Fokus Melawan Covid-19

Ketua SMSI, Firdaus menyampaikan permintaan kepada pemerintah dan Parlemen untuk dapat menahan diri, dan dapat bersama-sama fokus pada pertempuran Covid-19.

"Karena tidak ada ahli yang bisa menjamin bahwa covid-19 hanya akan menyerang dalam satu gelombang serangan. Mungkin 2, 3 gelombang atau bahkan lebih?," Kata Firdaus.

Firdaus mengundang untuk memikirkan kembali apakah strategi pemerintah dalam memerangi Covid-19 tepat? Jangan sampai pemerintah meragukan kebijakan tersebut.

"Jika itu benar, mengapa kita tidak bergerak bersama untuk membangun kekebalan kawanan, karena jika kekebalan kawanan telah dibangun, kemungkinan epidemi ini akan berakhir," katanya lagi.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa Covid-19 adalah pandemi global
pada hari Rabu, 11 Maret. Hingga 15 April 2020 WHO mencatat 213 negara atau wilayah yang dikonfirmasi memiliki kasus ini.

Editor:Maji

__Terbit pada
18 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *