Ketentuan Ini Bisa Mendapat Rp. 600.000 Per Bulan dari Jokowi | Viralmedia.Fun

title=Jokowi/
Presiden Jokowi (Foto: Setkab)

Jakarta, Viralmedia.Fun – Di tengah masa-masa sulit seperti sekarang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memberikan bantuan tunai langsung (BLT) kepada masyarakat miskin sebesar Rp 600.000 per bulan. Distribusi BLT diberikan selama tiga bulan dari April hingga Juni.

Namun, bantuan ini hanya untuk orang miskin yang tinggal di luar Jabodetabek. Sementara bagi warga kurang mampu di Jabodetabek, mereka akan mendapatkan paket belanjaan dengan nilai yang sama.

"Syarat bagi penerima adalah keluarga miskin yang tidak termasuk dalam penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tidak mendapatkan sembilan makanan dasar dan kartu pra-kerja," tulis Kementerian Keuangan di halaman resminya, Rabu 4/29/2020).

Penerima BLT didasarkan pada Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS). Ketentuan mengenai mekanisme pengumpulan data, penentuan data penerima, dan pelaksanaan BLT desa dilakukan sesuai dengan ketentuan Menteri Desa PDTT.

BLT dianggarkan di Desa APB maksimal 35 persen dari dana desa atau lebih dengan persetujuan pemerintah kabupaten / kota. Distribusi dana desa juga difasilitasi melalui penyederhanaan dokumen dan distribusi yang diupayakan menjadi lebih cepat.

Kepala desa adalah pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan, distribusi, dan akuntabilitas BLT Desa. Dana desa BLT adalah program prioritas yang harus dianggarkan oleh pemerintah desa.

Jika pemerintah desa tidak menganggarkan BLT untuk dana desa, pemerintah desa akan dikenakan sanksi mulai dari pengurangan 50 persen untuk distribusi tahap selanjutnya dari Dana Desa hingga penghentian distribusi dana desa fase III.

Bantuan dan pengawasan pemanfaatan Dana Desa BLT dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sedang melakukan evaluasi terhadap implementasi bantuan sosial tambahan atau bantuan sosial yang nilainya mencapai lebih dari Rp 52 triliun.

"Pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah akan terus meningkatkan dan menyempurnakan program bantuan sosial dalam hal target penerima, data, jumlah dan metode distribusi, akuntabilitas, dan transparansi bantuan," jelas Sri Mulyani. (Albar)

__Terbit pada
29 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *