Kemenparekraf Mengembangkan Program Independen untuk UKM Pariwisata

Kemenparekraf

* Salah satu pelaku UKMK selama periode Pandemi Covid-19. (Foto: Doc Kemenparekraf)

Jakarta, Viralmedia.FunKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) akan terus mengembangkan program independen untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sebelumnya Kemenparekraf telah meluncurkan program untuk memberdayakan pelaku UKM Parekraf, termasuk melalui kampanye nasional #MerkerMassKain, #MelakanLaukSiapSaji, dan gerakan #SatuDalamKopi yang bertujuan menggerakkan ekonomi dalam dampak Covid-19.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio mengatakan, Kemenparekraf juga akan meningkatkan pelatihan online untuk peningkatan dan pelatihan ulang pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif termasuk UMKM.

"Melalui program-program ini diharapkan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif akan lebih kompetitif dan siap untuk bangkit bersama ketika pandemi ini berlalu," kata Wishnutama dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (30/4/2020).

Presiden Joko Widodo dalam pertemuan terbatas melalui teleconference dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (29/4) mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan lima skema perlindungan ekonomi dan pemulihan untuk sektor UMKM. Termasuk program khusus untuk pebisnis ultra-mikro yang diharapkan dapat membuat mereka mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19.

"Ada lima skema utama dalam program perlindungan dan pemulihan ekonomi, terutama di sektor usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk program khusus untuk bisnis ultra mikro dan bisnis mikro yang belum berhubungan dan tidak terjangkau oleh lembaga keuangan atau bank , "kata Presiden Joko Widodo.

Skema pertama ditujukan untuk operator bisnis kecil dan menengah yang dikategorikan miskin dan rentan terkena dampak Covid-19.

Skema kedua adalah insentif perpajakan yang berlaku untuk UKM dengan omzet di bawah Rp. 4,8 miliar per tahun. Terhadap mereka, pemerintah telah mengurangi tingkat PPh final dari 0,5 persen menjadi 0 persen selama enam bulan mulai dari April hingga September 2020.

Skema ketiga adalah relaksasi dan restrukturisasi pinjaman UMKM. Skema ini mencakup keterlambatan cicilan dan subsidi bunga untuk penerima KUR, UMi, Mekaar PNM, LPDB, kepada penerima bantuan modal dari beberapa kementerian.

Skema keempat, pemerintah akan memaksakan ekspansi pembiayaan untuk UMKM dalam bentuk stimulus untuk bantuan modal kerja. Hingga saat ini sudah ada 41 juta pelaku UMKM yang terhubung dengan lembaga keuangan dan bank. Namun, masih ada 23 juta pelaku UMKM yang belum pernah menerima pendanaan dari lembaga keuangan atau sistem perbankan.

Skema kelima, pemerintah melalui kementerian, lembaga milik negara, dan pemerintah daerah akan bertindak sebagai penyangga dalam ekosistem UMKM, terutama dalam tahap pemulihan bisnis dan konsolidasi setelah pandemi Covid-19. (POY)

__Terbit pada
30 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *