Kalimat Kematian Menunggu Penerima Biaya Proyek Covid-19 di Bolmut

BOLMUT, Viralmedia.Fun – Sejak Maret 2020, Covid-19 (Penyakit Virus Corona) telah menjadi momok yang menakutkan bagi negara dan wilayah di Indonesia. Bayangkan, pandemi ini tidak hanya menyerang sektor kesehatan publik, tetapi juga membunuh sendi-sendi ekonomi.

Aktivitas ekonomi lumpuh, belum lagi negara ini terpaksa menuangkan dana untuk menghadapi virus mematikan ini. Bahkan dengan wilayah itu, pos-pos anggaran terpaksa berfungsi untuk memblokir atau mengusir virus yang berasal dari Kota Wuhan, Cina.

Tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmut) Utara, Pemerintah Daerah akhirnya menggelontorkan anggaran Rp 29 miliar. Anggaran ini diambil dari Anggaran Daerah Bolmut (APBD) pada tahun 2020 yang ditujukan untuk pengadaan peralatan medis yang dibutuhkan untuk menangani Covid-19 di daerah.

"Berdasarkan informasi yang saya peroleh, alokasi anggaran ini khusus untuk pengadaan peralatan medis pelindung yang tersedia di Dinas Kesehatan Bolmut dan pembangunan jalan dan ruang isolasi permanen di Rumah Sakit Regional Bolmut," Christoffel Buhang S.SOs, salah satu pengamat Bolmut, mengatakan pada hari Selasa. (28/4/2020)

Terkait hal ini, ia berharap penunjukan pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19 benar-benar dijaga dengan baik oleh berbagai pihak seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, LSM dan Personil Pers, sehingga implementasinya dapat dilakukan secara transparan dan dimanfaatkan sesuai rencana.

"Kami menganggap pengadaan barang dan jasa yang menangani Covid-19 rentan terhadap kegiatan yang dapat melanggar hukum seperti menerima biaya proyek dari pihak ketiga kepada pemilik program untuk meluncurkan rencana mereka untuk mendapatkan pekerjaan," kata Buhang.

Menurutnya, jika ada anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak bermoral dalam lingkup Pemerintah Daerah Bolmut yang terbukti sengaja memainkan praktik ilegal, konsekuensinya harus dihukum mati atau setidaknya dipenjara seumur hidup.

"Kenapa begitu, kami harap begitu, karena di tengah kesulitan bencana kesehatan ini, diduga masih ada individu yang berani mencari untung melalui pengadaan anggaran Covid-19," kata mantan Ketua Umum Presidium Ekspansi Bolmut.

Secara terpisah, Kepala Kantor Kejaksaan Negeri Bolmut, Moch Riza Wisnu Wardhana, SH, M.Hum, ketika dimintai tanggapan, mengatakan jika pihaknya siap untuk mengawasi pelanggaran hukum yang terjadi di Kabupaten Bolmut, khususnya tentang penanganan anggaran Covid-19.

"Jika terbukti telah menerima bayaran proyek untuk pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19 di Kabupaten Bolmut, kami siap melakukan pendampingan hukum sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu hukuman mati," kata Wisnu. (*** Chan)

__Terbit pada
28 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *