Jokowi Meminta Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk Menegur Daerah yang Belum Mengalokasikan Ulang Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Jokowi

* Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Istimewa)

Jakarta, Viralmedia.Fun – Joko Widodo (Jokowi) telah mengamati bahwa ada sejumlah daerah yang belum memfokuskan kembali dan merealokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

Meskipun masalah tersebut telah diinstruksikan oleh Presiden untuk menanggapi situasi yang disebabkan oleh penyebaran jenis virus korona baru yang telah menjadi pandemi global.

Untuk alasan ini, Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri (Menteri Dalam Negeri) dan Menteri Keuangan (Menteri Keuangan) untuk menegur daerah-daerah yang belum merealokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

"Ini saya minta Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan agar mereka ditegur," katanya saat memimpin rapat kabinet paripurna melalui teleconference dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/4/2020).

Dia mencatat, setidaknya ada 103 daerah yang belum merealokasi dan menganggarkan jaring pengaman sosial dalam APBD mereka. Ada juga 140 daerah yang diketahui tidak mengantisipasi dampak ekonomi yang akan ditimbulkan. Bahkan, ada 34 daerah yang belum menyerahkan data anggaran untuk penanganan Covid-19.

"Itu artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respons dan tidak ada perasaan dalam situasi abnormal ini," kata orang nomor satu di Indonesia itu.

Dengan cara ini, Presiden kembali meminta Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk membuat pedoman bagi daerah dalam memfokuskan kembali dan merealokasi anggaran dan kegiatan sehingga pemerintah pusat dan daerah memiliki visi dan prioritas yang sama untuk mengatasi penyebaran Covid- 19.

"Pangkas pengeluaran yang bukan prioritas, potong rencana belanja yang tidak mendesak seperti perjalanan bisnis, rapat, dan pengeluaran lain yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat," katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta juga menekankan stafnya, baik di tingkat pusat dan daerah, untuk memanfaatkan semua kekuatan dan upaya mereka dalam menangani Covid-19 di sektor kesehatan dan untuk menangani dampak sosial dan ekonomi.

Tiga prioritas yang harus menjadi pedoman bagi pusat dan daerah dalam hal ini adalah menangani dan mencegah penyebaran Covid-19 yang luas, menyiapkan jaring pengaman sosial (bantuan sosial), dan mempersiapkan stimulus ekonomi untuk UKM dan pekerja informal yang terkena dampak Covid- 19. (POY)

__Terbit pada
14 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *