Jika ibadah haji 2020 dibatalkan, bagaimana dengan ibadah haji yang dibayar penuh? | Viralmedia.Fun

Jakarta, Viralmedia.Fun – Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR membahas skenario penyelenggaraan ziarah di tengah pandemi Covid-19. Ada tiga skema yang muncul, ziarah berlanjut seperti biasa, berjalan dengan batasan kuota, dan dibatalkan.

Hingga 16 April 2020, 79,31% calon jemaah haji reguler dan 69,13% jamaah haji khusus yang telah membayar Biaya Perjalanan Haji 1441H / 2020M. Jadi, jika ternyata ziarah dibatalkan, bagaimana dana pembayaran akan dilanjutkan?

Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Dengar Pendapat yang berlangsung pada hari Rabu, 15 April 2020, sepakat bahwa setoran Calon Peziarah yang dibayar dapat dikembalikan kepada para peziarah yang telah melunasi Bipih.

"Berkenaan dengan para peziarah yang menarik deposit dibayar mereka, mereka akan berhak untuk melunasi di tahun berikutnya," kata salah satu kesimpulan dari pertemuan tersebut.

Hal yang sama berlaku untuk calon Peziarah Khusus. Mereka dapat mengajukan pengembalian setoran yang dibayarkan melalui PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) tempat mereka mendaftar.

Direktur Jenderal Manajemen Haji dan Umrah Nizar mengakui bahwa ia telah menyiapkan skenario untuk mengembalikan uang jamaah & # 39; pembayaran jika ziarah 1441H dibatalkan. Namun, Nizar menggarisbawahi bahwa hanya biaya pembayaran yang dikembalikan, bukan setoran awal. Kecuali jika para peziarah yang bersangkutan bermaksud untuk membatalkan rencana ziarah mereka.

Mengenai haji reguler, kata Nizar, ada dua opsi yang disiapkan. Pertama, dana dikembalikan ke para peziarah yang menyerahkannya. Caranya, jamaah datang ke Kementerian Agama di Kabupaten / Kota untuk mengajukan pengembalian uang pembayaran kembali. Kementerian Agama akan memasukkan data pengiriman ke Siskohat.

Selanjutnya, Subdit Registrasi memverifikasi pengajuan dan menyetujui pembayaran biaya pembayaran. Direktur Jenderal PHU kemudian menyerahkan kepada BPKH daftar peziarah yang meminta pengembalian dana. BPKH mengembalikan uang akun haji.

"Status di Siskohat untuk peziarah yang mengajukan pengembalian belum dilunasi. Tahun depan, kita harus melunasi lagi setelah Bipih ditetapkan," jelas Nizar di Jakarta, Jumat (17/4).

"Untuk jamaah yang tidak memungut biaya pembayaran, itu dicatat di Siskohat sebagai pilot dilunasi. Tahun depan, jika Bipih sama, tidak perlu membayar pembayaran. Jika Bipih lebih besar tahun depan, para peziarah akan hanya membayar selisihnya, "sambungnya.

Kedua, biaya pembayaran dikembalikan ke semua peziarah, apakah mereka berlaku atau tidak. Prosesnya, Direktorat Jenderal PHU segera mengajukan pengembalian uang untuk membayar semua peziarah ke BPKH, dan mengubah status peziarah di Siskohat menjadi tidak terbayar.

"Berdasarkan pengajuan Direktorat Jenderal PHU, BPKH mengembalikan biaya pembayaran ke rekening jamaah," kata Nizar.

Untuk ibadah haji khusus, kata Nizar, Direktorat Jenderal PHU cenderung menjadi pilihan pertama, yaitu: penyerahan retur dari jemaah haji. Prosesnya, peziarah yang akan meminta pengembalian pembayaran Bipih, membuat surat ke PIHK dengan memasukkan nomor rekeningnya. PIHK kemudian membuat surat pengantar untuk mengembalikan pembayaran Bipih ke Kementerian Agama bersama dengan nomor rekening para peziarah kepada siapa transfer dilakukan. Kemudian, Kementerian Agama menyerahkan surat pengantar pengembalian pembayaran Bipih ke BPKH.

"BPKH kemudian transfer ke rekening ziarah," katanya.

__Terbit pada
18 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *