Jika Dibatalkan, Biaya Haji 1441H akan Dikembalikan

Pelunasan Haji 1441H / 2020M Biaya Perjalanan Haji (Bipih) terus berlanjut meskipun ada keputusan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait pelaksanaan haji tahun ini.


| BANDUNG – Nasib implementasi ini memang masih menunggu keputusan resmi, apakah masih dilaksanakan atau dihentikan karena epidemi pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia.

Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumentasi Haji Jawa Barat Kementerian Agama Kementerian Agama, H. Gatot Fajar Arifianto, menjelaskan bahwa jemaah haji Jawa Barat kini telah mencapai 31.726 dari 37.988 total kuota jemaah haji, atau 84 persen.

"Berdasarkan dengar pendapat antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan Komisi VIII DPR beberapa waktu lalu, disepakati bahwa setoran calon jamaah yang dibayar dapat dikembalikan kepada jamaah haji yang telah melunasi Bipih. Selain itu, jamaah yang bersangkutan akan berhak dilunasi tahun berikutnya, "kata Gatot, Senin (20/4/2020).

Gatot mengatakan, hal yang sama juga berlaku untuk calon jemaah haji khusus. Mereka dapat mengajukan pengembalian setoran yang dibayarkan melalui PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) tempat mereka mendaftar.

Sementara itu Direktur Jenderal Manajemen Haji dan Umrah Kementerian Agama, Prof. Dr. H. Nizar Ali mengklaim telah menyiapkan skenario untuk mengembalikan jemaah haji untuk melunasi haji jika 1441H dibatalkan.

Namun, Nizar menggarisbawahi bahwa hanya biaya pembayaran yang dikembalikan, bukan setoran awal. Kecuali jika para peziarah yang bersangkutan bermaksud untuk membatalkan rencana ziarah mereka.

Mengenai haji reguler, kata Nizar, ada dua opsi yang disiapkan. Pertama, dana dikembalikan ke para peziarah yang menyerahkannya. Caranya adalah, jamaah datang ke Kabupaten / Kota Kankemenag / Kabupaten untuk mengajukan pengembalian uang pelunupaek

Kementerian Agama akan memasukkan data pengiriman ke Siskohat. Selanjutnya, Subdit Registrasi memverifikasi pengajuan dan menyetujui pembayaran biaya pembayaran. Direktur Jenderal PHU kemudian menyerahkan kepada BPKH daftar peziarah yang meminta pengembalian dana. BPKH mengembalikan uang akun haji.

"Status di Siskohat untuk peziarah yang mengajukan pengembalian belum terbayar. Tahun depan, kita harus melunasi lagi setelah Bipih ditetapkan," jelas Nizar dalam rilisnya.

"Untuk jamaah yang tidak memungut biaya pembayaran, itu dicatat di Siskohat sebagai pilot dilunasi. Tahun depan, jika Bipih sama, tidak perlu membayar pembayaran. Jika Bipih lebih besar tahun depan, jamaah haji akan hanya membayar selisihnya, "sambungnya.

Kedua, biaya pembayaran dikembalikan ke semua peziarah, apakah mereka berlaku atau tidak. Prosesnya, Direktorat Jenderal PHU segera mengajukan pengembalian uang untuk pembayaran semua peziarah ke BPKH, dan mengubah status peziarah di Siskohat menjadi tidak diselesaikan.

"Berdasarkan pengajuan Direktorat Jenderal PHU, BPKH mengembalikan biaya pembayaran ke rekening jamaah," kata Nizar.

Untuk ziarah khusus, kata Nizar, Direktorat Jenderal PHU cenderung menjadi pilihan pertama, yaitu penyerahan pengembalian dari jamaah haji. Prosesnya, peziarah yang akan meminta pengembalian pembayaran Bipih, membuat surat ke PIHK dengan memasukkan nomor rekeningnya. PIHK kemudian membuat surat pengajuan untuk mengembalikan pembayaran Bipih ke Kementerian Agama dan jumlah akun peziarah tempat transfer dilakukan. Kemudian, Kementerian Agama menyerahkan surat pengantar pengembalian pembayaran Bipih ke BPKH.

"BPKH kemudian transfer ke akun peziarah," katanya. ***

Editor: denkur

__Terbit pada
20 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *