Ini adalah Sektor Barang dan Jasa yang Dibebaskan dari Pajak oleh Pemerintah

Ini

* Menteri Keuangan. (Foto: Kuswanaji)

Jakarta, Viralmedia.Fun – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk mempercepat pencegahan wabah COVID-19.

PPN dikecualikan untuk barang yang diperlukan untuk menangani wabah COVID-19 seperti obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan deteksi, peralatan pelindung pribadi seperti APD, peralatan untuk perawatan pasien, dan peralatan pendukung lainnya.

Sedangkan di sektor jasa, pemerintah juga memberikan pengecualian PPN untuk layanan yang diperlukan dalam konteks penanganan wabah COVID-19 seperti layanan konstruksi, layanan konsultasi, teknik, dan manajemen, layanan sewa, dan layanan pendukung lainnya.

Fasilitas pembebasan PPN sesuai dengan data dari Kementerian Keuangan, Senin (13/4/2020) yang diberikan kepada lembaga atau lembaga pemerintah, rumah sakit rujukan, dan pihak lain yang ditunjuk untuk membantu menangani wabah COVID-19.

Pemerintah juga memberikan pengecualian untuk Impor Pasal 22 dan Pasal 22 PPh untuk impor dan pembelian barang sebagaimana disebutkan di atas oleh lembaga atau lembaga pemerintah, rumah sakit rujukan, dan pihak lain yang ditunjuk untuk membantu menangani wabah COVID-19.

Kemudian, pembebasan dari Pasal 22 tentang penjualan barang sebagaimana disebutkan di atas dilakukan oleh penjual yang bertransaksi dengan lembaga atau lembaga pemerintah, rumah sakit rujukan, dan pihak lain yang ditunjuk untuk membantu menangani wabah COVID-19.

Lebih jauh, pembebasan Pasal 21 untuk pendapatan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri (WP OP DN) sebagai imbalan yang diberikan oleh lembaga atau lembaga pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk untuk layanan yang diperlukan dalam konteks penanganan wabah COVID-19.

Kemudian, pembebasan Pasal 23 untuk pendapatan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri perusahaan (WP Agency DN) dan bentuk usaha tetap (BUT) sebagai imbalan yang diberikan oleh lembaga atau lembaga pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk untuk teknis, layanan manajemen, atau layanan lain yang diperlukan dalam proses penanganan wabah COVID-19.

Pengajuan sertifikat gratis untuk pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 diajukan kepada kepala kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar melalui email resmi kantor pelayanan pajak yang bersangkutan. Sementara pembebasan Impor Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak memerlukan sertifikat gratis.

Pajak pertambahan nilai dan insentif pajak penghasilan diberikan untuk periode pajak April 2020 hingga September 2020. (Albar)

__Terbit pada
13 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *