Ini adalah sanksi untuk ASN yang mengabaikan Ketentuan tentang Larangan Pulang ke Rumah

Ini

* Ilustrasi ASN. (Foto: Inews)

Jakarta, Viralmedia.Fun – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 11 / SE / IV / 2020 Tentang Pedoman Hukuman Disiplin untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan kegiatan perjalanan di luar kawasan atau kegiatan mudik selama kesehatan masyarakat Virus Corona keadaan darurat. Penyakit 2019 (Covid-19).

Surat Edaran BKN dikeluarkan untuk menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penentuan Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan penerbitan Menteri Reformasi Administrasi dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Batasan Kegiatan Perjalanan Di Luar Wilayah dan / atau Mudik dan / atau Cuti Kegiatan untuk ASN dalam Pencegahan Covid-19 Spread.

Plt. Karo Humas BKN Paryono mengatakan tujuan penerbitan SE Kepala BKN adalah sebagai pedoman bagi lembaga pemerintah dalam menjatuhkan hukuman disiplin bagi ASN yang bepergian ke luar wilayah dan / atau pulang.

"Untuk meningkatkan disiplin ASN selama Covid-19 Emergency Health Emergency," kata Paryono dikutip dari web setkab.go.ig, Senin (27/4/2020).

Melalui SE, ia menekankan kepada semua instansi pusat dan daerah PPK yang diminta untuk melakukan pemantauan atau pengawasan kegiatan ASN, terutama yang berkaitan dengan pergerakan atau kegiatan perjalanan di luar kawasan atau kegiatan mudik.

"Meminta PPK untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN, yang terus melakukan perjalanan ke luar wilayah atau pulang," katanya.

Dengan adanya SE Nomor 11 / SE / IV / 2020 itu memfasilitasi PPK dalam melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi disipliner.

Jenis-jenis pelanggaran disiplin dalam bentuk aktivitas perjalanan di luar wilayah atau kegiatan mudik dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

Sebuah. Kategori I, yaitu ASN yang bepergian ke luar kawasan dan / atau kegiatan mudik mulai 30 Maret 2020 atau setelah dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Reformasi Administrasi dan Reformasi Birokrasi No. 36 tahun 2020 tentang Batasan Kegiatan Perjalanan ke Luar Wilayah dan / atau Kegiatan Mudik untuk Aparatur Sipil Negara dalam Mencegah Distribusi Covid-19;

b. Kategori II, yaitu ASN yang bepergian ke luar kawasan dan / atau kegiatan mudik per 6 April 2020 atau ketika Menteri Reformasi Administrasi dan Surat Edaran Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 dikeluarkan tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Reformasi Administrasi dan Reformasi Birokrasi No. 36 tahun 2020 tentang Batasan Kegiatan Perjalanan di Luar Wilayah dan / atau Kegiatan Mudik untuk Aparatur Sipil Negara dalam Mencegah Distribusi Covid-19;

c. Kategori III, yaitu ASN yang bepergian ke luar kawasan dan / atau kegiatan mudik dimulai pada 9 April 2020 atau ketika Menteri Reformasi Administratif dan Surat Edaran Reformasi Birokrasi No. 46 Tahun 2020 tentang Batasan Perjalanan ke Luar Wilayah dan / atau Mudik dan / atau Cuti Kegiatan untuk Aparatur Sipil Negara dalam Mencegah Distribusi Covid-19.

Dengan cara ini, Paryono mengimbau agar ASN tidak melakukan kegiatan kepulangan untuk Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Reformasi Administrasi dan Reformasi Birokrasi No. 36 tahun 2020.

"Kemudian dianggap berdampak atau berdampak pada unit kerja sehingga dapat dihukum disiplin ringan," katanya.

Selain itu, dengan ditetapkannya larangan kegiatan bepergian ke luar wilayah atau kegiatan kepulangan untuk ASN sebagaimana dimaksud dalam SE, dianggap memiliki dampak atau dampak pada lembaga atau pemerintah atau negara sehingga dapat dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat.

Prosedur untuk memaksakan tindakan disipliner dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Instansi kepegawaian pemerintah pusat dan daerah diminta untuk memasukkan data hukuman disipliner pada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disipliner terhadap larangan bepergian ke luar wilayah atau kegiatan mudik untuk ASN selama Covid-19 darurat kesehatan masyarakat dalam aplikasi SAPK di alamat web SAPK di alamat web https : / /sapk.bkn.go.id.

"Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 24 April 2020, hingga akhir Darurat Kesehatan Masyarakat Penyakit Virus 2019 (Covid-19) yang didirikan oleh Pemerintah," pungkas Paryono. (POY)

__Terbit pada
27 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *