Ini adalah Konten Lengkap dari Menteri Transportasi mengenai Pengendalian Transportasi selama Pandemi Korona


Viralmedia.Fun – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi mengeluarkan peraturan untuk pengendalian transportasi selama wabah virus Corona. Di bawah peraturan ini sepeda motor pribadi, ojek pangkalan dan ojek online diperbolehkan untuk mengangkut penumpang selama implementasi Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB), tetapi harus mengikuti protokol kesehatan.

"Ya, dengan ketentuan yang sudah ditetapkan di sana. Semua ojek motor, ada ojek motor dan kepentingan pribadi, jadi ada kata-kata layanan publik dan swasta yang bisa mengangkut penumpang. Ada syarat," kata juru bicara berbicara di Kementerian Perhubungan Adita Irawati saat dihubungi, Sabtu (11/4/2020).


Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permen) No. 18 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi untuk mencegah Penyebaran Corona atau COVID-19. Peraturan tersebut ditetapkan pada 9 April 2020 oleh Menteri Transportasi Antar Ad Luhut Binsar Pandjaitan.


Adita mengatakan bahwa sepeda motor dapat membawa penumpang dalam situasi yang mendesak dan untuk melayani masyarakat. Aturan juga berlaku untuk ojek online dan ojek.

"Itu mungkin saja, jadi istilahnya dalam kondisi tertentu agar bisa melayaninya dan termasuk dalam kategori sepeda motor. Jadi semua ojek baik online maupun tidak online dalam kondisi seperti itu masih diperbolehkan," katanya.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan juga menetapkan pedoman teknis untuk implementasi mudik. Di mana transportasi mudik dibatasi maksimum 50% dari penumpang kapasitas tempat duduk.

"Antar-kursi terbatas pada jarak satu meter dan kapasitas penumpang yang dapat diizinkan untuk naik angkutan umum adalah maksimum 50% dari total kapasitas kursi yang tersedia di kendaraan," demikian bacaan pedoman teknis untuk kembali ke 2020 di Permenhub. .


Berikut ini adalah isi Permenhub nomor 18 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi untuk Mencegah penyebaran COVID-19:

PERATURAN MENTERI TRANSPORTASI REPUBLIK INDONESIA,

PM NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG


KONTROL TRANSPORTASI DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN PENYAKIT CORONA VIRUS 2019 (COVlD-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TRANSPORTASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
Sebuah. bahwa Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) Status Darurat Kesehatan Masyarakat di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Percepatan Kesehatan Masyarakat Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-I9) dan menempatkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar untuk Mempercepat Penanganan Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19);

b. itu untuk menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Diperlukan untuk membatasi moda transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman untuk Batasan Sosial berskala Besan dalam Konteks Percepatan Pengelolaan Penyakit Virus Corona (COVID-19);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengendalian Pengangkutan dalam Konteks Pencegahan Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19);

Mengingat:
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Batas Sosial Skala Besar dalam Konteks Penanganan Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 6478);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Presiden No. 103/2015 tentang Badan Manajemen Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang
dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perhubungan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1555);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Skala Besar dalam Konteks Percepatan Penanganan Penyakit Virus Corona (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI TRANSPORTASI TENTANG PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM PENCEGAHAN SPREAD PENYAKIT CORONA VIRUS 2019 (COVID-19).

BABI
PERSYARATAN UMUM
Artikel 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Kontrol Transportasi dalam Konteks Mencegah Penyebaran Penyakit Virus Korona 2019 (COVID-19) adalah kontrol dalam bentuk pembatasan moda transportasi.
2. Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan warga tertentu di daerah yang diduga terinfeksi Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-I9 ).
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Seksi 2
Pengendalian Transportasi untuk Pencegahan Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) Pencegahan dilakukan melalui:
Sebuah. kontrol transportasi untuk semua wilayah;
b. kontrol transportasi di area yang ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Skala Besar; dan
c. kontrol transportasi untuk kegiatan mudik pada tahun 2020.


BAB II
KONTROL TRANSPORTASI SEMUA WILAYAH

Bagian satu
Umum

Pasal 3
Pengendalian transportasi untuk seluruh area sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan pada transportasi yang mengangkut penumpang dan logistik / barang.

Bagian kedua
Kontrol Transportasi Penumpang

Pasal 4
Pengendalian transportasi yang mengangkut penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan ketika:
Sebuah. persiapan perjalanan;
b. selama perjalanan; dan
c. sampai tujuan atau kedatangan.

Pasal 5
(1) Kontrol transportasi saat mempersiapkan perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh:
Sebuah. calon penumpang;
b. operator fasilitas transportasi; dan
c. operator infrastruktur transportasi.

(2) Calon penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus:
Sebuah. mengenakan topeng dan menyiapkan peralatan medis yang dibutuhkan;
b. patuh dan pertahankan jarak fisik (jarak fisik);
c. mematuhi prosedur yang diarahkan oleh petugas; dan
d. memprioritaskan pendaftaran online (check-in online) untuk penumpang transportasi yang menggunakan sistem registrasi online (check-in online).

(3) Operator sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
Sebuah. menjual tiket secara online dan menjamin penerapan jarak fisik;
b. mensterilkan fasilitas transportasi dengan menyemprotkan desinfektan, menerapkan jarak fisik di setiap fasilitas transportasi, dan menyediakan peralatan pemeriksaan kesehatan;
c. memastikan bahwa semua personel fasilitas transportasi dinyatakan sehat oleh otoritas kesehatan atau dokter yang berwenang, menyediakan personel fasilitas transportasi untuk perjalanan jarak jauh, dan menyediakan peralatan medis untuk personel fasilitas transportasi setidaknya dalam bentuk masker, sarung tangan dan pembersih tangan; dan
d. untuk transportasi bus, membesarkan penumpang di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(4) Operator infrastruktur transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus:
Sebuah. menjamin penerapan protokol kesehatan dalam bentuk sterilisasi rutin melalui penyemprotan desinfektan dan menjaga jarak fisik;
b. menyiapkan cuci tangan atau pembersih tangan di pintu masuk infrastruktur transportasi;
c. memastikan bahwa semua petugas kesehatan dalam keadaan sehat dan memakai peralatan kesehatan pribadi dalam bentuk masker dan sarung tangan untuk petugas kesehatan;
d. melakukan pemeriksaan suhu tubuh penumpang sesuai dengan protokol kesehatan dan dalam hal pemeriksaan menunjukkan suhu tubuh terendah 38 ° C (tiga puluh delapan derajat Celcius), penumpang ditolak untuk diangkut dan disebut ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan;
e. pos kesehatan siaga dilengkapi dengan tenaga medis dalam infrastruktur transportasi dan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan Virus Corona terdekat 2019 (COVID-19);
f. menyediakan kamar kecil untuk personel infrastruktur transportasi; dan
g. memastikan sirkulasi udara yang baik di gedung-gedung operasional dan layanan publik.

Pasal 6

(1) Kontrol transportasi saat bepergian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh:
Sebuah. penumpang;
b. operator fasilitas transportasi; dan
c. operator infrastruktur transportasi transit.

(2) Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
Sebuah. ikuti prosedur dan arahan petugas selama perjalanan
b. menerapkan jarak fisik dan memakai topeng; dan
c. melaporkan kepada petugas jika mengalami masalah kesehatan.

(3) Operator sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
Sebuah. mengawasi dan memastikan penerapan jarak fisik saat bepergian dengan ketat dan berkala;
b. menyediakan pembersih tangan untuk penumpang;
c. memastikan bahwa semua petugas fasilitas transportasi selalu mengenakan peralatan kesehatan pribadi dalam bentuk topeng;
d. memeriksa dan mengawasi kesehatan penumpang secara berkala dengan mempertimbangkan waktu perjalanan masing-masing moda transportasi;
e. menyiapkan kontak darurat (panggilan darurat) dan protokol keselamatan jika terjadi keadaan darurat selama perjalanan;
f. untuk mengangkut orang dengan bus:
1. transportasi dengan jarak tempuh hingga 500 km (lima ratus kilometer) dengan ketentuan bahwa penghentian sebelum terminal tujuan dibatasi hingga 1 (satu) kali dengan waktu pemberhentian maksimum 30 (tiga puluh)
menit, dan masih menjaga jarak fisik
(menjauhkan fisik); dan
2. transportasi dengan jarak tempuh yang melebihi 500 km (lima ratus kilometer) dengan ketentuan penghentian sebelum terminal tujuan dapat lebih dari 1 (satu) kali dan tetap menjaga jarak fisik (jarak fisik).
g. dalam hal penumpang menunjukkan gejala Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19), petugas harus:
1. penanganan sesuai dengan protokol kesehatan;
2. melaporkan ke fasilitas kesehatan terdekat; dan
3. berkoordinasi dengan pusat krisis Penyakit Virus 2019 (pusat krisis COVID-19) atau pengontrol lalu lintas udara bandara untuk transportasi udara, jika terjadi keadaan darurat; dan
h. untuk transportasi udara, pastikan bahwa semua penumpang mengenakan masker selama penerbangan dan peringatkan tentang pengisian Kartu Peringatan Kesehatan
Kartu / HAC).

(4) Penyelenggara prasarana transportasi transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
Sebuah. memantau dan memastikan penerapan jarak fisik (jarak fisik) di simpul transportasi dan area istirahat (area istirahat);
b. memastikan kesiapan fasilitas kesehatan termasuk untuk perawatan darurat; dan
c. memastikan bahwa semua petugas kesehatan dalam keadaan sehat dan memakai peralatan kesehatan pribadi dalam bentuk masker dan sarung tangan untuk petugas kesehatan.


Pasal 7

(1) Kontrol transportasi pada saat kedatangan atau tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
c dilakukan oleh:
Sebuah. penumpang;
b. operator fasilitas transportasi; dan
c. operator infrastruktur transportasi.

(2) Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus:
Sebuah. ikuti prosedur dan arahan petugas ketika tiba di tujuan atau kedatangan;
b. melakukan pemeriksaan suhu tubuh sesuai dengan protokol kesehatan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) di terminal, stasiun, bandara dan pelabuhan tujuan atau kedatangan;
c. menyerahkan Kartu Tanda Kesehatan (Health Alert Card), untuk transportasi udara;
d. menerapkan jarak fisik dan memakai topeng; dan
e. melaporkan kepada petugas pos kesehatan jika Anda merasakan gejala Penyakit Virus Corona 2019 (COVID19).

(3) Operator sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
Sebuah. melakukan sterilisasi armada transportasi (penyemprotan disinfektan) setelah tiba di tujuan;
b. memastikan bahwa semua personil fasilitas transportasi selalu mengenakan peralatan kesehatan pribadi
dalam bentuk masker dan pemeriksaan kesehatan;
c. personel fasilitas transportasi beristirahat yang telah melakukan perjalanan jarak jauh;
d. untuk transportasi bus, mengantar penumpang di tempat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
e. dalam hal penumpang menunjukkan gejala Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19), segera melakukan prosedur penanganan dan berkoordinasi dengan petugas medis atau petugas kantor kesehatan pelabuhan tentang transportasi udara dan transportasi laut.

(4) Operator infrastruktur transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
Sebuah. menjamin protokol kesehatan dengan melakukan sterilisasi rutin melalui penyemprotan desinfektan dan menerapkan jarak fisik;
b. menyiapkan cuci tangan atau hand sanitizer di lokasi pintu masuk infrastruktur transportasi;
c. memastikan bahwa semua petugas kesehatan dalam keadaan sehat dan memakai peralatan kesehatan pribadi seperti masker dan sarung tangan untuk petugas kesehatan;
d. melakukan pemeriksaan suhu tubuh penumpang sesuai dengan protokol kesehatan dan dalam hal pemeriksaan menunjukkan suhu tubuh di atas 38 ° Celcius, penumpang ditolak untuk diangkut dan dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan ;
e. pos kesehatan siaga lengkap dengan tenaga medis di infrastruktur transportasi juga
berkoordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan Virus Corona 2019 (COVID-19) terdekat;
f. menyediakan kamar kecil untuk personil fasilitas transportasi;
g. memastikan sirkulasi udara yang baik di gedung-gedung operasional dan layanan publik; dan
h. untuk transportasi laut, operator pelabuhan, otoritas pelabuhan, Unit Operator Pelabuhan, atau Badan Usaha Pelabuhan Terminal Penumpang memantau pengiriman kapal, khususnya laporan dari kapal mengenai kondisi kesehatan penumpang.

Pasal 8


(1) Pengendalian transportasi yang mengangkut logistik / barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh:
Sebuah. operator fasilitas transportasi;
b. manajer operasional transportasi; dan
c. pengirim dan pemilik.

(2) Operator sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
Sebuah. memastikan penerapan jarak fisik dan penggunaan peralatan kesehatan
dalam bentuk topeng selama kegiatan operasional transportasi;
b. melakukan sterilisasi armada transportasi dan kargo dengan menyemprotkan desinfektan;
c. memeriksa kesehatan petugas fasilitas transportasi di lokasi keberangkatan dan kedatangan;
d. memberikan kontak darurat (panggilan darurat) di semua area yang dilewati
mengantisipasi jika terjadi keadaan darurat;
e. menugaskan personel untuk melaporkan perubahan kondisi kesehatan secara aktif; dan
f. memastikan personel penanganan darat di masker dan sarung tangan transportasi udara menggunakan
tangan.

(3) Manajer operasional transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
Sebuah. mengawasi dan memastikan distribusi transportasi logistik barang-barang kebutuhan pokok, medis, kesehatan dan sanitasi tidak terhambat;
b. memasang stiker penanda khusus untuk transportasi logistik;
c. menyediakan fasilitas atau pos untuk memeriksa kesehatan personil fasilitas transportasi dan menyediakan ruang istirahat bagi personel fasilitas transportasi; dan
d. melakukan sterilisasi transportasi logistik / barang melalui penyemprotan disinfektan.

(4) Pengirim dan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
Sebuah. melakukan sterilisasi barang yang dikirim / diterima dengan memperhatikan keamanan pribadi; dan
b. menerapkan jarak fisik dan memakai peralatan kesehatan seperti masker saat mengirim dan menerima barang.

BAB III

PENGENDALIAN TRANSPORTASI DI WILAYAH YANG MENYATAKAN SEBAGAI BATAS SOSIAL SKALA
BESAR

Bagian satu

Umum

Pasal 9

Pengendalian transportasi di daerah yang ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Skala Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan pada pengangkutan yang mengangkut penumpang dan logistik / barang.

Bagian kedua

Kontrol Transportasi Penumpang

Pasal 10

(1) Kontrol transportasi yang mengangkut penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan pembatasan jumlah penumpang pada fasilitas transportasi.

(2) Kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk kegiatan transportasi ke dan dari area Pembatasan Sosial Skala Besar.

Pasal 11

(1) Pengendalian kegiatan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk transportasi darat meliputi:
Sebuah. kendaraan bermotor umum seperti mobil penumpang dan mobil bus dibatasi hingga jumlah penumpang maksimum 50% (lima puluh persen) dari total kapasitas tempat duduk dan penerapan jarak fisik;
b. kendaraan bermotor individu dalam bentuk mobil penumpang terbatas pada jumlah maksimum penumpang 50% (lima puluh persen) dari total kapasitas tempat duduk dan penerapan jarak fisik;
c. Sepeda motor berbasis aplikasi terbatas hanya digunakan untuk transportasi barang;
d. dalam kasus-kasus tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan syarat mereka harus memenuhi protokol kesehatan berikut:
1. kegiatan lain yang diizinkan selama pembatasan sosial skala besar;
2. mendisinfeksi kendaraan dan peralatan sebelum dan sesudah digunakan;
3. menggunakan topeng dan sarung tangan; dan
4. jangan mengemudi jika Anda mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit; dan
e. transportasi sungai, danau, dan persimpangan dalam bentuk:
1. Transportasi sungai, danau, dan persimpangan dilakukan dengan membatasi jumlah penumpang
maksimal 50% (lima puluh persen) dari total kapasitas penumpang kapal dan kapal
penerapan menjaga jarak fisik (jarak fisik); dan
2. Pembatasan waktu pengoperasian pelabuhan disesuaikan dengan permintaan dan jadwal operasi.
(2) Waktu operasional kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatasi oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12

Pengendalian kegiatan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk kereta api meliputi:
Sebuah. kereta antar kota kecuali kereta mewah membatasi jumlah penumpang hingga maksimal 65% (enam puluh lima persen) dari jumlah kursi dan penerapan jarak fisik sesuai dengan konfigurasi tempat duduk masing-masing jenis fasilitas;
b. kereta kota terbatas pada jumlah penumpang maksimum 35% (tiga puluh lima persen) dari kapasitas penumpang dan penerapan jarak fisik sesuai dengan konfigurasi tempat duduk masing-masing jenis fasilitas; dan
c. kereta lokal, kereta ekspres prambanan, dan kereta api bandara membatasi jumlah penumpang
paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kursi dan penerapan jarak fisik sesuai dengan konfigurasi kursi masing-masing jenis fasilitas dan tidak ada penumpang yang berdiri.

Pasal 13

(1) Pengendalian kegiatan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk transportasi laut dalam bentuk kapal penumpang dibatasi untuk penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total kapasitas kursi atau tempat tidur dengan menerapkan fisik menjauhkan.
(2) Kapal untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik bagi penumpang kelas ekonomi dan kapal angkutan perintis diizinkan beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
Sebuah. pembatasan penumpang dilakukan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total kapasitas tempat duduk atau tempat tidur dengan menerapkan jarak fisik; dan / atau
b. untuk mengangkut logistik penanganan dukungan dan pencegahan Penyakit Virus Corona 2019 (COVID19) serta staples, barang-barang penting, dan barang-barang penting.

Pasal 14

Pengendalian kegiatan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk transportasi
udara termasuk:
Sebuah. pengurangan kapasitas slot bandara berdasarkan evaluasi;
b. membatasi jumlah penumpang hingga maksimum 50% (lima puluh persen) dari total kapasitas tempat duduk dengan menerapkan jarak fisik; dan
c. penyesuaian tarif batas atas dan / atau diberlakukannya biaya tambahan / biaya tambahan berdasarkan ketentuan peraturan
undang-undang.


Pasal 15


Pengendalian kegiatan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan dari fasilitas transportasi darat, kereta api, laut dan udara yang digunakan untuk:
Sebuah. Kepala Lembaga Tinggi Negara dan Tamu Negara Republik Indonesia;
b. operasi pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Nasional Republik
Indonesia;
c. operasi kedutaan, konsulat jenderal, dan konsulat asing serta perwakilan organisasi internasional di Indonesia; dan
d. penegakan hukum, ketertiban dan layanan darurat.

Bagian ketiga

Kontrol Transportasi Barang


Pasal 16

(1) Pengendalian transportasi yang mengangkut barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan pada pengangkutan barang selain pengangkutan barang yang mengangkut barang penting dan esensial.

(2) Barang penting dan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
Sebuah. barang-barang medis, kesehatan dan sanitasi;
b. barang pokok;
c. barang makanan dan minuman;
d. uang / barang sirkulasi uang;
e. bahan bakar minyak / bahan bakar gas;
f. barang untuk distribusi bahan baku untuk industri manufaktur dan perakitan (perakitan);
g. barang untuk ekspor dan impor; dan
h. pengiriman.


Pasal 17

(1) Kapal penumpang dapat diizinkan mengangkut kargo dengan ketentuan sebagai berikut:
Sebuah. ada sejumlah kapal kargo yang memasuki area Pembatasan Sosial Skala Besar sehingga mereka harus menggunakan kapal penumpang;
b. digunakan untuk mengangkut penanganan dukungan logistik dan pencegahan Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19);
c. digunakan untuk mengangkut logistik kebutuhan dasar, barang-barang kebutuhan pokok, dan kebutuhan pokok; dan
d. pemuatan kargo di kapal penumpang harus memperhatikan stabilitas keselamatan kapal.

(2) Pembatasan operasi pelabuhan diizinkan dengan ketentuan sebagai berikut:
Sebuah. penanganan dan pemuatan dukungan logistik pemuatan dan pencegahan Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19);
b. bongkar muat barang ekspor / impor, barang pokok, barang penting dan barang penting;
c. mengurangi kepadatan konsentrasi petugas, pekerja, dan pengunjung pelabuhan dengan menerapkan jarak fisik; dan
d. Kegiatan kapal, bongkar muat, kargo, dan pengiriman masih diizinkan untuk dilakukan dengan menerapkan jarak fisik.

Pasal 18

Pesawat konfigurasi penumpang dapat digunakan untuk mengangkut kargo di dalam kabin penumpang (kompartemen penumpang) khusus untuk mengangkut kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi dan makanan.


BAB IV
KONTROL TRANSPORTASI UNTUK AKTIVITAS MUDIK DI 2020

Pasal 19

Pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan agar aktivitas mudik tidak mengakibatkan peningkatan dan meluasnya Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19).

Pasal 20

(1) Kontrol transportasi untuk kegiatan mudik pada tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan berdasarkan:
Sebuah. pedoman dan instruksi teknis untuk pulang menggunakan transportasi umum;
b. pedoman dan instruksi teknis untuk pulang menggunakan kereta;
c. pedoman dan instruksi teknis untuk pulang menggunakan pesawat terbang;
d. pedoman dan instruksi teknis untuk pulang dengan menggunakan kapal penyeberangan;
e. pedoman dan instruksi teknis untuk pulang menggunakan kapal;
f. pedoman dan instruksi teknis untuk pulang menggunakan kendaraan pribadi; dan
g. pedoman dan instruksi teknis untuk pulang selama jalan tol.

(2) Pedoman dan instruksi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Direktur Jenderal dan Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya menyusun ketentuan mengenai pengendalian transportasi dalam rangka mencegah penyebaran Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19).

Pasal 22
Jika perlu, Peraturan Menteri ini dapat diamandemen setiap saat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUPAN

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Terletak di Jakarta

pada 9 April 2020


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
Interim Iklan

tertanda

LUHUT B. PANDJAITAN


artikel detik.com/original

__Terbit pada
12 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *