Hoax Mempengaruhi Kekhawatiran tentang Penjahat Berulang

Hoax

* Penjabat Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kemenkumham, Nugroho. (Foto: doc. Of Kemenkumham)

Jakarta, Viralmedia.Fun – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendapat sorotan setelah membebaskan 38 ribu tahanan di seluruh Indonesia melalui program asimilasi dan integrasi terkait pandemi virus Corona, Covid-19. Karena kebijakan ini dikaitkan dengan tindakan kriminal yang dilakukan oleh residivis atau penjahat berulang belakangan ini.

Berita tentang kejahatan yang dilakukan oleh penjahat berulang secara luas dibahas di sejumlah media massa, serta media sosial. Sehingga menimbulkan rasa khawatir dari masyarakat tentang ancaman kehilangan harta benda, hingga nyawa yang disebabkan oleh penjahat berulang.

Namun, Penjabat Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kemenkumham, Nugroho membantah anggapan ini. Menurut data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hanya ada 30 penjahat berulang, dari total 38 tahanan dari seluruh Indonesia yang dibebaskan karena pandemi Covid-19.

"Residivis tidak terlalu tinggi dalam estimasi total di Indonesia. Dalam satu minggu hanya ada 4 tipuan berita, jadi seolah-olah orang yang melakukan kejahatan itu adalah mantan narapidana, meskipun dia tidak. Jika toh ada mantan napi kapan? Jika dikaitkan dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, tentu tidak, "kata Nugroho kepada Viralmedia.Fun, Senin (20/4/2020).

Nugroho mengatakan munculnya asumsi negatif yang tampaknya menambah kejahatan setelah 38 ribu tahanan program asimilasi Covid-19 dirilis, lebih banyak dipengaruhi oleh berita hoax, alias hoax. Nugroho sendiri enggan mengatakan pihak mana yang menyebarkan berita bohong, dan apa kepentingan mereka dalam hal ini.

"Saya tidak berpikir bahwa asumsi itu benar. Kecuali orang-orang yang bebas banyak dan melakukan banyak hal. Itu dipengaruhi oleh berita palsu dan oleh meningkatnya kekhawatiran. Saya berpikir seperti itu. Jadi asumsi tersebut tidak berbasis sama sekali, "kata Nugraha.

Langkah Pencegahan

Untuk mengambil langkah-langkah pencegahan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah bekerja sama dengan polisi, TNI, Kejaksaan Agung, dan pemerintah daerah untuk bersama-sama mengawasi para tahanan dari program asimilasi Covid-19 yang baru dirilis. Mereka yang kembali ke kejahatan akan ditangani dengan tegas.

"Pak Menteri dan kita semua dengan tegas mengatakan bahwa mereka yang telah melakukan pelanggaran telah ditarik dan diproses di kepolisian. Masa asimilasi, pembebasan bersyarat di luar tidak digunakan atau dianggap sebagai tindak kejahatan. Jadi mereka sangat sengsara, dan itu adalah tegas tidak pilih-pilih, "katanya.

Secara internal, Kemenkumham juga akan melakukan bimbingan dan pengawasan tahanan di tahanan dan penjara. Bahkan mereka telah diberdayakan untuk pemerintah dalam memproduksi alat pelindung diri (APD) yang dibutuhkan dalam menangani Covid-19.

"Kamis depan, semua penjara dan pusat penahanan yang menghasilkan APD akan memberikan kontribusi kepada mereka yang membutuhkan. Hampir setengah dari penjara menghasilkan. Saya akan mewakili Menteri ke Istana Kemayoran Athlete, dan Menteri akan pergi ke tempat lain untuk juga menyediakan APD yang dibuat oleh tahanan, "kata Nugroho bangga.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah membebaskan dan membebaskan 38 ribu tahanan dan anak-anak di seluruh Indonesia melalui program asimilasi dan integrasi mengenai virus Covid-19. Ini berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020.

Diketahui, program asimilasi dan integrasi akan berlanjut hingga penghentian status darurat dari tanggapan Covid-19 yang ditetapkan oleh pemerintah berakhir. Pasal 23 menyatakan bahwa narapidana yang menerima asimilasi atau integrasi telah melaksanakan 2/3 dari hukuman pidana mereka. Sementara si anak telah melakukan ½ periode kriminalnya hingga 31 Desember 2020.

Program asimilasi dan integrasi tidak berlaku bagi pelaku pelanggaran pidana luar biasa seperti terorisme dan korupsi seperti Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 tentang Persyaratan dan Prosedur untuk Implementasi Hak Penasehat Pemasyarakatan yang mengatur pengetatan remisi. (Memiliki)

__Terbit pada
20 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *