Hadapi Covid-19, Kegiatan Industri dan Protokol Kesehatan Harus Sesuai

Hadapi

* Direktur Jenderal Pertahanan, Akses Industri Regional dan Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Doddy Rahadi. (Foto: Kementerian Perindustrian)

Jakarta, Viralmedia.Fun – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung perekonomian nasional untuk terus bergerak, terutama dalam menghadapi tekanan akibat pandemi Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19) melalui keberlanjutan kegiatan industri. Namun, kegiatan ini harus sejalan dengan penerapan protokol kesehatan.

Baca juga:

PHOTO Tanoto Foundation Memberikan Bantuan kepada Kementerian Perindustrian untuk Memerangi Covid-19

Mempromosikan Kopi Nusantara di Tengah Pandemi Covid-19, Kemenparekraf dan Kemenperin Meluncurkan Kampanye #SatuDalamCoffee

"Jadi itu harus seimbang, dengan satu sisi mengendalikan penyebaran virus, dan tetap memberikan peluang bagi perekonomian untuk terus bergerak agar tidak mandek," kata Direktur Jenderal Ketahanan, Akses Industri Regional dan Internasional (KPAII) dari Kementerian Perindustrian Doddy Rahadi di Jakarta, seperti dikutip obsessionnews.com dari pernyataan tertulis Kementerian Perindustrian.

Doddy menjelaskan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) menyatakan bahwa ada beberapa sektor strategis yang masih diizinkan untuk beroperasi, termasuk industri peralatan medis, industri farmasi dan obat-obatan, dan industri makanan dan minuman.

"Selama PSBB, ada sejumlah pengecualian, salah satunya adalah pengusaha yang bergerak di sektor industri," katanya.

Dalam implementasinya, Menteri Perindustrian telah berkoordinasi dengan gubernur yang menerapkan PSBB di daerahnya.

"Protokol Covid-19 di tempat kerja yang terus beroperasi sesuai dengan peraturan PSBB, tetapi perlu memperhatikan langkah-langkah untuk menghentikan transmisi jika ada pekerja yang mengalami Covid-19," tambahnya.

Salah satu contoh peraturan daerah, selain menyediakan vitamin, nutrisi tambahan, desinfeksi berkala, dan deteksi suhu standar karyawan, perusahaan juga diharuskan untuk memiliki kerjasama operasional dengan fasilitas kesehatan terdekat jika diperlukan tindakan.

"Jika karyawan ditemukan sebagai Pasien Dalam Pemantauan (PDP), kegiatan kerja harus dihentikan selama 14 hari untuk menghindari tempat menjadi cluster baru. Ini adalah langkah-langkah untuk mengatasi Covid-19 dan menjaga ekonomi," kata Doddy.

Untuk memastikan implementasi protokol kesehatan di perusahaan industri dan kawasan industri, Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan operasi pabrik selama darurat kesehatan masyarakat Covid-19.

Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2020 tentang permohonan perizinan untuk pelaksanaan kegiatan industri selama darurat kesehatan masyarakat Covid-19 merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2019 tentang pedoman PSBB dalam kerangka tersebut mempercepat penanganan Covid-19.

Peraturan tersebut kemudian ditegaskan melalui Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2020 tentang kewajiban pelaporan untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).

"Kami telah melakukan evaluasi pelaksanaan IOMKI bersama dengan Pemerintah Daerah yang melakukan PSBB. Perusahaan diharuskan melaporkan operasional dan mobilitas kegiatan industri setiap minggu melalui akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Jika tidak Jika dilakukan, sanksi bisa berupa pencabutan IOMKI, "kata Doddy. (Kemenperin / arh)

__Terbit pada
29 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *