Gubernur Ridwan Kamil: Ketika Dilaporkan Hilang ke Layanan Keluhan Pikobar

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membebaskan puluhan pengemudi sepeda motor online dan petugas pos di Kabupaten Bandung dan Sumedang. Mereka bertugas mengirim paket makanan ke penduduk Kabupaten Sumedang yang ekonominya dipengaruhi oleh COVID-19.


| BANDUNG- Kang Emil – Ridwan Kamil, begitu ia biasa disapa, melepaskan belasan pengemudi motor di kantor PT Pos Indonesia Sumedang, Jalan Gesan Ulun No. 82, Sabtu (18/4/20).

Para pengemudi akan membawa paket senilai Rp500 ribu dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari bahan makanan senilai Rp350 ribu dan uang tunai Rp150 ribu.

Menurut Kang Emil, paket dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah salah satu dari sembilan gerbang bantuan dari pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten / Kota) untuk 40 persen terbawah dari kelompok ekonomi yang telah dicatat oleh RT / RW. .

"Bagi mereka yang berada di bawah 40 persen dari kelompok ekonomi akan dibantu oleh sembilan gerbang penyelamat, salah satunya adalah bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sekarang didistribusikan melalui PT Pos Indonesia dan ojek online kepada penduduk yang terkena dampak," katanya. , seperti dikutip situs web resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kang Emil mengatakan, pemerintah memberi kesempatan pemerintah daerah / pemerintah kota selama tujuh hari untuk meningkatkan data penerima manfaat. Jika masih ada warga yang belum menerima atau tidak tercatat, mereka dapat diperbaiki dan melapor ke RT / RW setempat.

"Jika masih ada sesuatu yang hilang, Anda juga dapat melaporkannya dalam pengaduan di aplikasi Pikobar," kata Kang Emil.

Kang Emil mendesak masyarakat untuk meningkatkan rasa solidaritas mereka, juga membantu orang-orang yang berjuang. Menurutnya, pandemi COVID-19 adalah masalah bersama dan akan cepat teratasi jika dilakukan bersama.

"Seharusnya tidak ada warga Jabar yang kelaparan, saya mendesak masyarakat untuk juga melakukan solidaritas sosial bukan hanya pemerintah karena COVID-19 panedemic adalah masalah bersama karena kebersamaan akan cepat terselesaikan," harapnya.

Kabupaten Sumedang adalah bagian dari Bandung Raya yang akan segera menerapkan Batasan Sosial Skala Besar (PSBB) yang telah disetujui oleh Menteri Kesehatan untuk dilaksanakan pada 22 April 2020.

Untuk alasan ini, Kang Emil mendesak warga Sumedang untuk mempersiapkan dan mematuhi semua aturan PSBB.

Bupati Sumedang Donny Ahmad Munir mengatakan bahwa saat ini Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) mencapai 132 ribu keluarga.

Dari jumlah ini 84 ribu telah dipenuhi oleh pemerintah pusat. Sementara itu, untuk non-DTKS, yang merupakan tugas pemerintah provinsi dan kabupaten dan telah dicatat oleh RT / RW, ada 151 ribu rumah tangga.

"Alhmadulillah untuk DTKS jelas, sekarang DTKS memiliki total 151 ribu rumah tangga dan setelah divalidasi oleh RT / RW untuk 101 ribu keluarga yang terkena dampak yang akan mendapatkan bantuan," kata Donny.

Mengenai PSBB Bandung Raya, Dony memastikan bahwa Sumedang tidak akan mengimplementasikan PSBB parsial tetapi akan dimaksimalkan di semua 26 kabupaten.

"PSBB akan maksimal sehingga tidak parsial, telah diputuskan untuk diterapkan di semua 26 kabupaten di Sumedang," kata Donny.

Sementara itu, Dadang Hermawan, salah satu pengemudi ojek online yang mendistribusikan bantuan, mengaku mendapat tambahan penghasilan dari proses distribusi bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam satu hari, Dadang membagikan paket empat kali menggunakan motornya.

"Saya mengirimnya ke daerah Empang, yang dibawa dalam kebutuhan sehari-hari dan ada Rp150 ribu. Sehari membawa empat kali paket ini untuk dibagikan kepada warga. Bagi saya, alhamdulillah, ada tambahan penghasilan," kata Dada.

Editor: Maji

__Terbit pada
18 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *