Fluktuasi Corona Bansos Harus Diantisipasi

Tindakan penolakan dan kekacauan publik tentang bantuan sosial yang terkena dampak korona telah terjadi dan harus segera diantisipasi, agar tidak menyebar dan berkembang.


| BANDUNG – Menarik apa yang dikatakan oleh anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus mengantisipasi gejolak di masyarakat tentang distribusi bantuan sosial yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Menurut Asep alias Aw, fenomena penolakan menerima bantuan itu terjadi di hampir seluruh pelosok Jawa Barat, meski belum masif, tetapi harus diantisipasi sedini mungkin.

Aw, yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat, mengakui bahwa ia telah melihat dari awal potensi kerusuhan oleh warga, jika jumlah bantuan sosial yang didistribusikan dianggap tidak proporsional.

Menurutnya, PRD Jawa Barat telah mengingatkan hal ini kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Dalam kasus ekstrem saya juga menyampaikan bahwa saat forum pertemuan pimpinan DPRD Jawa Barat bersama Satgas Jabar-19 Jawa Barat, berhati-hatilah dengan skenario pemberian bantuan sosial kepada warga, jika perencanaannya tidak dilakukan dengan baik maka bisa menjadi pemicu pergolakan sosial di akar rumput, "kata AW seperti diberitakan galamedianews.com dari Antara, Kamis (30/4/2020).

Aw mengerti jika saran dari legislator dianggap angin maka oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebab, dalam Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 pada 31 Maret 2020, keterlibatan parlemen dalam masalah penganggaran hilang.

"Sebagai hasil dari hak anggaran parlemen yang telah diamputasi dalam hal penanganan wabah Covid-19, protokol penanganan termasuk anggaran yang dibutuhkan juga menjadi sentris eksekutif," katanya.

Padahal, menurut dia, masalah utama atas kekacauan itu adalah pada seberapa banyak pemerintah memiliki dana bantuan. Tidak berapa banyak pintu bantuan sosial yang disediakan.

Masih dikutip dari galamedianews.comAW juga mengatakan bahwa krisis ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 akan lebih buruk daripada krisis moneter pada tahun 1998. Kondisi ini harus diperhatikan oleh semua tingkatan pemerintah ketika meluncurkan program bantuan sosial.

"Jika pada tahun 1998, meskipun konglomerat menghancurkan bisnis mereka, ekonomi rakyat dengan kekuatan sektor informal masih mampu menggerakkan ekonomi warga dalam aliran di bawah. Sekarang, jika saat ini siklus formal ekonomi di tingkat atas dan kekuatan ekonomi di sektor informal yang berada di aliran bawah sama-sama hancur, "kata AW. ***

Editor: denkur

__Terbit pada
30 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *