DPRD Kabupaten Bandung Mempertanyakan Rencana Realokasi Anggaran untuk Pandemi Covid-19

"Realokasi anggaran atau pemfokusan ulang harus memiliki persetujuan dewan." Eksekutif berjanji untuk mengadakan pertemuan dengan Bangar pada 7 April (2020), tetapi sampai sekarang belum ada berita dari kepemimpinan juga, "kata Maulana Fahmi.

| BANDUNG – Anggota Dewan Anggaran DPRD Kabupaten Bandung (Bangar), Maulana Fahmi mempertanyakan rencana realokasi anggaran 2020 untuk tanggap darurat wabah virus korona (Covid-19) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Menurut Fahmi, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Bandung (Pemkab) belum mengadakan rapat dengar pendapat dengan Bangar untuk membahas perubahan APBD darurat bencana virus corona non-alami.

"Realokasi anggaran atau pemfokusan ulang harus memiliki persetujuan dewan. Eksekutif berjanji bahwa dia akan mengadakan pertemuan dengan Bangar pada 7 April (2020), tetapi sampai sekarang belum ada berita dari kepemimpinan juga. Ini bukan berita, apakah karena Saya kurang informasi atau tidak diinformasikan, kan? "Kata Fahmi saat dihubungi melalui telepon seluler, Senin (13/4/2020).

Bahkan, kata Fahmi, bahkan dalam keadaan darurat, untuk melakukan perubahan penggunaan atau alokasi anggaran, masih harus ada persetujuan dewan. Secara teknis, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengusulkan kepada DPRD dalam hal ini Bangar tentang item anggaran mana yang akan diubah, dihapus, digeser atau ditunda.

"TAPD ini harus bertemu dengan kami di Bangar, sebuah pertemuan untuk menentukan item anggaran mana yang akan digunakan untuk menangani pandemi ini. Kemudian disepakati oleh dewan dan eksekutif. Sampai sekarang belum ada berita. Jangan sampai kami tanpa kami pengetahuan, tiba-tiba realokasi ini sudah berjalan, "katanya.

Fahmi melanjutkan, tren penyebaran virus korona saat ini terus meningkat. Ini tentu saja harus segera diatasi dengan berbagai langkah dan langkah pencegahan. Dalam hal ini, termasuk dukungan anggaran, baik untuk jaring pengaman sosial dan perawatan medis. Tidak hanya itu, sikap yang tidak jelas dari Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menentukan statusnya membuat pencegahan saat ini dilakukan kurang efektif.

"Memang, kalau dilihat dari tempat kerja dan sekolah itu sudah libur. Tapi kalau melihat kegiatan masyarakat masih seperti biasa di Kabupaten Bandung. Pengajuan banding dari petugas hanya berlangsung saat itu, setelah tidak ada petugas mereka aktif seperti biasa. Jadi masyarakat juga tidak menganggap pembatasan sosial atau jarak fisik ini sebagai kewajiban karena itu hanya banding, "kata Fahmi yang juga Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKS.

Dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) oleh Pemerintah DKI Jakarta dan juga beberapa daerah di Jawa Barat yang mendukung Ibukota, agar dapat dilakukan secara lebih efektif juga oleh daerah tetangga seperti Kabupaten Bandung.

Namun sayangnya, katanya, hingga saat ini belum ada kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Bandung. Apakah Anda akan menerapkan PSBB atau memiliki formula lain yang akan diterapkan dalam upaya mencegah wabah.

"Hingga saat ini kami belum mendengar dari dewan tentang apakah akan menerapkan PSBB atau tidak. Informasi yang beredar sampai sekarang, hanyalah pengumuman dari Disdik tentang perpanjangan liburan sekolah," katanya.

Dalam waktu dekat, DPRD akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan kepala satuan tugas untuk menangani wabah virus korona, yaitu Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser.

"Sebelumnya, kami membentuk dan memberi wewenang kepada kepala satuan tugas. Tetapi ada surat edaran dari pusat bahwa kepala satuan tugas harus kepala daerah dan ketua harian Sekretaris Daerah, dengan semua anggota DPO yang bersangkutan. Sekarang kita akan meminta RDP dengan pemimpin gugus tugas baru dan stafnya, "pungkasnya. ***

Editor: Maji

__Terbit pada
13 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *