Disnakertrans Cianjur Klaim tidak ada karyawan yang diberhentikan karena Dampak Korona

"Sejauh ini belum ada karyawan yang diberhentikan oleh pandemi Covid-19 di Cianjur. Tetapi status itu hanya sementara ditampung," kata Kadisnakertrans Kabupaten Cianjur.

| CIANJUR – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengklaim, selama pandemi Covid-19 bahwa tidak ada karyawan yang menjadi korban PHK.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur, Heri Supardjo mengatakan, bahkan jika ada karyawan yang terkena dampak Covid-19, mereka akan ditempatkan sementara.

"Sejauh ini tidak ada karyawan yang diberhentikan oleh pandemi Covid-19 di Cianjur. Tetapi status itu hanya sementara ditampung," kata Heri kepada wartawan, Senin (20/4/2020).

Heri mengatakan, untuk karyawan rumah sementara, ada 1.500 karyawan hotel.

"Mereka sementara ditampung dengan perjanjian komitmen dengan perusahaan 15 hari kerja 15 hari libur. Jadi, mereka masih dibayar sesuai jam kerja," jelasnya.

Sejauh ini, belum menerima informasi terkait dengan karyawan yang telah diberhentikan sementara atau diberhentikan dari sektor industri.

"Jika ada, karena informasi mengenai ratusan karyawan dari salah satu pabrik terancam pemutusan hubungan kerja, itu bukan karena akan diberhentikan. Namun, masa kontrak yang memang akan berakhir pada April 2020," katanya.

Sementara itu, sejumlah hotel dan penginapan di kawasan Puncak, Kabupaten Cianjur, terpaksa memberhentikan sebagian karyawannya sebagai dampak wabah virus korona.

Ketua Asosiasi Hotel dan Restoran Cianjur (PHRI) Kabupaten Cianjur, Nano Indrapraja, mengatakan bahwa setengah dari total karyawan hotel dan restoran di Cianjur, baik anggota maupun non-anggota PHRI telah diberhentikan.

Sedangkan untuk jumlah hotel dan restoran yang tergabung dalam BPC PHRI Cianjur, saat ini terdapat 29 hotel dan 12 restoran.

"Ada 2.000 karyawan anggota kami, dan seribu non-anggota. Jadi, dari 3.000 karyawan, setengahnya telah diberhentikan sementara," kata Nano.

Namun, kata Nano, perusahaan tetap memenuhi hak-hak karyawannya, meski disesuaikan jam kerjanya.

"Agar adil, mereka bekerja secara bergiliran dengan karyawan lain. Jadi, setiap setengah bulan bekerja, sisanya diberhentikan. Para karyawan bekerja bergantian," kata Nano. ***

Editor: Muhammad Zein

__Terbit pada
20 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *