Data Tidak Tersedia dari Urusan Sosial, RT-RW di seluruh Pekanbaru Tolak Distribusi Bantuan Sosial kepada Warga

Pekanbaru, Viralmedia.Fun – Kamis (30/4/2020) pagi, Perwakilan Forum Komunikasi RT-RW Pekanbaru bersama dengan Forum Komunitas Anti-Immoral (FAM) yang terdiri dari Brigade ke-212, PETA, FPI, AMK dan Komunitas Kota Pekanbaru mengadakan audiensi (RDP) dengan Pemerintah Kota Pekanbaru dan DPRD.

Mereka mengeluhkan kebijakan penerapan PSBB di kota Pekanbaru.

Keterangan Foto Dewan Kota Pekanbaru dengan Forum RT-RW yang baru dan Aliansi Organisasi di Pekanbaru

Pemantauan media, jadwal RDP tertunda sekitar 1 jam, karena peserta RDP sedang menunggu kedatangan tim Pemerintah Kota Covid-19 dan kelompok perwakilan tetapi tidak hadir.

Keluhan RDP dari FK RT-RW dan masyarakat akhirnya dibuka oleh ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani dari PKS.

"Nanti, setelah sidang selesai, kami akan membahasnya secara internal dengan semua anggota DPRD Pekanbaru di seluruh fraksi sehingga masalah ini segera diselesaikan," kata Hamdani sebagai ketua RDP.

Dalam hal implementasi PSBB di Pekanbaru, masih banyak penyimpangan yang akhirnya menjadi polemik.

Dia melanjutkan, bahkan data telah dikumpulkan terlebih dahulu bahkan beberapa dari mereka sudah datang tetapi tidak sesuai dengan data yang ada sehingga mereka ditolak oleh RT RW karena tidak mau menjadi korban menurut mereka.

"Yang terpengaruh bukan hanya orang-orang yang menerima PKH, tetapi hampir semua dari saya menolak untuk mendistribusikan bahan makanan ini karena saya tidak mau disalahkan. Akhirnya masyarakat membenci saya, saya pikir saya mencintai, sementara masyarakat tidak tahu kenyataan ini, "kata seorang FK. RT RW Simpang Baru, Pak Sutomo.

Hal yang sama disampaikan oleh Forum RT RT di Sialang pada hari Minggu yang dengan tegas menolak bantuan makanan dari Pemerintah Payakumbuh karena nilainya tidak ada rasa keadilan meskipun ada intimidasi dari Pemerintah Kota Pekanbaru.

"Kami menolak, kami tidak ingin menerima bantuan makanan pokok dari Pemko Namu, kami bingung tentang penyalurannya karena kami tahu bahwa kondisi masyarakat bukan data dari Pemko, yaitu Dinas Sosial, jadi kami meminta Parlemen yang terhormat untuk bantu mengawal kami, "kata ketua FK RT-RW Damn, menunggu Pak Sucipto.

"Kami berharap jika kami masih menggunakan data yang baik, kami akan mengevaluasi kembali PSBB ini, meskipun sudah dua minggu sejak bantuan belum turun, tetapi masih belum berfungsi dalam data. Dia menyimpulkan .

Dalam rapat dengar pendapat dan pengaduan dengan Covid-19 tim Pekanbaru dan lurah dan Forum RT-RW berakhir pada pukul 12:00 dan pertemuan ditutup dan akan diikuti oleh pertemuan internal Komisi Lintas Kota DPRD Pekanbaru dan Fraksi NATO. (** Bsw)

__Terbit pada
30 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *