Catatan, pemilihan lokal serentak ditunda hingga 9 Desember 2020

Pilkada serentak ditunda. Namun, disepakati bahwa rencana itu akan diadakan pada 9 Desember 2020. Begitu hasil pertemuan bersama pihak terkait.


| JAKARTA – Rapat gabungan berlangsung antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dengan Menteri Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan DKPP, Selasa (14/4/2020).

Kesimpulan rapat dibacakan oleh Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Disebutkan, pemilihan kepala daerah serentak yang semula diadakan pada bulan September, ditunda hingga disepakati jatuh pada 9 Desember 2020.

Nantinya, sebelum Pilkada Serentak dimulai, Komisi II bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan KPU ke Badan Pengawas Pemilu akan mengadakan rapat kerja terkait kesiapan untuk melaksanakan tahap selanjutnya dari pemilu 2020.

Pertemuan akan diadakan setelah periode tanggap darurat pandemi virus Corona berakhir atau sekitar awal Juni 2020.

Berikut ini adalah kesimpulan lengkap dari pertemuan Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang pelaksanaan Pemilu Lokal Simultan 2020, seperti dikutip dari AFP, Selasa (14/4/2020):

1. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menyetujui usulan pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pemilu Daerah Simultan pada tahun 2020 hingga 9 Desember 2020. Sebelum dimulainya tahap Pilkada secara serentak pada tahun 2020, Komisi II Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan KPU Indonesia akan mengadakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terkini pengembangan pandemi pawangwan COVID-19, sementara juga memperhatikan kesiapan implementasi. dari tahap berikutnya Pemilihan Umum Bersamaan pada tahun 2020.

2. Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 / PUU-XVII / 2019 dan evaluasi Simultanitas Pemilu pada 2019, Komisi II DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar pelaksanaan pemilu disesuaikan dengan masa jabatan untuk jangka waktu 5 tahun yaitu 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya yang nantinya akan menjadi bagian dari amandemen pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk memasuki Perppu. ***

__Terbit pada
14 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *