Catatan, Ini adalah Sembilan Pintu untuk Mendapatkan Bantuan

Ada sembilan pintu bantuan pemerintah untuk warga yang terkena dampak korona. Apa pun, mengikuti presentasi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam pertemuan kemarin.


| BANDUNG – Pertama, Program Harapan Keluarga (PKH) untuk kelompok orang tua yang miskin. Kedua, program Kartu Kebutuhan Dasar akan diberikan kepada kelompok miskin tua.

"Dalam pandemi COVID-19 ini, jumlah penerima kartu kebutuhan dasar sembilan diputuskan oleh Pemerintah Pusat untuk diperluas dari 2,6 juta penerima menjadi tambahan 1 juta penerima," kata pria yang akrab disapa Emil, di Gedung Pakuan, Senin (20/4/2020).

Pintu ketiga untuk kebutuhan pangan Presiden. Bantuan ini secara khusus diberikan kepada orang-orang yang terkena dampak COVID-19 di Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi yang mengenakan pembatasan sosial skala besar (PSBB). Untuk bantuan ini Jawa Barat mendapat sekitar 450 ribu rumah tangga.

"Jadi, Kota Bogor meminta izin – karena ini di luar wewenang saya – itu memang tidak termasuk dalam daftar penerima bantuan Presiden Sembako. Alasannya hanya untuk mereka yang tetap ke Jakarta. Maaf di luar kendali saya , "dia berkata.

Pintu keempat untuk bantuan dari Departemen Sosial dalam bentuk uang tunai. Untuk bantuan ini, Provinsi Jawa Barat menerima 1 juta kepala rumah tangga penerima. Sedangkan bantuan pintu kelima adalah Dana Desa.

"Sudah diputuskan alokasi warga desa yang dibantu oleh dana desa setara dengan Rp600 ribu tiga kali sebulan ada 1.046.000 penerima," jelas Kang Emil.

Pintu bantuan keenam adalah untuk para penganggur dan orang yang diberhentikan dengan statusnya adalah kepala keluarga. Jawa Barat diberi porsi 937 ribu keluarga dengan angka 600 ribu kali tiga bulan.

Pintu bantuan ketujuh, dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah Rp. 500.000 dengan 1/3 tunation dan 2/3 kebutuhan dasar. Pintu bantuan kedelapan adalah bantuan dari bupati / walikota. Menurut data awal yang telah masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, jumlah penerima bantuan yang akan dibantu melalui anggaran pemerintah daerah kabupaten / kota adalah 620 ribu rumah tangga.

"Akhirnya, bantuan pintu kesembilan adalah gerakan kemanusiaan untuk distribusi makanan atau beras kemasan untuk mereka yang bukan KTP, KK, tuna wisma, pengemis, anak jalanan, dan lainnya," katanya.

Emil menambahkan, bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, bantuan provinsi untuk mencakup DTKS yang masih kurang; yang kedua adalah bantuan provinsi, mayoritas untuk non-DTKS; dan ketiga, bantuan provinsi yang akan disediakan untuk warga negara yang telah melewatkan pengumpulan data.

Emil juga meminta agar pemerintah kabupaten / kota di Jawa Barat merealokasi anggaran untuk mempercepat penanganan dampak sosial pandemi COVID-19 setidaknya 10 persen dari total APBD kabupaten / kota pada Tahun Anggaran 2020.

Menurutnya, masih banyak pemerintah kabupaten / kota di Jawa Barat yang merealokasi anggarannya di bawah 10 persen. Gubernur menggarisbawahi bahwa Menteri Dalam Negeri menginginkan bupati / walikota untuk merealokasi di atas atau setidaknya 10 persen.

"Kita harus berpartisipasi minimal untuk kebutuhan darurat ini, silakan pindah lagi, karena diyakini bahwa proyek konstruksi tidak akan terjadi dan tidak dapat dilelang dengan situasi COVID-19 ini," jelasnya. ***

Editor: denkur

__Terbit pada
21 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *