Cara Pemerintah untuk Memblokir Ponsel Ilegal Dimulai Hari Ini

Aturan untuk memblokir ponsel ilegal atau pasar gelap (BM) melalui identifikasi nomor IMEI secara resmi akan berlaku besok (18/4/2020). Setelah aturan ini berlaku, semua ponsel yang digunakan di Indonesia harus memiliki nomor IMEI mereka yang terdaftar di Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Tidak terkecuali untuk ponsel yang dibeli di luar negeri. Setelah aturan ini berlaku, semua ponsel yang dibeli dari luar negeri harus terdaftar dengan nomor IMEI.

Registrasi ponsel dapat dilakukan melalui situs web imei.kemenperin.go.id sebelum terhubung ke layanan operator seluler Indonesia. Dengan demikian, akan lebih aman jika pendaftaran melalui situs web Kemenperin dilakukan sebelum tiba di Indonesia atau menggunakan jaringan WiFi.

Jika nomor IMEI tidak terdaftar sebelum terhubung ke layanan operator, ponsel akan dianggap ilegal dan diblokir oleh jaringan seluler. Namun demikian, ponsel yang diblokir masih dapat terhubung ke jaringan WiFi.

Namun, bagaimana jika pembeli lupa mendaftarkan nomor IMEI dan sudah diblokir? Sayangnya, belum ada mekanisme registrasi khusus untuk ponsel yang lupa terdaftar.

"Kami akan membahas mekanisme nanti. Karena, jika Anda lupa (tidak mendaftar sebelum masuk ke Indonesia), itu tidak mungkin," kata Heru Pambudi, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu.

Bayar pajak

Selain mendaftarkan nomor IMEI, ponsel yang dibeli dari luar negeri juga harus membayar pajak. Pembayaran dilakukan melalui bea cukai di bandara ketika tiba di Indonesia.

Harga minimum ponsel yang dikenakan pajak adalah 500 dolar AS. Jumlah unit ponsel yang dibawa dari luar negeri juga dibatasi maksimum hanya dua perangkat.

"Lagipula itu dibatasi maksimum dua, sebenarnya, jika Anda ingin berdagang, ada saluran, saluran dagang. Ya, ketentuan harus berbeda dari barang bawaan, koper, atau pengiriman," kata Heru.

Untuk ponsel yang dibeli dari luar negeri sebelum aturan IMEI berlaku, tidak perlu khawatir bahkan jika nomor IMEI tidak terdaftar.

Pemerintah memastikan bahwa ponsel BM yang sudah aktif dengan jaringan seluler di Indonesia sebelum 18 April, masih dapat digunakan secara normal atau tidak diblokir. (Kompascom / artikel asli)
__Terbit pada
18 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *