Cakupan Pilkada Serentak Pasca Pandemi

Viralmedia.Fun, _Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan sosial budaya, tetapi juga pada aspek politik. Salah satu hal krusial yang terpengaruh adalah penundaan Pilkada Serentak tahun 2020.

Sampai tulisan ini dibuat, Pemerintah belum menyetujui kapan penundaan Pilkada Serentak 2020 akan berlangsung karena masih ada 3 (tiga) opsi waktu untuk diadakannya Pilkada, yaitu 3 bulan atau 6 bulan atau 12 bulan setelahnya. implementasi awal Pilkada Simultan 2020.

Penundaan pemilihan serentak tahun 2020 bukanlah pertama kalinya dilaksanakan. Allan Fatchan Gani Wardhana (Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi / PSHK), menyampaikan pemilihan 11 kabupaten dan 3 kota di Prov.

Aceh pada tahun 2005 ditunda karena difokuskan pada proses penanganan pasca gempa dan tsunami di Aceh pada tahun 2004. Selain itu, Pilwakot Yogyakarta pada tahun 2006 juga ditunda karena bencana alam gempa bumi yang terjadi 1,5 bulan sebelum Pilwakot berlangsung.

Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu mengetahui sejauh mana pemilu serentak tahun 2020 telah berlangsung. Alim Mustofa (Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Malang), mengatakan bahwa ada 2 tahap Pilkada yang telah berjalan dari September 2019 hingga Maret 2020, yaitu tahap persiapan dan tahap implementasi.

Tahap persiapan meliputi perencanaan dan penganggaran program, sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan Badan Adhoc tingkat kecamatan dan desa / kelurahan, pengajuan Daftar Penduduk Potensi Pemilihan (DP4), pemberitahuan dan pendaftaran Pengamat Pemilihan, dan pengajuan DP4.

Sedangkan tahap implementasi yang telah berjalan adalah memenuhi persyaratan dukungan pasangan calon individu.

Dampak penundaan Pilkada, termasuk penambahan jumlah DPT Pilkada, pembengkakan total anggaran logistik, dan kemungkinan penyesuaian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai hasil dari Pemerintah & # 39 ; Keputusan untuk memprioritaskan anggaran untuk menangani pandemi Covid-19.

Jadi, apa dampak penundaan Pilkada serentak tahun 2020? Arizka Warganegara (Akademik FISIP Universitas Lampung), mengatakan bahwa jika Pemilu Serentak 2020 ditunda hingga September 2021, kepala daerah terpilih hanya akan memiliki masa jabatan selama 2 tahun karena menurut UU No. 10 tahun 2016 yang pada November 2024 pemilihan lokal simultan nasional akan diadakan.

Selain itu, penundaan Pilkada Serentak pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19 dikhawatirkan akan menyuburkan politik uang sebagai akibat dari mayoritas orang dalam situasi kesulitan ekonomi sebagai akibat dari krisis ekonomi, merosotnya PHK dan PHK. karyawan yang disebabkan oleh pandemi.

Sementara itu, menurut Titi Anggraini (Direktur Perludem), penundaan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 berpotensi menyebabkan posisi kosong bagi kepala daerah secara massal, yang mungkin tidak diantisipasi oleh Pemerintah.

Ini karena pandemi Covid-19 telah menyebabkan situasi kewenangan yang tumpang tindih karena mayoritas pejabat daerah saat ini ditugaskan untuk menyelesaikan pandemi tersebut. Ini diyakini memiliki dampak negatif pada layanan publik dan implementasi birokrasi.

Selain itu, menurut Arya Fernandez (Peneliti CSIS), penundaan Pilkada 2020 berpotensi menyebabkan ASN bersikap tidak memihak karena peluang bagi petahana untuk melaksanakan posisinya sebagai perwalian di berbagai posisi strategis untuk membantu petahana. menangkan pemilihan.

Namun di sisi partai politik dan kandidat kepala daerah, Adi Prayitno (Pengamat Politik dari UIN Jakarta), mengatakan bahwa penundaan Pilkada 2020 menguntungkan mereka karena mereka mendapat banyak waktu ekstra untuk melakukan sosialisasi terkait dengan calon kepala daerah yang dibawa ke publik.

Jadi, bagaimana seharusnya pemerintah merespons berbagai ekses dari penundaan Pilkada Serentak 2020? Secara formal, Pemerintah harus segera mengeluarkan Perppu tentang Penundaan Pemilihan Umum sebagai dasar hukum untuk melaksanakan penundaan karena pandemi Covid-19.

Dalam Perppu, Pemerintah diharapkan untuk memutuskan kapan waktu terbaik untuk melaksanakan penundaan Pemilu Serentak 2020 dengan mempertimbangkan berbagai dampak yang ditimbulkannya.

Tak ketinggalan, Perppu juga diharapkan mengatur bagaimana mekanisme pemilihan kepala daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan protokol pencegahan pandemi Covid-19.

Oleh Fikri Syariati *, penulis adalah pengamat masalah sosial dan politik

__Terbit pada
30 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *