BKN Mengeluarkan Pedoman Sanksi untuk ASN Sembrono

Nasional – Pegawai negeri sipil atau ASN dilarang bepergian ke luar wilayah dan kembali ke Lebaran 2020 untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. Jika ASN melanggar hal ini, orang yang bersangkutan akan diberikan sanksi disipliner.

Menteri Reformasi Administrasi dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Tjahjo Kumolo ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (4/4/2020), mengatakan larangan tersebut menekankan surat edaran (SE) yang dibuat sebelumnya, SE Menpan dan RB Nomor 36 tahun 2020 tentang Batasan Kegiatan Perjalanan di Luar Wilayah dan / atau Kegiatan Pulang untuk ASN dalam Pencegahan Distribusi Covid-19.

Dalam surat edaran terakhir, SE Menpan dan RB No. 41/2020 tanggal 6 April 2020, ASN yang bepergian ke luar wilayah harus mendapatkan izin dari atasan masing-masing. Sementara itu, untuk mudik, ASN tetap dilarang. Petugas kepegawaian (PPK) di setiap lembaga harus memastikan bahwa ASN di daerah mereka tidak pulang.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan surat edaran yang menetapkan sanksi lebih rinci bagi pegawai negeri sipil yang bertekad untuk melakukan perjalanan bolak-balik dari daerah setelah larangan dikeluarkan oleh Kementerian Reformasi Administrasi dan Reformasi Birokrasi. Sanksi dibagi menjadi tiga kategori pelanggaran dan sanksi terberat bisa diberhentikan.

Peraturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 11 / SE / IV / 2020 tentang Pedoman Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Kegiatan Perjalanan Di Luar Wilayah dan / atau Kegiatan Mudik selama Kesehatan Masyarakat Emergency Covid-19 SE dikeluarkan pada 24 April. Namun demikian, aturan larangan telah berlaku sejak 30 Maret atau setelah penerbitan Menteri Reformasi Administrasi SE dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) No. 36 tahun 2020.

Wakil Kepala Badan Kepegawaian Nasional Supranawa Yusuf dalam pernyataannya melalui teleconference, Senin (27/4/2020), mengatakan larangan mudik bagi ASN sebelumnya telah dikeluarkan oleh Menpan dan RB Tjahjo Kumolo. BKN SE dikeluarkan untuk mengatur secara lebih rinci sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran pegawai negeri sipil.

Sebagai bagian dari pemerintah, ASN dianggap sebagai contoh bagi masyarakat. ASN juga diminta untuk berhasil dalam program pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19. "Badan Kepegawaian Negara sebagai manajemen manajemen personalia di Indonesia merasa perlu mengeluarkan referensi untuk sanksi disipliner karena melanggar ASN," kata Supranawa. (kompas.com)

__Terbit pada
27 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *