Bergabunglah dengan Musrenbangnas Online, Ini adalah Arah Presiden untuk Emil

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hari ini mengisi kegiatan dengan mengambil bagian dalam Konferensi Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020 melalui teleconference dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (30/4/20).


| BANDUNG- Musrenbangnas yang diadakan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Gubernur Ridwan Kamil mencatat banyak poin penting yang disampaikan oleh Presiden.

Dalam arahannya, Presiden mengatakan bahwa perencanaan pembangunan untuk tahun 2021 perlu disesuaikan dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini.

"Tahun ini kami telah melakukan penyesuaian terhadap target pembangunan. Kami merealokasi dan memfokuskan kembali pengeluaran dalam skala besar. Kami menggeser prioritas ke tiga hal, sektor kesehatan, jaring pengaman sosial untuk kaum miskin, dan stimulus ekonomi sehingga bisnis dapat bertahan dan mencegah PHK, "kata Presiden.

Menurut Presiden, belum ada pihak yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Namun, Presiden percaya bahwa dengan disiplin, kecepatan, dan akurasi upaya pemerintah, Indonesia akan dapat melewati pandemi COVID-19.

Presiden menekankan bahwa Pemerintah telah menyiapkan berbagai mitigasi untuk menghadapi pandemi, mulai dari kesehatan hingga mitigasi dampak ekonomi, serta upaya pemulihan pasca-epidemi.

"Saya optimis bahwa tahun 2021 adalah tahun pemulihan, tahun pemulihan, tahun reformasi. Selain itu, kecepatan dalam mengatasi COVID-19 kita juga perlu kecepatan untuk pulih. Kecepatan untuk pemulihan," kata Presiden.

Situasi pandemi, lanjut Presiden, juga merupakan peluang untuk melihat kemampuan Indonesia di berbagai bidang, terutama di sektor kesehatan. Selain itu, pandemi juga menjadi tolok ukur untuk melihat kemampuan sosial, ekonomi dan ketahanan pangan nasional.

"Situasi pandemi saat ini memberi kita kesempatan untuk melihat apa yang perlu kita perbaiki, kita mereformasi, kita harus segera mengembalikannya. Dalam hal reformasi selama pandemi ini, kita harus melihat seberapa kuat keamanan sosial kita, keamanan ekonomi, keamanan pangan adalah, dan seberapa besar ketergantungan kita pada negara lain, "kata Presiden.

"Dan dalam situasi pandemi ini kita dapat melihat dan menghitung lagi berbagai potensi di negara yang belum dikelola secara maksimal, yang belum kita bangun dan manfaatkan dengan baik," tambahnya.

"Sebagai contoh apa yang terjadi di sektor kesehatan. Industri farmasi, bahan baku kita untuk obat-obatan saat ini masih mengimpor 95 persen. Apakah ada peralatan kesehatan atau tidak? Apa yang bisa kita produksi sendiri dan apa yang kita beli dari negara lain. Sekarang semuanya "Lalu bagaimana dengan tenaga medis, rasio dokter, rasio dokter spesialis, rasio perawat. Apakah cukup untuk menghadapi situasi seperti sekarang," tambah Presiden.

Sementara itu, Menteri PPN / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Suharso Monoarfa dalam laporan RKP 2021 menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 memiliki dampak besar pada pembangunan nasional.

Ini mempengaruhi pencapaian target RPJMN 2020-2024, koreksi terhadap target ekonomi yang turun tajam yang berpengaruh hingga 2021, dan efisiensi pembiayaan karena pengalihan dana pembangunan untuk berurusan dengan COVID-19.

"Dengan memahami situasinya, rencana kerja pemerintah diarahkan menuju pemulihan sosial-ekonomi untuk mengejar target RPJMN 2020-2024," kata Suharso.

"Untuk alasan ini, tema RKP 2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan fokus pada pemulihan industri, pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaring pengaman sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana," jelasnya.

width=300
Presiden Jokowi memberikan arahan kepada kepala daerah (Foto: PR Pemerintah Provinsi Jawa Barat)

RKP 2021 mencakup tujuh prioritas agenda RPJMN 2020-2024, yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan merata, (2) mengembangkan daerah untuk mengurangi ketidaksetaraan, (3) sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif, (4) meningkatkan revolusi mental dan budaya pembangunan, (5) memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan layanan dasar, (6) pembangunan lingkungan, ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan transformasi politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan layanan publik.

"Tujuh prioritas (pembangunan) nasional akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang terintegrasi dan terintegrasi sesuai dengan tema RKP 2021," jelasnya.

Selain itu, untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan, Kementerian PPN / Bappenas bersama dengan Kementerian Keuangan Indonesia juga sedang mempersiapkan restrukturisasi dan penganggaran program di 86 kementerian / lembaga yang ada, dengan 289 eselon I yang memiliki 424 program yang telah direstrukturisasi menjadi hanya 102 program, 84 tidak lintas, dan 14 lintas.

Editor: Maji

__Terbit pada
30 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *