Bebas dari Tahanan KPK, Romahurmuziy: Alhamdulillah Berkat Ramadhan

Bebas

* Rommahurmuziy. (Foto: Jawa Pos)

Jakarta, Viralmedia.Fun – Mantan Ketua PPP Romahurmuziy dinyatakan bebas dari Rumah Tahanan KPK, Rabu (29/4/2020) malam. Dia meninggalkan pusat penahanan KPK di Jakarta sekitar pukul 21:30 WIB.

Rommy mengaku bersyukur bebas dari Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan penetapan Mahkamah Agung (MA). Dia mengatakan, per 28 April 2020 kemarin, dia telah selesai menjalani hukumannya sesuai dengan keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

"Pertama, saya bersyukur, terima kasih Tuhan, sesuai dengan keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah saya selesaikan pada tanggal 28 April selama setahun penuh," kata Rommy.

"Jadi memang secara hukum berdasarkan keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa Mahkamah Agung hari ini telah menetapkan pengeluaran saya per 29 April," lanjutnya.

Rommy mengatakan dia seharusnya meninggalkan penahanan KPK pada 28 April 2020. Namun, karena administrasi belum selesai, dia hanya bisa dibebaskan dari pusat penahanan malam ini.

"Karena sejak 28 April hingga malam tadi pukul 24.00 WIB, saya sudah melaluinya. Hanya proses administrasi belaka yang seharusnya saya tinggalkan pagi ini ternyata membutuhkan proses administrasi yang harus saya lalui sehingga hanya keluar malam ini, "katanya.

Pada bulan Ramadhan ini, ia juga mengklaim bahwa ia masih memiliki tugas untuk menjadi shalat Tarawih di Pusat Penahanan KPK. Namun Rommy masih bersyukur bisa bebas malam ini meski dia tidak puas dengan keputusan PT DKI.

"Alhamdulillah, meski kami tidak puas dengan putusan di Pengadilan Tinggi karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang diajukan selama persidangan, tetapi ini adalah berkah bulan Ramadhan," katanya.

Diketahui bahwa Rommy dinyatakan bersalah menerima suap dari mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Haris Hasanudin, senilai Rp255 juta dan Kepala Kantor Kementerian Agama, Gresik M Muafaq Wirahadi, senilai Rp91 0,4 juta. Hakim menyatakan bahwa Romi melakukan intervensi langsung atau tidak langsung dengan proses pengangkatan Haris dan Muafak.

Ia dinyatakan bersalah melanggar Pasal 11 Undang-Undang tentang Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang amandemen Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bersamaan dengan Pasal 55 paragraf 1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. (Albar)

__Terbit pada
29 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *