Bansos Covid-19 Rawan Konflik Sosial, Ini Kata Kepala Kesbangpol Kab. Bandung

Masyarakat menyambut baik kebijakan pemberian bantuan sosial (bantuan sosial) dari pemerintah di tengah kesulitan akibat dampak wabah covid-19. Namun, mereka menyesalkan lambatnya regulasi dan distribusi bantuan sosial yang tidak merata sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan konflik sosial.


Viralmedia.Fun | BANDUNG- Menanggapi hal ini, Kepala Kesbangpol Kabupaten I Bandung dan Politik, Iman Irianto Sudjana mengatakan, ada beberapa faktor pemicu potensi gesekan di masyarakat terkait bantuan sosial co-19, termasuk ketidaktahuan database komunitas yang dikategorikan sebagai sangat miskin, miskin, atau rawan miskin.

"Sebelum Covid, database digunakan untuk menggunakan Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS), ini adalah hasil pengumpulan data pada staf pusat kesehatan desa di mana ada kategori orang yang sangat miskin, miskin dan rentan terhadap kemiskinan, dan banyak orang tidak mengetahui hal ini, "kata Iman di kantornya, Kamis (30/4/2020).

Di Kabupaten Bandung, dari sekitar tiga ratus ribu data kepala keluarga di DTKS, ada beberapa program bantuan pemerintah yang mencakup mereka, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Makanan Non-Tunai (BPNT).

"Data di DTKS adalah sekitar tiga ratus ribu keluarga, yang telah secara rutin menerima bantuan PKH, BPNT. Sekarang untuk kasus dampak Covid-19, ada juga program kartu pra-kerja, program BLT dari pusat dan bantuan sosial dari Gubernur, jadi tugas kabupaten adalah untuk melindungi orang-orang rentan yang miskin atau yang baru terkena Covid-19 yang datanya tidak dimasukkan dalam DTKS, "jelas Faith.

Kebingungan distribusi data dan program bantuan ini diduga menjadi pemicu indikasi konflik sosial di masyarakat. Oleh karena itu, lanjut Faith, Badan Persatuan dan Politik Nasional berusaha mengantisipasi bahwa ini tidak akan terjadi di masyarakat.

"Kita tentu harus bersiap-siap mengantisipasi kerentanan konflik sosial di masyarakat, langkah paling konkret adalah kita terus mencatat lebih nyata dengan melibatkan kepala desa, RW dan RT terkait dengan siapa saja yang belum tercatat di DTKS yang benar-benar membutuhkan bantuan untuk menghindari kecemburuan sosial di masyarakat. "

"Kami juga dapat melibatkan banyak sukarelawan, termasuk dari organisasi massa dan LSM, untuk mengedukasi publik tentang bahaya co-19 sehingga mereka harus mematuhi permintaan pemerintah, terutama untuk mensosialisasikan bagaimana mekanisme program bantuan disalurkan sehingga agar tidak menuai konflik, "lanjutnya.

Iman berharap masyarakat Kabupaten Bandung dapat lebih meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan mereka dalam menanggapi pandemi co-19 sehingga semuanya berlalu dengan cepat dan masyarakat dapat hidup normal kembali seperti biasa.

"Kita masing-masing harus sadar dan disiplin untuk mematuhi panggilan dan protokol yang berlaku agar bencana ini segera berlalu dan semua bisa normal kembali seperti biasa," pungkasnya.

Editor: Maji

__Terbit pada
30 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *